Pages

Hutan Kunci Bagi Sasaran Pembangunan

Hutan dunia memainkan perang penting dalam peralihan ke ekonomi hijau, tapi pemerintah perlu berbuat lebih banyak guna menjamin hutan tersebut dikelola secara berkelanjutan

Pelet Kayu, Bahan Bakar Alternatif Rendah Emisi

Penggunaan wood pellet (pelet kayu) sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil untuk industri besar, kecil, dan rumah tangga menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan dengan minyak tanah dan gas.

COP19 Warsawa : Indonesia Paparkan Inisiatif Hijau Dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

"Green Initiatives on Protected Forest, Production Forest and National Parks" COP-19/CMP-9 UNFCCC, Warsawa, Polandia (15/11/2013).

Forest Landscape Restoration: Enhancing more than carbon stocks

ITTO co-hosted a discussion forum on “Forest Landscape Restoration: Enhancing more than carbon stocks” at Forest Day 6, convened during UNFCCC COP18 in Doha, Qatar.

Showing posts with label Green_Economy. Show all posts
Showing posts with label Green_Economy. Show all posts

Thursday, September 18, 2014

Kunjungan Profesional Bisnis dan Akademisi IPB

2014916123231Tanggal 16 September 2014 beberapa kalangan profesional dan akademisi IPB berkunjung ke Geger Bangkalan. Mereka adalah Nurcahyo Adi (Ucok), Imam Soeseno, dan beberapa praktisi bisnis lainnya seperti Agus Nurhayat, Awriya Ibrahim, Hasbi Afkar, Bowo H Satmoko, dan Atang Muharam. “Ini adalah contoh penerapan bisnis hulu-hilir yang mengintegrasikan antara Kebun Energi Kaliandra dan Pabrik Wood Pellet yang dikelola oleh masyarakat,” papar Daru Asycarya, Project Manager ICCTF-Kemenhut ini. 
Kaliandra dipilih karena keunggulannya dalam mendukung program bisnis wood pellet dan kemampuannya tumbuh di lahan kritis. Dengan sistem 3T – meminjam istilah dari Dr.Yetti Rusli – (Tanam, Tebang, dan Trubus) maka budidaya kaliandra di kebun energi akan bisa sustainable paling tidak dalam waktu 10 tahun,” imbuhnya. Kebun energi seharusnya ditempatkan pada lahan-lahan kosong dan tidak produktif, sehingga mampu menghasilkan delta serapan karbon yang penting.

Friday, July 18, 2014

In Madura, Pioneering an Eco-Friendly Firewood

JakartaGlobe (27/6/2014) Bangkalan, East Java. Irham Rofii stands out from your run-of-the-mill Muslim preacher, even here on the island of Madura, off the coast of Surabaya, which is home to a bevy of high-profile clerics and their Islamic boarding schools.

Saturday, March 15, 2014

Green Energy for the Future

It’s hard to imagine a world with no energy resources. But does anyone realize that within the next 12 years, Indonesia’s oil reserves would run dry if there was no further exploration?

Within the next 30 years, Indonesia’s gas reserves would also be depleted and about 70 years later, its coal reserves.

Tuesday, March 4, 2014

Pelaksanaan & Hasil Pertemuan Komite Pengarah FCPF Indonesia Ketiga

(Selasa, 04 Maret 2014) ~ Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) merupakan program kerjasama multilateral yang melibatkan Kementerian Kehutanan (Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan dan Pusat Standardisasi Lingkungan), The World Bank (delivery partner) dan Dewan Kehutanan Nasional. Di Indonesia, Program ini disebut dengan FCPF-REDD+ Readiness Preparation yang bertujuan melengkapi dan menyempurnakan berbagai hal terkait dengan kesiapan Indonesia dalam implementasi REDD+ baik di tingkat sub-nasional, regional dan nasional. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2011 dan dijadwalkan berakhir pada tahun 2014.

Friday, November 1, 2013

Legislator : kebijakan adaptasi perubahan iklim masih rendah

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR Satya Widya Yudha mengatakan kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim masih sangat rendah.

"Kebijakan adaptasi perubahan iklim masih sangat rendah. Ini perlu menjadi perhatian serius," ujar Satya di Jakarta, Selasa.



Dia berpendapat hingga saat ini anggaran yang dialokasikan untuk adaptasi masih rendah.

"Buktinya, dari 13 miliar dolar AS dana yang dialokasikan untuk lingkungan hidup. Tidak ada yang dialokasikan untuk adaptasi," tambah dia.

Selain itu juga, tambah dia, aturan yang dibuat oleh DPR juga kurang menyentuh masyarakat di lapisan bawah.

"Kadang masyarakat pada lapisan bawah tidak paham dengan kebijakan yang dibuat," lanjut dia.

Satya menambahkan perlu adanya identifikasi masalah dan melibatkan masyarakat lapisan bawah sehingga UU yang dibuat benar-benar menyentuh mereka.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/402617/legislator--kebijakan-adaptasi-perubahan-iklim-masih-rendah

Tuesday, October 29, 2013

Indonesia-Swiss kerja sama program bangunan hijau

Jakarta (ANTARA News) - Republik Indonesia bekerja sama dengan Swiss dalam memperluas inisiatif program bangunan hijau ke berbagai kota di Indonesia guna mengatasi peningkatan dampak perubahan iklim dari emisi gas rumah kaca.

"Kunjungan rombongan Swiss untuk bertemu membahas untuk membantu Indonesia mengenai program bangunan hijau nasional dan menghentikan gas rumah kaca," kata Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Imam Ernawi dalam pertemuan dengan delegasi Swiss di Jakarta, Sabtu.



Ia mengemukakan bahwa pembahasan tersebut juga untuk memperluas inisiatif program bangunan hijau untuk kota-kota di seluruh Indonesia.

Upaya yang dilakukan, ujar dia, bertujuan mengurangi emisi karbon dan konsumsi sekaligus melakukan penghematan biaya.

Sebagaimana diketahui, kajian Dewan Nasional Indonesia tentang perubahan iklim menyebutkan bahwa sektor bangunan di Indonesia menyumbang 27 persen dari total penggunaan energi.

"Penggunaan ini diperkirakan akan meningkat hingga 40 persen pada tahun 2030 sehingga penting bagi Pemerintah untuk mendorong transisi ke bangunan hijau," kata Dirjen Cipta Karya.

Sementara itu, Duta Besar Swiss untuk RI Heinz Walker mengatakan bahwa pihaknya sangat menghargai komitmen sangat menghargai komitmen Kementerian Pekerjaan Umum RI untuk mempromosikan dan mengembangkan solusi bangunan berkelanjutan untuk membuka jalan menuju ekonomi hijau.

Sebelumnya, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum juga telah bekerja sama dengan Swedia membahas pembangunan kota hijau dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana telah dilakukan di Swedia untuk dapat diterapkan di Indonesia.

"Kerja sama dengan Swedia memberikan pengetahuan tentang pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan lebih efisien," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak di Jakarta, Jumat (25/10).

Untuk itu, Badan Pembinaan Konstruksi telah mengirimkan sekitar 10 persen sumber daya manusia guna mengikuti pelatihan konstruksi teknologi berkelanjutan dan studi pengembangan kapasitas di Swedia.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya juga telah melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan konsep ramah lingkungan.

Penerapan hal tersebut dilakukan, antara lain untuk konstruksi jalan dengan memakai material lokal dan daur ulang serta pembangunan bangunan hijau.

Sementara Direktur Jenderal Penataan Ruang Basoeki Hadimoeljono mengemukakan bahwa kerja sama RI-Swedia dalam program pelatihan manajemen masyarakat perkotaan diwujudkan dalam pelaksanaannya di sejumlah kota seperti di Palu (Sulawesi Tengah) dan Probolinggo (Jawa Timur).
(M040/D007)

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/402274/indonesia-swiss-kerja-sama-program-bangunan-hijau

Monday, October 7, 2013

ASIA LEDS 2013 : Low Emission Development Can Deliver Better Quality of Life

Manila, Philippines, October 5, 2013 – Approximately 250 government officials, practitioners, and experts gathered at the second annual Asia Low Emission Development Strategies (LEDS) Forum in Manila, Philippines during October 1-4, 2013 to discuss and share best practices, tools, and ideas for achieving sustainable, climate-smart development in the largest and fastest growing region of the world. Participants came from 22 Asian and Pacific countries, and were joined by representatives from countries in Africa, North America, South America, and Europe.



Opening the event, Mr. Naderev Saño, Commissioner of the Philippines Climate Change Commission, recounted his morning commute on Manila’s mass transit rail system, noting that people want clean, efficient transport and other elements of a high quality of life, and that a low-emission development path can and must address these needs. In the keynote address, Secretary Mary Ann Lucille L. Sering, Commissioner and Vice Chairperson of the Climate Change Commission, described the acute vulnerability of the Philippines to climate change, and the actions the Philippines government are taking to grow economically in a way that increases climate-resilience and reduces the growth in greenhouse gas emissions.

Under the theme of “Putting LEDS into Practice”, sessions over the four days of the forum included panel discussions and break out groups where participants shared experiences, lessons, and viewpoints of how governments, international organizations, civil society groups, and the private sector are working at different levels and in different sectors to find solutions to the challenges of low-emission, green growth.

One highlight of the forum was a trade show-style session in which 16 different organizations and agencies set up displays to showcase a variety of LEDS tools and good practices, including a multimedia, three-dimensional model developed by the USAID Philippines and the Philippines Climate Change Commission entitled “LEDS @ Work”. (see photo above)

The Asia LEDS Partnership organized the forum, in cooperation with the Philippines Climate Change Commission and the USAID Philippines, Asian Development Bank (ADB), Australian Agency for International Development (AusAID), LEDS Global Partnership Secretariat, USAID Lowering Emissions in Asia’s Forest (LEAF) program, World Bank Institute, United Nations Development Programme (UNDP), Climate and Development Knowledge Network (CDKN), Vietnam Ministry of Planning and Investment, Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP) of India, and Clean Air Asia.

Source :
http://forums.asialeds.org

Friday, August 30, 2013

Indonesia-Jepang jalin kerja sama perdagangan karbon

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengkreditan bersama (Joint Crediting Mechanism/JCM) dalam skema perdagangan karbon bilateral.

"JCM adalah kerjasama bilateral yang mengedepankan investasi berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan rendah karbon," kata Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, dalam acara konferensi pers di Jakarta, Jumat.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, menurut dia, telah menandatangani dokumen kesepakatan kerja sama JCM itu di Jakarta pada 26 Agustus 2013.

Sementara Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida menandatangani dokumen tersebut pada 7 Agustus 2013 di Tokyo.

Menurut Rizal, Indonesia akan mendapatkan manfaat yang besar melalui kerjasama JCM tersebut, baik manfaat ekonomi maupun manfaat bagi lingkungan hidup.

"Melalui JCM kami mengharapkan perdagangan dan investasi antara Jepang dan Indonesia akan meningkat baik dari sisi volume maupun kualitas, termasuk untuk pemanfaatan teknologi yang lebih bersih dan hemat energi," ujarnya.

Dia mengatakan kerja sama perdagangan karbon bilateral itu merupakan wujud aksi dari kedua negara dalam merealisasikan komitmen penanganan perubahan iklim, khususnya melalui implementasi proyek-proyek rendah emisi karbon.

"Indonesia juga dapat mengklaim sebagian dari hasil pengurangan emisi di proyek-proyek JCM untuk pencapaian target pengurangan emisi," katanya.

Pemerintah Jepang, lanjut dia, juga diuntungkan karena sebagian hasil penurunan emisi gas rumah kaca dari proyek-proyek investasi di Indonesia dapat diklaim sebagai penurunan emisi negaranya.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori mengatakan, Jepang berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sampai 25 persen pada 2020.

Target tersebut, menurut dia, akan dicapai melalui kegiatan pengurangan emisi di dalam negeri dan melalui proyek pengurangan emisi yang dibiayai oleh pemerintah dan sektor swasta Jepang di luar negeri, khususnya di negara-negara berkembang melalui JCM.

"Melalui perusahaan swasta yang memiliki pengalaman dalam implementasi teknologi pengurangan emisi, kami dapat memfasilitasi investasi dan kerjasama kepada Indonesia melalui proyek JCM," kata Yoshinori.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/393091/indonesia-jepang-jalin-kerja-sama-perdagangan-karbon

Tuesday, April 9, 2013

Surya University Pelopori Pendidikan Green Economy

Pernah dengar istilah green economy? Sebuah pemahaman baru yang mengaitkan antara persoalan ekonomi dengan isu lingkungan. Lalu bagaimana jika istilah ini dijadikan sebagai suatu program studi dalam suatu universitas? Sebuah gebrakan revolusioner dilakukan oleh Prof. Yohanes Surya, Ph.D, beliau bersama dengan dibangunnya Universitas Surya juga mendirikan Faculty of Green Economy & Digital Communication.

Univeristas yang didirikan pada 10 Januari 2013 ini dimaksudkan untuk menjadi universitas berbasis riset terkemuka di dunia sejajar dengan univeristas berbasis riset lainnya seperti Harvard University dan Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Amerika Serikat.


Dengan didirikannya program studi ini diharapkan kelak akan banyak anak bangsa yang ahli dalam bidang green economy dan bisa membantu bangsa Indonesia memanfaatkan potensi lingkungan alamnya terkait aplikasinya dalam bidang ekonomi.

Karena Surya University di desain sebagai research based university, maka universitas ini memiliki beberapa pusat penelitian. Para peneliti di pusat penelitian ini akan membawa hasil penelitiannya ke ruang kelas, sehingga para mahasiswa akan mampu belajar langsung dari para peneliti-peneliti tersebut. Dalam bidang green economy, Universitas ini memiliki pusat penelitian : Indonesia Center for Green Economy (ICGE).

Sumber : http://www.surya.ac.id


Friday, April 5, 2013

Menteri LH Balthasar (Paris Forum) : Green Industry for a Sustainable Economy


Jakarta (ANTARA News) - Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menjadi panelis pada Paris Forum dengan tema "Green Industry for a Sustainable Economy" yang digelar di ibukota Prancis, Jumat.

Paris Forum digelar sejak Kamis (4/4) yang diselenggarakan United Nation Environment Programme (UNEP), United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO) dan Agence Francaise Development (AFD).



Forum tersebut dihadiri kalangan pemerintah, dunia usaha, dan perwakilan lembaga-lembaga PBB. Di antaranya dihadiri oleh Menteri Ekologi Prancis, Direktur Jenderal UNIDO, Direktur Eksekutif UNEP dan berbagai kalangan dunia usaha.

Menteri Balthasar Kambuaya dalam forum tersebut mengatakan, Indonesia telah memasuki skema green economy dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan program.

Skema kebijakan yang diterapkan dengan menerapkan standar dan kriteria pada setiap kegiatan industri. Kawasan-kawasan industri harus memenuhi kriteria lingkungan agar dapat tercapai kegiatan industri yang berkelanjutan.

Paradigma ekonomi hijau ini dibahas dengan menampilkan tiga topik utama yaitu ekonomi hijau untuk pertumbuhan yang hijau:dari tenaga kerja sampai produktivitas sumberdaya alam.

Topik kedua adalah terkait regulasi, kebijakan dan skema keuangan, serta topik ketiga mengenai industri hijau untuk memperkuat ekonomi.

Kesimpulan Paris Forum menghasilkan sinergi antara pemerintah sebagai regulator dan kalangan industri sebagai pelaku adalah kunci keberhasilan green economy.

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/367242/menteri-lh-balthasar-panelis-paris-forum
Paris Forum >> http://www.unido.org/parisforum2013.html

Wednesday, February 27, 2013

Hutan, REDD+ dan Perubahan Iklim


Hutan berperan penting dalam perang melawan perubahan iklim. Hutan juga menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Kerusakan hutan melepas emisi gas rumah kaca yang lebih besar dibanding emisi dari sektor transportasi. Informasi ini terungkap dalam berita Program Lingkungan PBB (UNEP) yang dirilis Selasa (11/12).

Dilandasi oleh kesadaran pentingnya fungsi hutan, PBB kemudian meluncurkan program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Kerusakan Hutan atau dikenal dengan nama UN-REDD (United Nations-Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) pada 2008.

Program yang memeroleh pendanaan awal dari pemerintah Norwegia sebesar US$35 juta ini membantu beberapa negara memersiapkan program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus) yaitu aksi REDD yang disertai upaya konservasi dan peningkatan fungsi penyimpanan karbon melalui sistem pengelolaan hutan yang lestari.

“Ide program ini muncul dari keinginan untuk mengurangi 15-17% emisi karbon dunia yang berasal dari deforestasi dan kerusakan hutan,” ujar Julie Greenwalt dari UNEP. “Hutan berfungsi menyimpan karbon. Saat hutan ditebang, karbon akan terlepas ke atmosfer. Jumlah emisinya lebih tinggi dari emisi yang dihasilkan oleh sektor transportasi, sehingga fungsi hutan sangat penting dalam mencegah perubahan iklim.”

“Hutan juga berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Saat Amerika Serikat, Inggris dan sebagian besar negara Eropa membangun, mereka mengonsumsi sebagian besar sumber daya alam mereka. Akibatnya, hutan-hutan yang kaya karbon kebanyakan ada di negara berkembang,” tambahnya lagi. “Upaya memberikan insentif ke negara-negara berkembang untuk membantu mereka membangun sekaligus melestarikan hutan menjadi penting.”

Menurut UNEP, masing-masing negara memiliki sejarah deforestasi yang berbeda. Di Nigeria, misalnya, tingkat deforestasi sangat tinggi, mencapai 3,4% per tahun. Namun jika Nigeria mampu mengurangi emisi dari hutan melalui program REDD+ mereka akan memeroleh kompensasi melalui pendanaan karbon.

Dan hutan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan karbon. Program ini – jika diterapkan dengan baik – akan memberikan banyak manfaat – mulai dari konservasi tanaman, penyimpanan air, produk-produk kehutanan hingga melindungi keanekaragaman hayati.

Keterkaitan hutan dan masyarakat adat juga sangat erat. Sehingga harus ada upaya melibatkan mereka dalam program REDD+.

Menurut Victor Illescas Lopez, dari Assosiasi Komunitas Hutan Guatemala, terdapat 50 juta hektar hutan di Amerika Tengah yang berada dalam wilayah dan pengelolaan masyarakat adat. Mereka bisa mengembangkan mekanisme REDD+ mereka sendiri sesuai dengan sistem pengelolaan hutan yang terintegrasi termasuk karbon.

“Dengan adanya REDD+ yang memiliki beragam manfaat, kami bisa bicara dalam bahasa yang sama, bukan hanya soal karbon namun juga tentang upaya pengentasan kemiskinan.”

Dari Indonesia, Ketua Delegari RI untuk COP18, Rachmat Witoelar, minggu lalu (7/12) menyatakan, hutan adalah barikade terakhir upaya memerangi dampak perubahan iklim. Dan REDD+, menurut Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Satgas REDD+, berperan penting dalam mengurangi emisi di Indonesia dan menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan nasional yang pro-job, pro-poor, pro-growth dan pro-environment.

Saat ini Indonesia telah memiliki 2 provinsi percontohan REDD, yaitu di Kalimantan Tengah di bawah kerjasama Indonesia dengan Norwegia dan di Sulawesi Tengah di bawah program UN-REDD Indonesia.

Sumber :
http://www.hijauku.com/2012/12/13/hutan-redd-dan-perubahan-iklim/

Thursday, November 29, 2012

Green Economy Bisa Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja

pengangguran bisa diatasi dengan green economy
Investasi green economy adalah aktifitas perusahaan yang bisa mengurangi dampak kerusakan lingkungan.

Indonesia bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan melalui investasi green economy.

Dalam laporan Green and Decent Job yang dirilis International Trade Union Confederation (ITUC), Indonesia menempati urutan ketiga negara paling potensial menciptakan lapangan kerja di bidang green economy, setelah Amerika Serikat (AS) dan Brazil.

Laporan yang menyoroti potensi lapangan kerja di 12 negara tersebut menyebutkan, jika Indonesia melakukan investasi 2 persen dari pendapatan negara untuk green economy, maka dalam lima tahun ke depan, Indonesia bisa menciptakan 4,4-6,3 juta lapangan kerja baru.

"Dua persen dari pendapatan negara itu tidak harus dikeluarkan dari pemerintah, bisa dari swasta. Pemerintah bisa memfasilitasi regulasi dan insentif pajak," ujar Sekretaris Jenderal ITUC, Sharan Burrow, di Jakarta, hari ini.

Menurut dia, investasi yang masuk kategori green economy adalah aktifitas perusahaan yang bisa mengurangi dampak kerusakan lingkungan seperti pembuatan solar panel, turbin tenaga angin, konstruksi retrofitting, atau transportasi massal yang mengurangi polusi.

"Dari sektor transportasi Jakarta misalnya, kami perkirakan untuk tiap US$1 juta yang dihabiskan bisa tercipta 656 pekerjaan," ujar Sharan.

Secara global, jika setiap negara menginvestasikan 2 persen dari pendapatannya setiap tahun, maka selama lima tahun berturut-turut diperkirakan tercipta 48 juta lapangan pekerjaan baru.

"Ini akan menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu kebutuhan akan pekerjaan dan kebutuhan untuk melestarikan lingkungan," ujar Sharan.

Anggota komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, perlu dilihat apakah investasi green economy menguntungkan kaum buruh.

"Daerah-daerah kantong TKI itu rata-rata luar biasa subur dan punya banyak sumber daya alam, tetapi penduduknya miskin karena keuntungan bukan untuk mereka," katanya.

Sumber :
http://www.beritasatu.com/ekonomi/47439-green-economy-bisa-ciptakan-jutaan-lapangan-kerja.html

Tuesday, November 13, 2012

A green economy: Is it possible?

Next year is Rio+20. In 1992, leaders of the world gathered in Rio de Janeiro, Brazil, to agree on a different way to develop, and signed the Earth Charter, as well as other international environmental agreements including the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

The so-called World Conference on Environment and Development was followed by the World Summit on Sustainable Development in 2002 in Johannesburg, South Africa, to further the convergence of environment and development.

Next year, the 20th anniversary will bring us back to Rio de Janeiro. The theme will be ?green economy?.

Indonesia has seen some interesting dynamics in green economics in the past couple of years. At the G20 meeting in Pittsburgh, President Susilo Bambang Yudhoyono announced a commitment to reduce Indonesia?s greenhouse gas emissions to 26 percent below its business-as-usual trajectory, and 41 percent if financial involvement from foreign countries was made available, by 2020.

The target is known as the ?7/26? target: An emissions reduction of 26 percent below business-as-usual, while maintaining economic growth at 7 percent per year. These figures, in addition to targeting to reduce poverty levels to below 11 percent, reducing unemployment to below 14 percent, make up Indonesia?s ?pro-growth, pro-poor, pro-job and pro-green? development targets. The ?7/26? target is basically a green economy commitment.

Rhetoric aside, implementation will be challenging. Questions remain as to whether a green economy is possible. Can Indonesia reduce its greenhouse gas emissions while continuing to grow?

Integrating economic development and environmental protection is a classic challenge. But more recently, it has been shown that economic development not only affects but is also affected by the quality of the ecosystem. A green economy therefore offers the following methods: first, accounting for the costs associated with pollution and environmental degradation in black sectors. The traditional way of accounting economic growth omits environmental costs, although someone, somewhere, must pay them. Only by taking these costs into account can we understand the real growth of the economy.

Second, accounting for the benefits associated with protecting the environment and ecosystem services. As with costs, environmental benefits have also not been properly accounted for in traditional models used to project economic growth. At present, when duly unitized, ecosystem services can be monetized and thus provide real economic and financial benefits.

Third, shifting sources of growth from ?black? to ?green? sectors. Green growth does not aim to reduce growth. It aims to change the way growth is created and to shift sectors that are the sources of growth. By shifting the sources of growth from ?black? (polluting) to the green (clean) sectors, pollution is minimized while ecosystem services are maximized.

Back to the ?7/26? target. According to the most recent National Action Plan for the Reduction of Emissions of Greenhouse Gases, Indonesia needs to cut 767 million tons of carbon-equivalent greenhouse gases unilaterally. Forestry and peat contributes the largest amount. About 672 million tons or 88 percent of the reduction is expected to come from the forestry and peat sectors. Taking a look at the development of the forestry sector may provide some insights on how a green economy can be applied in Indonesia.

Debatably, forestry contributes to the Indonesian economy significantly and has been a significant contributor to economic growth.

In the mid-1990s, the forestry sector contributed slightly less than 4 percent of Indonesia?s gross domestic product, which in 1995 and 1996 was Rp 454 and Rp 532 trillion (about US$50 and $60 billion, subsequently). In 1995, of the 19 percent GDP growth (20 percent when oil is excluded), forestry contributed about 7 percent (about one-third of the total growth), according to the Indonesian Statistical Yearbook.

But degradation of forests is costly. The forest fires in the late 1990s cost the economy between $5 and $7 billion. Indonesia Corruption Watch estimates that Indonesia suffers losses of around Rp 14 trillion every year due to deforestation. Deforestation between 2005 and 2009 totaled 5.4 millon hectares, valued at about Rp 71.28 trillion. Illegal logging alone may cost Indonesia somewhere between $5 and $15 billion a year.

Avoiding deforestation comes at a cost, but presents a lot more benefits. Avoiding deforestation starts out at $1,800 and can go up to $2,240 per hectare by 2050. But preventing carbon emissions through the Reduction of Emissions from Deforestation and Degradation of Forests (REDD+) scheme has a significant value. Halving emissions from deforestation would cut about 1 billion tons of carbon-equivalent greenhouse gas emissions. With a $5 per ton shadow price for carbon, this means an additional income of $5 billion per year from stopping deforestation.

Some say that this might not be enough to compensate any lost income that would have been gained from exploiting forests. But carbon is not the only ecosystem service forests provide. Forests also serve as water catchment and purification areas, hubs of biodiversity, nutrients, recreation areas and others. Added together, they serve as quite a competitive economic argument against destructive and exploitative practices.

A recent study by the University of Padjadjaran in Bandung for the Environment Ministry found some very interesting results in regards to a green economy. The study ran a scenario that includes improvements in energy efficiency by 25 percent, reducing coal-based fuel use by 50 percent, reducing the rate of deforestation by 10 percent, and implementing shadow carbon tax of $50 per ton.

The result is that Indonesia would cut emissions of carbon dioxide by 177 million tons, increase its GDP by 2.7 percent (Rp 133 trillion) per year, create 3 million new jobs and reduce the number of poor people by more than 4 million per year.

If this model was put into practice, the President can be assured that his ?7/26? target will be met. A green economy is not only possible, it is the only possibility.

Source :
http://www.uncsd2012.org/index.php?page=view&nr=443&type=230&menu=39

Friday, October 12, 2012

Dr. Yetti Rusli : Pentingnya Pemahaman Green Development di PT


“Green Campus” adalah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kampus,  dalam implementasi pembangunan nasional sektor kehutanan terutama dalam melestarikan sumber daya hutan dan seluruh kekayaraan keanekaragaman hayati. Flora, fauna dan lingkungan yang dimiliki oleh sumber daya hutan Indonesia. Dunia kampus adalah dunia pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang handal, professional dan tangguh. Oleh karenanya untuk dunia kampus,  konsep green economy seyognyalah diperkenalkan dan disepahamkan sebagai konsep green development yang menekankan pada keseimbangan pertumbuhan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan melalui pengembangan kurikulum perguruan tinggi.

Kampus harus mampu menjadi lading pengembangan ilmu dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya buatan; pengembangan potensi sosial masyarakat; pengembangan pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan Kampus harus mampu menjadi mitra pemerintah dari yang tertinggi sampai ketingkat desa dalam memberikan pengembangan advis pengembangan kebijakan public, reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme birokrat Kampus juga harus mampu menjadi mitra masyarakat dalam meningkatkan motivasi, inovasi dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan.

Demikian point penting paparan orasi ilmiah dengan tema “Green Campus, Pentingnya Pemahaman Green Development di Lingkungan Intsitusi Perguruan Tinggi” yang disampaikan DR, Ir. Yetti Rusli, MSc  mewakili menteri kehutanan RI, Zulkifli Hasan, SE MM dalam acara wisuda USNI ke XVI bertempat di Manggala wanabakti Jl Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat kamis 11/10.

Untuk lulusan wisudawan terbaik Yayasan Abdi karya memberikan seperangkat Ipad sebagai bentuk apresiasi dan komitment YADIKA  dalam partisipasi  kontribusi positif dibidang pembangunan pendidikan. Selamat menjadi Sarjana USNI kepada seluruh Wisudawan/I. Humas

Sumber : disini

Friday, September 7, 2012

“GREEN PRODUCT” KEHUTANAN VERSUS ISSUE LINGKUNGAN

Issue lingkungan pemanasan global akibat emisi CO2 penggunaan energi fosil yang terus meningkat di negara-negara maju telah menjadi keprihatinan dunia. Namun belakangan isue pemanasan global ini bergeser dan mencuat menjadi isue deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang yang dituding sebagai penyumbang terbesar emisi CO2.

Thursday, August 16, 2012

10 Sectors for a Greener Planet

Buildings
Construction has consequences - let's construct a better world!
  • Construction and buildings take a large toll on global resources and climate.
  • A home or business energy audit can reduce your building's climate footprint and lead to significant savings in energy costs.
  • Shopping around for home improvements or landscaping? Reduce your impact by seeking out low-impact construction and landscaping firms.
  • You can support a resource-efficient Green Economy by taking charge of the buildings in your life. GreenUp!

Fisheries

Seafood is delicious and healthy - but depleting our fish stocks isn't!
  • Overfishing in many parts of the world threatens to deplete future fish stocks. We can avoid this by working now to promote sustainable fishing practices. 
  • Research ecolabels in your area and buy seafood products that have been harvested sustainably.
  • By choosing sustainably harvested seafood, you send a message to producers that you support a Green Economy for fisheries. GreenUp

Forestry

Forests support livelihoods, societies and cultures, our climate, and a plethora of wildlife and ecosystems.
  • Deforestation accounts for close to 20% of the world’s greenhouse gas emissions.
  • Sustainably managed forests can continue to support communities and ecosystems without damaging environment and climate.
  • Use electronic files to reduce your demand for paper products, and seek out timber and paper products that come from certified sustainable forests.
  • When you support certified sustainable forest products, you support a healthy environment and sustainable livelihoods. GreenUp!

Transport

Congestion, pollution, traffic accidents . . . there's a better way!
  • Riding alone in your car isn't just environmentally and economically inefficient, it's lonely!
  • Carpooling or taking public transport reduces environmental impacts and economic costs while strengthening community.
  • Walking or riding a bike for short trips is good for your health - and the environment's, too!
  • When you choose alternative transportation methods, you support a Green Economy in the transport sector. GreenUp!

Water

Use water wisely!
  • Billions of people worldwide lack access to clean drinking water or improved sanitation services - and population growth will worsen the problem.
  • Taking small steps towards wise water use can help conserve this precious resource.
  • Turn off the tap when you're not using it, wait until you have a full load to run your laundry or dishwasher, limit shower time, and don't water your lawn right after a rain.
  • Resource efficiency is key to a Green Economy and water is one of our most important resources. GreenUp!

Agriculture

Use your consumer power to support local, organic and sustainable agriculture!
  • The population is growing! It's time to support sustainable agriculture to ensure our ability to feed EVERYONE.
  • Grow your own veggies, eat in-season, and shop local farmers' markets.
  • When you buy local, organic, and sustainable food products, you send a message to producers that you support a Green Economy for agriculture. GreenUp!

Energy Supply

Our lifestyles demand energy, but is the demand too great on our resources?
  • The current mainstream energy sources - oil, coal, gas, etc. - are not only harmful to health and environment, they're not sustainable in a world of growing energy needs.
  • You can support the development of clean, renewable energy by choosing businesses and products that invest in them - or by investing in them yourself!
  • While we work towards a transition to renewable energy, consider ways to improve your personal energy efficiency. Turn off lights and unplug appliances when you aren't using them. Don't heat your house when no one's home.
  • You can help build a Green Economy by supporting clean, sustainable energy sources and becoming a model of energy efficiency. GreenUp

Tourism

Tread lightly on your travel destinations.
  • Tourism can be great for local economies, but not if it results in negative environmental and social impacts.
  • The same principles apply to supporting a Green Economy both at home and afar: buy local, travel with others, limit water and energy use, etc.
  • Know before you go: What hotels and travel agencies support ecotourism? How can I limit my impact on sensitive habitats?
  • When you support ecotourism, you help the communities in your travel destinations achieve economic growth without sacrificing environmental and social well-being. GreenUp!

Waste

If everything you buy becomes waste, where will we put it all?
  • Throwing something away means losing the chance to reuse materials and can contribute to methane (the most potent greenhouse gas) emissions from landfills.
  • Electronics in particular are only recycled at a rate of 15% globally.
  • Recycling appropriate materials and composting food waste reduces the impact of landfills as well as the demand on our natural resources to produce more materials.
  • Learn about recycling opportunities in your community and support a more resource-efficient Green Economy. GreenUp!

Manufacturing and Industry

It's no big secret that industry and manufacturing have been rough on the environment - but things can change, and you can help!
  • Industry and manufacturing drive employment and economic growth in many countries, but is it worth it to employ someone to pollute?
  • Be a wise consumer - support businesses that have sustainability plans, use ecolabels, and invest in renewable energy.
  • Greenwashing is everywhere! But many companies are sincerely committed to achieving sustainability. Do your homework and ask questions.
  • When you choose a sustainable business over a 'business-as-usual,' you send the message that it's time for industry and manufacturing to transition to a Green Economy. GreenUp!

Friday, August 10, 2012

What is the Green Economy?

The global financial crisis that began in 2007, and is still resonant today, is considered by many economists as the worst financial crisis since the Great Depression of the 1930s. One of the key lessons we can draw from this experience is that running economies the way we’ve always done, doing business as usual, is clearly not an option. The new Green Economy is therefore a proposal for an alternative and far more sustainable way of doing business.

A green economy is described as one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. In other words, we can think of a green economy as an economic environment that achieves low carbon emissions, resource efficiency and at the same time is socially inclusive.

The Green Economy Initiative

The UNEP-led Green Economy Initiative, launched in late 2008, provides a comprehensive and practical working mechanism, through analysis and policy support for investing in green sectors and in greening environmental unfriendly sectors.

The Green Economy Initiative has three main activities, which are to produce a Green Economy Report and related research materials, which will analyse the macroeconomic, sustainability, and poverty reduction implications of green investment in a range of sectors; to provide advisory services on ways to move towards a green economy in specific countries; and to engage a wide range of research, non-governmental organizations, business and UN partners in implementing the Green Economy Initiative.

Green jobs

So why the fuss? Regardless of the environmental benefits and options for sustainability, investment into a Green Economy is captured in several reports as an agent for creating millions of new jobs, such UNEP’s Green Jobs report. One of the main engines for economic growth is a higher rate of employment, which both reduces a burden on the economy and gives consumers the purchasing power to sustain lives through supporting industries.

By 2008, over 2.3 million people in just six leading countries in green jobs were employed in this low-carbon sector (China, Denmark, Germany, India Spain, and the United States). The Green Economy is therefore not just a passing environmental fad but is one of the best solutions available for sustainable economic growth that recognizes the social component.

Source : http://www.unep.org/wed/greeneconomy/

Sunday, July 29, 2012

Indonesian President makes speech at CIFOR on “sustainable growth with equity”

Bogor, Indonesia (13 June 2012)_By the President of the Republic of Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, at the Center for International Forestry Research (CIFOR).
--------------------------------
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Your Honour Ms Frances Seymour, the Director General of CIFOR,
Excellencies Ministers and Ambassadors,
Chiefs of International Organisations,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen.
Let me begin by expressing my appreciation to the Center for International Forestry Research (CIFOR) for organising this event. Let me also congratulate CIFOR for its strong contribution to Indonesia for the past twenty years in the field of forestry research, education and development training. Indeed, it has become a global scale international organisation in the field of forestry.
A TIMELY MEETING
This event could not be more timely.  Next week, I will depart to Mexico to attend the G-20 Leaders meeting in Los Cabos.  Right after that, I will go to Brazil to attend the Rio+20 Summit in Rio.  In September, at the invitation of the UN Secretary-General, I will travel to New York to attend the High Level Panel Post-2015 Development Agenda.  In all these places, we all hope for constructive outcomes that will make us feel better about the future direction of the world.
A WORLD IN DURESS
Our planet is under duress. The human race faces enormous challenges. Our common future is filled with hope, but it is also riddled with questions.  Big questions.
It took tens of thousands of years for the human race to reach 1 billion people around 1800.  It took merely 13 years for humanity to reach the last billion since 1999.  The good news is that world population will peak and stabilise at around 9 billion, perhaps by around 2045.
But A LOT will happen between now and 2050.  There will be major economic, environmental, social changes – not to mention political and security changes.
Economically, for example, the world GDP will expand dramatically.  In Asia alone, by 2050, in an optimistic scenario, the combined GDP of its economies will reach some US$ 161 Trillion.  According to the ADB, 90 percent of that growth will come from the Asia-7: China, India, Japan, South Korea, Malaysia, Thailand and Indonesia.
As prosperity spreads, the number of countries climbing up the ranks of middle-income countries will grow, and so will – we hope – the number of countries graduating to advanced economy status.
This will be coupled with the continued growth of the middle-class.  The Economist reported not long ago that, for the first time in history, half of the world population can be loosely defined as middle-class.  And this phenomenon will intensify.  In Asia, AN ADDITIONAL 2 billion people will join the middle-class by 2050. Indeed, this middle-class phenomenon – always dreamed-of but only occasionally achieved in previous centuries – will become a key feature of the 21st century.
The global landscape will also change due to rapid urbanisation, which will rise in parallel with the proliferation of mega-cities. In Indonesia, we crossed that 50 percent mark of urbanised population 4 years ago.  By 2025, 65 percent of our population will live in cities.
In short, we are heading towards 9 billion people, along with their needs and means.  That amounts to a lot of mouths to feed.  A lot of people to produce for.  A lot of economies to power up.
The problem is : our natural ecosystems and regenerating bio-capacity are being severely degraded, therefore compromising the ability of the planet to sustain life.  Our natural resources are depleting, some rapidly.  Natural ecosystems are threatened.  Water, land and air are getting increasingly polluted. Water reserves are falling. Soil erosion is leading to desertification. Global warming is already happening. And species are dying out faster than their innate rate of extinction.
A WORLD OF PARADOX
We are living in a world of cruel paradox.
It is a world of plenty, but it is also a world growing inequity.
It is a world marked by a sea of opportunity, but it is also a world of rising scarcity.
It is a world of wonderful connectivity, but it is also a world burdened by rising insecurity.
We are already seeing a worrying rise in resources competition, some of which have turned into conflict – and the possibility of war cannot be totally dismissed.
This cruel, dangerous paradox cannot be addressed by wishing it away.  It cannot be resolved by ad hoc policy fixes here and there.  It cannot be resolved just by allocating more resources to those issues. What is required is a fundamental reinvention and reorganisation of societies throughout the world. It also requires the international system to work more coherently and more purposely to address what is inherently a global problem.
A TIME TO CHOOSE
I believe we CAN turn plenty into better equity.  We can maximise opportunity while minimising scarcity.  And we can use connectivity to promote security.
But to achieve all this, the time to choose is NOW.  And the time to Act is NOW.
What are our choices ?
We can choose to continue to exhaust the present course, the same course that has been in place for decades and centuries. A world where we obsessively chase after economic growth without regard for ethics or the environment.  A world of excessive exploitation of resources, and insatiable consumerism.  A world driven by “greed” rather than “need”.
If we go down this path, we will only find more of the same.  It will lead us to more environmental degradation.  More deforestation.  More pollution.  More global warming.  More endangered species.  More conflict between man and nature.  And ultimately, more desperation for the human race.
THE NEW WAY
The other option is to chose a different course, and to break from the practice of the past where we need to.
We can opt for a different way.  A new way that would guarantee a better future for world economies and citizens.
For this ‘new way’ to succeed, participation must be top bottom and bottom up.  We are encouraged by the high-level of environmental activism among Governments, international organisations and NGOs in recent years.  Ultimately, however, we need participation from the smallest unit in society, which is the individual.  It is the individual who will ultimately have to make the choice of what he or she will buy, eat, drink, waste or burn.  And it will not be an easy choice because more and more individuals will have greater purchasing power and the luxury of options in his life.  Unless we change the excessive consumption habit of world citizens, we will all run into a brick wall.
As we grapple to overcome problems of scarcity, we are well advised to go back to what is essential: to fulfill the simple hope and basic needs of our citizens.  I believe their hope is rather simple: they want to be assured of a peaceful and prosperous life, and they want to live free from the fear of what the future holds for them and their children. I have found that somehow, the more people modernize, the more they yearn for simplicity and a happy life.  When we are able to meet the basic needs of our citizens, we will establish a much stronger foundation for national and international security.
Today, we are seeing seismic power shifts in the international system. New emerging powers are changing the weight of the world, and shaping the new global agenda.
The changing international landscape should do more than to add to the already large crowd of power holders.  They must also contribute to better resolutions of global problems. Thus, more than power shifts, we need a paradigm shift.
We need a new way of looking at the world, and a new way to work the world.
Now is the time to promote “sustainable growth with equity”.  Many refer to sustainable development with equity as “development that meets the needs of the present, without compromising the ability of future generation to meet their own needs.”
Equity is critical because it is about fairness.  It is about justice.  Without equity, we end up with restlessness and anxiety.  Without equity, we end up with marginisation.  Without equity, we end up with hopelessness and without a sense of shared destiny.
Economic growth and justice are mutually reinforcing. And participation of economic actors in an inclusive and comprehensive way will not only increase justice, but also strengthen the sustainability of growth. It will also reduce inequality and development gap as well as balance economic, social and environmental objectives, for the present and future generations.
This is why in the G-20 Leaders discussions on the fixing the world economy, I have always stressed the importance of the “inclusive” growth, because without this element, growth would be twisted.  I am pleased that the G-20 have now been persistent in calling for a “strong, balanced, inclusive and sustainable growth” in the world economy.
A key part of sustainable growth with equity is recognising that the serious climate and environmental problems that planet Earth faces are not imagined – it is REAL.  Climate change is man-made, and its solutions are also man-made.  We must arrest the growing trend of “ecological footprint” deficit worldwide.  According to one estimate, among the 20 largest economies in the world, 15 are in a position of ecological footprint deficit.  Among others, Brazil, Argentina, Canada, Russia and Indonesia are in a state of ecological footprint surplus. Only by turning ecological footprint deficit into surplus can we achieve a “sustainable life”.
To be sure, we cannot achieve “sustainable growth with equity” without addressing climate change.  They are two sides of the same coin.  In Indonesia, many of our islands and their inhabitants are already threatened by sea level rise.  And rising temperatures and extreme weather patterns have already affected crop yields, a phenomenon that is expected to continue in the years to come.  This is, of course, happening throughout the Asia Pacific.
That is why sustainable forestry is critical to our efforts at sustainable development as well as to our climate mitigation efforts.
Our forests cover 69 percent of Indonesia’s land area and 31 percent of the global land. They hold a massive number of biodiversity that needs to be sustained.  As a mega-diverse country, we have about 12 percent of the world’s mammals, 16 percent of the world’s reptiles and amphibians, 17 percent of the world’s birds, 25 percent of fish species, and over 38,000 of plant species.  We consider this God-given rich biodiversity as enormous national treasures.
It is worth reminding that sustainable forestry was not always an obvious policy choice. In the 1970s and 1980s, Indonesia favoured a different forestry policy.  Put in other words, our forestry policy was to allow anyone to cut our forests so long as it gave benefits to development.  It seemed the logical thing to do back then. We had lots of forests; we had to reduce poverty; we needed to grow our economy.  As a result, there was a time when we experienced very serious deforestation.
Today, such a policy is no longer tenable.  Losing our tropical rain forests would constitute the ultimate national, global and planetary disaster.  That’s why Indonesia has reversed course by committing to sustainable forestry. We passed a law that would permanently conserve 35 percent of our tropical rain forests.
We have also applied a moratorium for new permits on primary natural forests and peat lands to improve our forest and peat land management system. This new policy enhances the efforts to reduce our deforestation and thus contribute significantly to the reduction of greenhouse gasses emissions. I am pleased to inform that our deforestation rate has declined from 3.5 million hectares per year to less than half a million hectares per year in a decade period.
I am also heartened by the progress of the One Billion Indonesia Trees for the World (OBIT) program.  I am pleased to inform you that in the past two years we have planted some 3.2 billion trees – not 3.2 million, but 3.2 BILLION trees.
In short, to promote sustainable forestry, we took stock of the situation, found serious problems, made quick adjustments, introduced new policies, and reformed our development model.  We did not blame the past, but we took action to correct the future.
Indeed, there are a variety of effective tools that we can use to promote sustainable growth with equity.
We can use policy measures.  Governments can pass laws and regulations that would place sustainability at the heart of social activities; and also incentivise and reward activities that reinforces sustainability.  Governments can take the lead in raising public awareness.  Governments can also undertake measures to help spread opportunity and provide a hand-up to those at the bottom of economic ladder, for example by promoting micro-credit.
We can also do more to alter our lifestyle so that it becomes climate and eco friendly, and fits harmoniously with our green growth agenda.  In an era of hyper consumerism, this will require a great deal of public education – in our home, in our schools, and in our work place.
And we can also use more technology.  Whether we are talking about food security, energy shortage, or climate security, a great deal of our problems can be resolved with technological innovation. I believe that, more than ever, technology will be the greatest driver of change in the 21st century.  I am pleased that we are now seeing a new trend where emerging economies too are becoming centers of new innovation, and are spending more of Research and Development.  This is a good sign.  The important thing is that, where possible, all this innovation is not only invented but shared with others for mutual benefit.  Governments, the private sector and NGOs can all do their part in making this happen.
Ladies and gentlemen, promoting “sustainable growth with equity” will be a constant learning experience.  As it is with me.  When I came to office as President in 2004, my development mantra had 3 basic components: pro-growth, pro-poor, pro-jobs. Three years later, in 2007, Indonesia successfully hosted the UN Climate Conference in Bali, and ever since then we became very active in global climate diplomacy. And we expanded our development strategy: not just pro-growth, pro-poor and pro-jobs, but also pro-environment.  Today, environmental sustainability is at the heart of all long-term development plans, both at the national and local levels.
In all this, political will was crucial and remains crucial.  It was not always easy to environmentally sound policies.  But it was necessary, and it was the right thing to do.  So we pushed hard at it despite some resistance.
Why is political will important ?
Because in most cases, the solutions are actually simple, but they are hard to achieve.  Reduce emissions. Consume less. Shift to renewables.  Conserve forests.  Save energy.  Share technology.  Take global action.
These prescriptions are all known to us. They are part of the global conscience. They are supported by public opinion. But too often the solutions become stuck in narrow self-interests, short-sighted politics and rigid diplomacy – or a combination of them.
There are two major issues that will affect the prospect of sustainable growth with equity.  The MDGs and the Kyoto Protocol.
On MDGs, we have indeed come a long way in our efforts to reach the MDG targets, for example: in reducing poverty, reducing child mortality, promoting basic education, and others.  Despite on-going concern over global financial stability this year, we must make use of the next few years to make maximum gains on these MDG targets until 2015.
We must now begin to think about what the international community need to do after 2015, when the present over arching development framework for MDG will end.
The MDG is arguably the most ambitious global development project ever undertaken in history.  What is certain is that we still plenty of developmental work to do.  What is certain is that by 2015 we will have a better foundation for development as a result of MDG programs, and that we will have a rich body of lessons learned, both from successes and failures.  We will need to do all this during the MDG Mid-Term Summit Review Review next year.  Let us make sure that the post-2015 post-MDG global development framework be long-term, comprehensive, resourcesful, ambitious, global and able to built upon the achievements of the MDGs.
Another milestone global treaty is one that will expire at the end of this year is the Kyoto Protocol.  The international community has made some progress since Kyoto Protocol was first signed.  We have achieved common understanding and willingness to reduce greenhouse gas emission.  A number of countries have voluntarily committed to reduce the greenhouse gas emission. Indonesia’s target for 2020 is reducing 26 percent of the greenhouse gas emission – or 41 percent with international support.
Carbon market is already established – even though its work is still far from what was initially expected.  Even though the world GDP dropped 0.6 percent in 2009, the volume of carbon trade still demonstrates surprising resiliency – with the market value increased about 6 percent. At this time, the driving force of carbon market is still dominated by European countries which are now facing economic and financial crises.
In the spirit of common and differentiated responsibility, Indonesia believes that developed countries should take the lead in reducing emissions, but developing countries should also do more.  Unfortunately, not all developed countries which are the emitters of greenhouse gas have agreed to the Kyoto Protocol.  And the fact remains : many developed countries have failed to fulfill their commitments which were agreed in Kyoto. Also, programs that link efforts to reduce greenhouse gas emission with programs of technology transfer and poverty reductions in developing countries (non-annex) did not work as expected and targeted.
The first commitment of the Kyoto Protocol ends at the end of this year.  We expect to have an interim arrangement for a second period commitment which will last either five years to 2017, or eight years to 2020, which will be decided in Doha, Qatar. However, that second commitment is still no substitute for a global climate treaty that is still elusive to this day.  It also faces the challenge of how to galvanise the interest of the carbon market to the second commitment.
Whatever the outcomes, we need to ensure that there is good synergy between the post-2015 post-MDG global development framework and the emerging global climate architecture.  Their goals are, after all, mutually reinforcing.
We need to ensure that the post-2015 framework of global development collaboration be built upon the principles of equality and open participation to all stakeholders. It must be aimed to empower the poor in developing countries. It must uphold the principles of cooperation and common responsibility that benefit all countries. And It must give greater role and access for emerging countries to participate actively in the efforts to reduce poverty and address environmental issues.
And whatever the framework, it should inch us closer to strong, balanced, inclusive, and sustainable economic growth.  What does that mean?
Strong growth includes being able to fulfill the increasing basic needs.  It means being able to create a higher employment opportunity than the current growth of the working age population.  It means being able to provide increasing supply of resources, while also able to increase the income level above the inflation rate, to increase the people’s purchasing power.
Balanced growth refers to growth which does not rely solely on the consumption and government budget, but also supported by investment and exports, and vice versa.  It signifies growth in terms of both demand and offer.  It means growth that is neither concentrated on one or two countries, nor dependent only on one economic sector or area. A quality growth needs to be supported by the development of secondary and tertiary sectors, and should not only rely on the extraction and exploitation of natural resources.
In 2025, Indonesia aims to have an economic structure in which the 55 percent is supported by the tertiary sectors, the 36 percent by the secondary sectors, and the rest by the primary sectors. To accomplish this target, Indonesia plans to downstream the primary sectors and to provide additional values to the mining, forestry, agricultural and fisheries products. The increasing level of the production output is balanced by the improvement of the quality of the environmental resources.
Inclusive growth indicates an increase in every country’s access to technology, information, and capital in order to strengthen international connectivity.  It requires fair access to production, distribution, and consumption, which emphasises the aspect of affordability.  It also necessitates increasing participation of micro-small and medium enterprises in the production process to create a strong and inclusive economic structure.
Finally, sustainable growth points to the existence of an optimal balance between economic, socio-cultural and environmental aspects.  Here, economic growth needs to be supported by investments in people and technology. Indonesia plans to extend the limit of compulsory education program for children from the age of nine to the age of 12, starting the year 2013.  No exploitation of resources should exceed its biological regenerative capacity.
RIO+20 AND THE WAY FORWARD
Next week, I will join a number of world leaders and thousands of participants from all over the world for the Conference on Sustainable Develop-ment in Rio de Janeiro to mark the 20th anniversary of the Earth Summit.
The event will be an opportunity for world leaders to renew their political commitment on developing a global green economy through sustainable development and poverty eradication.
I will use the opportunity to send a message and call for action for the sustainable development agenda in the post-Rio + 20.
Lets take responsibility for the future of human race and for mother earth.  All citizens of the world.  Developed and emerging and developing nations.  International and regional organizations. Private sectors.  Environmentalist.  All stake-holders.
We must avoid the dangerous trap of a waiting game.  Consensus building – especially on global stage – will take time to build.  We know the problems.  We know the solutions.  We must act now.
We are now in the midst of an uncertain global economic picture, especially with events in Eurozone economies and the upcoming referendum in Greece.  We all have a stake in the speedy recovery of Eurozone economies.  What happens there remind us that no economy – no matter what their upward trajectory is – should take their growth for granted.  It also reminds us that unemployment is a potentially explosive global problem.
Indonesia too was hit during the global financial crisis of 2007 but back then we took swift action to prevent the worst from happening.  We quickly convened meetings with all stakeholders – including corporate leaders and labour – and made sure they understood the importance of having no lay-offs.  In our view, the Government could be broke, but not the people.  As a result, we kept growth resiliently at around 4.5 percent during the height of global financial crisis and bounced back to 6.5 percent last year.
That experience taught us that confronting challenges head on, while trying to be one step ahead of the problems. When the international climate negotiations faced a deadlock, Indonesia broke grounds – and indeed broke ranks – by announcing a new policy that we would aim to reduce emissions by 26 percent by 2020 and up to 41 percent with international assistance.
And when faced with growing economic and environmental pressures, we responded by adopting the national policy of “sustainable growth with equity”.
It is with that same belief in the power of courage and the power of creative solutions that Indonesia seeks to work with all our international partners to find answers to the major issues of our time.
I thank you.

Click here for a transcript of the President’s speech
Click here for photos from the President’s visit to CIFOR.