RIO+20 : Inikah Masa Depan yang Kita Inginkan?

Para pemimpin dunia dituntut untuk tidak membuang kesempatan bersejarah dan segera beraksi di Rio+20.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon dalam sambutannya membuka Konferensi Pembangunan Berkelanjutan atau yang dikenal dengan nama Rio+20 semalam di Brasil.

Ban Ki-moon menyeru pada lebih dari 100 kepala negara dan pemerintahan yang hadir dalam konferensi tersebut untuk mengubah “kata-kata menjadi aksi” guna memastikan dunia meraih masa depan yang kita inginkan. “Jangan membuang-buang kesempatan, semua mata tertuju pada kita,” ujar Ban Ki-moon.

Lebih dari 40.000 peserta menghadiri konferensi pembangunan berkelanjutan ini termasuk walikota, anggota parlemen, staff PBB, perwakilan bisnis, lembaga masyarakat dan organisasi-organisasi lokal maupun internasional.

Dalam pertemuan ini juga dibahas rancangan teks “The Future We Want” atau “Masa Depan yang Kita Inginkan” yang berisi 283 poin terkait upaya mengurangi kemiskinan dan upaya menerapkan ekonomi hijau serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dari pengamatan Hijauku.com, hanya dua poin dalam dokumen “The Future We Want” yang secara tegas memutuskan aksi bersama. Yang pertama adalah poin 84 mengenai pembentukan forum politik tingkat tinggi antarpemerintah (a universal intergovernmental high level political forum) yang akan menggantikan Komisi Pembangunan Berkelanjutan (Comission on Sustainable Development). Dan poin 86 mengenai rencana negosiasi format dan struktur dari forum tersebut di Sidang Umum PBB.

Komitmen guna memerkuat peran Program Lingkungan PBB (UNEP) juga dinyatakan dalam poin 88. UNEP akan menjadi otoritas utama yang mengarahkan agenda lingkungan dunia dan membantu penerapan pola pembangunan yang berkelanjutan. Upaya memerkuat UNEP ini dilakukan dengan menjamin ketersediaan dana dan memerkuat peran UNEP dalam penyebaran informasi lingkungan.

Kritik muncul pada poin-poin lain yang penting namun tidak mendapatkan perhatian dan aksi yang tegas. Kumi Naidoo, Direktur Eksekutif Greenpeace International dalam siaran persnya menyatakan, Rio+20 telah gagal memenuhi prinsip ekologi, ekonomi dan keadilan (equity). “Kita dijanjikan ‘Masa Depan yang Kita Inginkan’ namun yang ada (di Rio+20) hanyalah visi bersama untuk (terus) mengeksploitasi bumi, menguras laut dan merusak hutan,” ujarnya.

Beberapa poin penting mengenai upaya mengurangi kemiskinan, menjamin keamanan pangan, air, sanitasi dan energi – yang menjadi bagian dari Target Pembangunan Milenium, MDGs – muncul tanpa target dan keputusan yang jelas dan terkesan hanya mengulang komitmen sebelumnya.

Demikian juga poin mengenai perubahan iklim. Walaupun menyadari bahwa perubahan iklim adalah masalah terbesar bagi kemanusiaan, tidak ada target tegas untuk mengurangi gas rumah kaca yang konsentrasinya kini terus meningkat. Konsentrasi CO2 – yang merupakan gas rumah kaca terbesar – di sejumlah wilayah dunia sudah mencapai 400 PPM, melampaui batas aman yaitu 350 PPM.

Sangat lambannya aksi ini disadari oleh Ban Ki-moon. Menurut Ban, sejak dilaksanakannya Konferensi Bumi (Earth Summit) 20 tahun yang lalu, belum banyak kemajuan yang diraih menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Hal ini diperparah oleh konflik politik dan kepentingan antara negara-negara maju yang seharusnya memimpin peralihan ke ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Konferensi Bumi (Earth Summit) yang juga berlangsung di Rio de Janeiro, telah menetapkan Agenda 21 – cetak biru konsep pertumbuhan ekonomi yang bisa menjamin keadilan sosial dan menjaga lingkungan.

Dengan berlangsungnya Konferensi Pembangunan Berkelanjutan, “kita diberikan kesempatan kedua,” ujar Ban. “Saatnya untuk berpikir secara global dan lokal. Saatnya memulai lagi di Rio+20.”

Source : http://www.hijauku.com/2012/06/21/inikah-masa-depan-yang-kita-inginkan/


View Larger Map

Read More

Hutan Kunci Bagi Sasaran Pembangunan

PBB, New York ( Berita ) :  Hutan dunia memainkan perang penting dalam peralihan ke ekonomi hijau, tapi pemerintah perlu berbuat lebih banyak guna menjamin hutan tersebut dikelola secara berkelanjutan, demikian laporan Organisasi Pertanian dan Pangan PBB (FAO) yang dikeluarkan Senin (18/6).

“Hutan dan pepohonan pertanian adalah sumber langsung pangan, energi dan penghasilan kontan bagi lebih dari satu miliar warga paling miskin dunia,” kata Eduardo Rojas-Briales, Asisten Direktur Jenderal FAO, di dalam komentar di dalam siaran pers yang mengomentari laporan tersebut.

“Pada saat yang sama, hutan memerangkap karbon dan mengendalikan perubahan iklim, mencegah penggurunan,” katanya. “Penanganan hutan secara berkelanjutan menawarkan banyak manfaat –dengan kebijakan dan program yang tepat, sektor itu dapat mengarah ke jalan menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.”

Laporan tersebut, dengan judul The State of the World’s Forests 2012 (SOFO 2012), dijadwalkan secara resmi diajukan dalam acara yang diselengarakan oleh FAO dan mitranyanya dalam Konferensi PBB mengenai Pembangunan Berkesinambungan (Rio+20), yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil.

Pertemuan tingkat tinggi Rio+20 berlangsung pada 20-22 Juni, dan direncanakan dihadiri oleh lebih dari 100 kepala negara dan pemerintah, serta ribuan anggota parlemen, wali kota, pejabat PBB, kepala pejabat pelaksana dan pemimpin masyarakat sipil. Tujuannya ialah untuk membentuk kebijakan baru guna meningkatkan kemakmuran, mengurangi kemiskinan dan memajukan keadilan sosial serta perlindungan lingkungan hidup.

SOFO 2012 menyatakan penggunaan sumber daya hutan secara lebih baik dan lebih berkesinambungan dapat memberi sumbangan penting guna menghadapi banyak tantangan inti yang dibahas di Rio+20.

Laporan tersebut menyatakan penanaman modal dalam industri yang berlandaskan kayu dapat membuka lapangan kerja, menciptakan aset dan membantu mengaktifkan kehidupan jutaan orang di daerah pedesaan.

Sebanyak 350 juta orang paling miskin di dunia, termasuk 60 juta masyarakat asli, tergantung atas hutan untuk keperluan sehari-hari mereka dan kelangsungan hidup jangka panjang, katanya.

Laporan itu juga menyoroti bagaimana industri yang berlandaskan hutan di seluruh dunia memicu proses dan produk baru yang kompetitif untuk menggantikan bahan yang tak terbarukan, dan dengan melakukan itu terbuka lah jalan menuju ekonomi bio karbon rendah.

Laporan tersebut juga menyatakan hutan yang berkelanjutan menawarkan sumber energi alternatif yang terbarukan.

“Membakar kayu mungkin merupakan metode paling tua yang digunakan manusia untuk memperoleh energi, itu memang bagus tapi sudah usang,” kata Rojas Briales sebagaimana dikutip Xinhua –yang dipantau ANTARA di Jakarta, Selasa. Ditambahkannya, energi kayu masih menjadi sumber energi yang dominan bagi lebih dari sepertiga penduduk dunia, terutama bagi orang miskin. (ant/Xinhua/Oana )

Sumber :
http://beritasore.com/2012/06/19/hutan-kunci-bagi-sasaran-pembangunan/

Read More

Sisa Hutan Indonesia Hanya 45 Juta Hektare

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan, mengatakan selama ini sisa hutan yang dimiliki Indonesia hanya 45 juta hektare. Sebelumnya, ada 136 juta hektare hutan. Namun, karena kayu dari hutan banyak diambil oleh Hak Pengusaha Hutan (HPH), akibatnya, hutan yang masih ada tinggal sekian.

"Terjadi eksploitasi besar-besaran di hutan Sumatra, Kalimantan, dan Indonesia timur," kata Zulkifli Hasan pada National Congres IMMERTI 2012 dan Seminar Nasional di Universitas Lampung (Unila), Kamis (22/3). 

Dia mengatakan perubahan iklim terjadi karena tidak seimbangnya lima hal pokok, air, udara, tanah, alam, dan lingkungan. Menurunnya jumlah areal hutan sangat berpengaruh pada perubahan iklim itu. Karena itu, pihaknya sudah mencanangkan 657.117 ha penanaman hutan kembali yang tersebar pada 104 kabupaten/kota.

Ia mengatakan dulu Lampung masuk provinsi terkaya kedua dan ketika di Sumatra. Karena Lampung penghasil lada terbesar. Sekarang, kata dia, provinsi ini masuk termiskin ketiga dan kedua.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/22/m19slg-sisa-hutan-indonesia-hanya-45-juta-hektare

Read More

New Satellites to Help Save Indonesian Forests

JAKARTA - Virtual mapping has become a vital tool in forest conservation, allowing the public to see where deforestation is occurring.  In Indonesia, several environmental organizations are leading efforts with new technology that they hope will pressure businesses and the government to stop illegal logging. 

When the environmental news website Mongabay launched its Indonesia site in late May it revealed a new tool that will allow users to monitor changes in Indonesia’s forest cover.

Mongabay founder Rhett Butler worked with the U.S. National Aeronautics and Space Administration to develop the platform, which uses satellite remote sensing images to track forest loss every quarter.

"The key to really going after deforestation is first of all understanding where it’s happening, and so once you have that information then you can take some sort of action," Butler explained.

Butler says non-governmental organizations (NGOs) can use the deforestation alert tool to enter areas where trees are being cut, determine why that is happening and then work with local communities to stop deforestation.

The government could also use the tool to determine if companies operating in deforested areas have the proper licenses.

Indonesia has the world’s third largest tropical rainforest after Brazil and the Democratic Republic of Congo.  It also has some of the most diverse plant and animal life on the planet.  But in the past two decades more than 24 million hectares of forest have been cleared.  Much of that clearing has been done to make way for palm oil plantations.

Officials have recently committed to conserving forests and reducing greenhouse gases that are released when trees are cut in swampy areas with carbon-rich peat.  Forest and peatland destruction accounts for 80 percent of Indonesia’s annual carbon emissions, which President Susilo Bambang Yudhoyono has pledged to reduce by 26 percent by 2020.

That means Indonesia could some day look like Brazil, which has seen dramatic reductions in deforestation since it made reducing forest loss a priority starting in 2004.

But Butler says much of that progress depends on pressure from the private sector.  

"Governments tend not to lead. Leadership tends to come from the private sector and civil society, so the government may have a plan, but there is no guarantee that it will be implemented," he said.

Indonesia has struggled to conserve its forests while also maintaining high economic growth.  Much of its economy depends on the sale of timber and other forest-based products, like palm oil.

The government issues land-use permits to determine which areas should be preserved and which can be developed.  But Kuntoro Mangkusubroto, chair of the REDD+ Task Force, which helps coordinate activities aimed at reducing emissions from deforestation, says the problem is in creating one uniform map for issuing land-use permits.

Meanwhile, environmental groups are developing mapping systems like the forest cover analyzer, a tool soon to be launched by the World Resource Institute, a global environmental think tank, to track the forest losses.

Rauf Prasodjo, a research analyst helping develop the tool, explains how it works.

"This map here of Kalimantan shows the annual tree cover loss from the year 2001 to 2010.  What you can do with this map, is you can do it per annually, it’s the purple dots there," Prasodjo explained.  "Then you can see per year where deforestation has occurred."

A smattering of purple dots light up Prasodjo’s screen when he selects 2001. When he requests the change in forest cover over the last nine years the dots turn to blotches, like giant ink stains.

Prasodjo says the tool could help potential investors seeking certification for palm oil projects from the Roundtable on Sustainable Palm Oil, an industry group promoting environmentally friendly palm oil development.  They could enter the coordinates of their concession and determine vital information, such as the total amount of primary forest in the area.

As the tools improve, they make it easier to determine what lies within the forests.  And Prasodjo says that makes companies a lot more accountable for their actions.

"You’re in conferences and you just hear ‘we’re not cutting down forests' or 'We have been more careful in conducting that.’ I think tools is just a nice proof of saying this is what my argument is based on and, if it is publicly available and people can see what’s happening based on satellite images, I think that people will understand more what’s happening on the field," Prasodjo said.

Other groups are using Google Maps technology and helping develop other tools to give even more detailed pictures of Indonesia’s vast forests - including revealing not only where deforestation occurs, but also the species of plants on the ground.

Source : http://www.voanews.com/content/new-satellites-to-help-save-indonesian-forests/1206361.html

Read More

Healthy forests key for green growth, says UN report

More than a billion of the world's
poorest people are dependent upon
trees for their livelihoods 

The world's forests, if managed properly, can help deliver a strong and durable global green economy, a UN report has concluded.

But the report's authors said that nations needed to do more to ensure the right policies are in place if forests are to meet their maximum potential.

In another initiative, an international collaboration has pledged to restore 18 million hectares of wooded landscapes.

The findings were launched at the Rio+20 summit in Brazil.

"Forests and trees on farms are a direct source of food, energy and income for more than a billion of the world's poorest people," said Eduardo Rojas-Briales, assisant director-general for Forestry at the UN Food and Agriculture Organization (FAO).

"At the same time, forests trap carbon and mitigate climate change, maintain water and soil health, and prevent desertification," he added.

"The sustainable management of forests offer multiple benefits - with the right programmes and policies, the sector can lead the way towards more sustainable, greener economies."

The report, The State of the World's Forests 2012 , the 10th in the SOFO series, highlighted some of the main avenues in which money could figuratively grow on trees, including:

• Critical life support systems - can perform a range of "essential ecosystem funtions", such as regulating water supplies and buffering floods and droughts.
• "Engine of economic development" - SOFO highlights strong link between reforestation and growth, and deforestation and economic decline, hence the anti-poverty role of forests.
• "Key component of greening other sectors" - wood is still the primary energy source for one-third of the world's population, therefore - with the right policies - it can expanded to provide a global greener, cleaner energy source.

The report, launched at the R+20 summit in Rio De Jainero, concluded that forests and forest products "will not solve the challenges of moving towards greener economies, but they will provide excellent examples and a source of hope".

Rising to the challenge

Also being announced at the summit was a joint pledge between a number of nations and NGOs to restore more than 18 million hectares of forest landscape.

The US and Rwanda goverments teamed up with the Brazilian Mata Atlantica Forest Restoration Pact (made up from government agencies, NGOs, private sector bodies and indigenous groups).

The annoucement forms part of the "Bonn Challenge ", which was agreed in September 2011 and commits nations to restore 150 million hectares of forested areas by 2020.

"The largest restoration initiative the world has ever seen is now underway," said Julia Marton-Lefcvre, director-general of the International Union for Conservation of Nature (IUCN).

"[It] will provide huge global benefits in the form of income, food security and addressing climate change," she added.

"We urge other countries and landowners to follow suit."

Source : http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-18491741

Read More

World Day to Combat Desertification 2012

17 Juni, Hari Dunia Penanggulangan Degradasi Lahan 2012
(World Day to Combat Desertification) : Mari Hentikan Degradasi Lahan

Sejak tahun 1994, Persatuan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan tanggal 17 Juni sebagai Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia (The World Day to Combat Desertification and Drought) melalui Resolusi Sidang Umum PBB No. A/RES/49/115. Deklarasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan bahaya degradasi lahan bagi keberlangsungan hidup manusia.

Di Indonesia, Kementerian Kehutanan adalah focal point  untuk Konvensi PBB tentang Penanggulangan Degradasi Lahan. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan mengemban kewajiban untuk menyuarakan dan menggerakkan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki lingkungan dan mencegah degradasi lahan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2012 ini, di tingkat internasional peringatan Hari Dunia Penanggulangan Degradasi Lahan akan diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil, hari minggu 17 Juni 2012 sebelum Konferensi Rio+20 dimulai. Konvensi PBB tentang Penanggulangan Degradasi Lahan (The United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD) menetapkan tema peringatan tahun ini dengan slogan: Healthy soil sustains your life: LET’S GO LAND-DEGRADATION NEUTRAL atau “Tanah sehat menopang hidupmu: Mari hentikan degradasi lahan”. Sekjen PBB Ban Ki-moon menyerukan penggunaan lahan yang lestari menjadi “sebuah landasan ekonomi hijau untuk pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”. Demikian pula para pemimpin dunia berharap komitmen untuk mencapai laju degradasi lahan nol harus menjadi hasil penting dari Pertemuan Rio+20 ini.

Tanah sehat adalah sumberdaya yang terbatas dan tak tergantikan, yang menghidupi 7 miliar manusia saat ini dan diperkirakan akan menghidupi 9 miliar manusia di tahun 2050.   Tanah adalah harta bersama yang menyediakan sumber pangan, sumber air dan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.  Oleh karena itu, kita harus berupaya mencapai target laju-nol degradasi lahan. Target ini dapat dicapai dengan melestarikan tanah subur dan merestorasi lahan yang terdegradasi. Upaya ini harus mulai pada daerah kering yang menopang separuh dari sistem produksi pangan dunia dan sangat rentan terhadap degradasi, dan kemudian mengadopsi praktek yang baik ke tempat-tempat lainnya.

Baca juga sambutan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan : disini

Sumber :
SIARAN PERS DEPHUT Nomor : S.365/PHM-1/2012

Read More

Documents - 2007

2007 - The National Forest Policies Related to Climate Change
http://www.mediafire.com/view/?21z828oaijiwhp6

2007 - Integrating Global Forest Policies into National Policies (UNFCCC Bali)
http://www.mediafire.com/view/?b9ypkvtsun4x6c6

2007 - Identifikasi Desa dalam Kawasan Hutan
http://www.mediafire.com/view/?7polpp45eql8jki

2007 - HESSEN-FORST Geschäftsbericht
http://www.mediafire.com/?jcdck3iflqatebt

2007 - Fokus Kegiatan Baplan Kemenhut 2007
http://www.mediafire.com/?lhcl71yfegh0pg5

2007 - Berburu Pasar Karbon ke Australia (MFP II)
http://www.mediafire.com/?8en15l1hg3rbfyv

Read More

Documents - 2006

2006 - Prosiding Workshop Program Kehutanan Nasional : Perencanaan  Pembangunan Kehutanan Berbasis Ekosistem Pulau Kecil (Dr.Ir. Yetti, M.Sc sebagai Kepala Baplan RI)
http://www.mediafire.com/?d3q84pwkklzgsr7

2006 - Strategic Options for Forest Assistance in Indonesia
http://www.mediafire.com/view/?zbq1w6ey2f59q87

2006 - Pedoman Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model
http://www.mediafire.com/view/?1oqebm5ztk5nt47

2003 - The Policy of Ministry of Forestry on Social Forestry
http://www.mediafire.com/view/?29d9de96kq20c24

Read More

Sebagian Besar Kebun di Aceh Telantar, Greenomics Tolak Penghapusan Kredit Macet

Serambi Indonesia, Kamis, 15 November 2007 ~ JAKARTA - Greenomics Indonesia meminta perbankan nasional tidak mengabulkan permohonan penghapusan kredit macet perusahaan perkebunan yang beroperasi di Aceh. Di sebut-sebut, jumlah kredit macet tersebut mencapai Rp 300 miliar.

“Permintaan penghapusan kredit macet itu tidak sensitif terhadap rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat Aceh yang masih sulit. Kita mendesak pihak perbankan jangan meladeni mereka,” tukas Ketua Program Nasional Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi kepada Serambi, Rabu (14/11), di Jakarta.

Read More

All Documents (Dr. Ir. Yetti Rusli, M.Sc)

Berikut adalah file, dokumen, dan publikasi yang memuat gagasan, ide, dan inovasi dari Dr. Ir. Yetti Rusli, M.Sc mengenai hutan,perubahan iklim, green economy, dan green renewable energy :

2014 - Dr. Ir. Yetti Rusli, M.Sc : Green Arsitektur Hutan Indonesia
https://www.mediafire.com/?32n8sbuad67cn53

2014 - Dr. Ir. Yetti Rusli, M.Sc Deklarasikan Masyarakat Pegiat Biomassa Hutan Indonesia (MAPEBHI)
Link download : [satu] [dua]

2014 - Sustainable Forest Management, PES of Forests and the Future Perspective of REDD+ in Indonesia. (Presented at the International Forum on Payments for Environmental Services of Tropical Forests (ITTO, FONAFIFO, MINAE, FAO), 7-10 April 2014, San Jose, Costa Rica.)
http://www.mediafire.com/download/ubg2u0q2lbzd6xl/2014+-+Sustainable+Forest+Management%2C+PES+of+Forests+and+the+Future+Perspective+of+REDD++in+Indonesia.pdf


2014 - Future Perspective of REDD+ Implementation and the National Forest Policy in Indonesia
http://www.mediafire.com/view/vjsw88o2ff3n2qr/Future_Perspective_of_REDD__Implementation_and_the_National_Forest_Policy_in_Indonesia.pdf

2013 - Booklet COP19/CMP9 tahun 2013 TERSUKSES untuk REDD+: Citius, Altius, Fortius
Penulis : Nurmasripatin, Yetti Rusli dan Kirsfianti Ginoga
http://www.mediafire.com/view/cig1td2wcl475r7/COP19_tahun_2013_Tersukses_untuk_REDD.pdf

2013 - Perubahan Iklim, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Pohon dan Hutan: Peluang atau Bencana?
http://goo.gl/N8ndkt

2013 - 300 years of sustainable forestry
http://www.mediafire.com/download/orqzt3gx4n6o5s5/300+years+of+sustainable+forestry.pdf

2013 - Forests in the next 300 years
http://www.mediafire.com/download/h4v6m644ai7zsl9/Forests+in+the+next+300+years.pdf

2013 - Indonesia Forest Gender Mainstreaming: Scaling up Best Practices (Presented at the 25th Asia-Pacific Forestry Commission - APFC, 4-8 November 2013: “Regional Workshop on Gender Mainstreaming in National Forest Policies, Rotorua, New Zealand)
http://www.mediafire.com/view/ajks7kckasjji6n/Indonesia_Forest__Gender_Mainstreaming_Scaling_up_Best_Practices.pdf

2013 - Sustainable Community Forests for Wood Pellet Biomass Energy in Bangkalan Madura,
Indonesia
http://www.mediafire.com/view/uzbiwok28ayoavz/YETTI_Wood_Pellet_Biomass_Energy_Madura_15_Nov_2013_Warsawa.pdf

2013 - Wood Mass Energy : Metamorfic of Fuel Wood/Kayu Bakar
http://www.mediafire.com/?bepupj157cb72xa

2013 - The Green Economy We Need
http://www.mediafire.com/download/ry6l3qoas3yjafn/The_Green_Economy_We_Need.pdf

2013 - Presentasi KH Irham Wood Pellet Membangun Masyarakat Seutuhnya
http://www.mediafire.com/download/syux0x0uf9r4rrd/Presentasi_KH_Irham_Wood_Pellet_Membangun_Masyarakat_Seutuhnya_.pdf

2013 - Payment for Ecosystem Services (PES) for Communities
http://www.mediafire.com/?gtxy1j1vroltp1q

2013 - Indonesia Forest Land Use System - Scaling up Best Practices for Future Green Living Planet (ASIA LEDS 2013 Manila)
http://www.mediafire.com/download/40lefg24fay0355/Indonesia_Forest_Land_Use_System_-_Scaling_up_Best_Practices_for_Future_Green_Living_Planet.pdf

2013 - Implementing Best Practices of Sustainable Forestry for Scaling up Efforts of Climate Change Mitigation and Adaptation
http://www.mediafire.com/?2d13lwc99814cg8

2013 - Biomass Pellets : Towards a new era of renewable energy
http://www.mediafire.com/download/sshodrl8hjwi095/Biomass_Pellets_Towards_a_new_era_of_renewable_energy.doc

2013 - 4th Indonesia Business Link : Forestry Indonesia Linking the Future Green Business
http://www.mediafire.com/download/b95i5b2timvmdkz/Forestry_Indonesia_Linking_the_Future_Green_Business_2013.zip

2012 - Majalah Rimbawani :  Kehutanan, Bidang Karir Yang Selalu Menantang
http://goo.gl/FOMN4l

2012 - Sosialisasi Pedoman Penyusunan RAD-GRK Bidang/Sektor Kehutanan
http://www.mediafire.com/?n8log1d770jp39j

2012 - Potensi Penurunan Emisi GRK Bid.Kehutanan & Lahan Gambut
http://www.mediafire.com/view/?fjd5r0r7i6q5oc1

2012 - Possible Options for REDD+ Financing Mechanism: Indonesian perspective
http://www.mediafire.com/?47682ubyhuzkb

2012 - Lingking DA to National Registry
http://www.mediafire.com/view/?35k42eahk967ssi

2012 - Indonesia’s REDD+, An Update: Future Carbon Market (COP18 Doha)
http://www.mediafire.com/?t85xxmdg8ad8gsp

2012 - Forest Landscape Restoration: Enhancing more than carbon stocks
http://www.mediafire.com/view/?2o4kzx2ng2t9nt8

2012 - Climate Change & National Priority
http://www.mediafire.com/?47682ubyhuzkb

2011 - Forest and Climate Change : Strategy & Modalities
http://www.mediafire.com/view/npt8s95o2zos9op/FOREST_AND_CLIMATE_CHANGE__STRATEGY_&_MODALITIES.pdf

2011 - visits the RUPES site in West Sumatera
http://www.mediafire.com/?a6465bdx7m54st2

2011 - Perubahan Iklim, Hutan & REDD+
http://www.mediafire.com/?ktl7w8ruxpun79q

2011 - Peran Media dalam Perhutanan Sosial dan REDD+
http://www.mediafire.com/view/?1giwrm0jo02sbk1

2011 - Pendanaan REDD+ : Pengantar Pemahaman
http://www.mediafire.com/view/?fw120chgegqh8jq

2011 - Newsletter COP17 Durban
http://www.mediafire.com/view/?bmm5wubsuorq5j2

2011 - Indonesia Technology Needs Assessment for Climate Change Mitigation 2011
http://www.mediafire.com/view/?t71dbmo3hmdv58g

2011 - Indonesia Forest & Climate Change (Now & Future)
http://www.mediafire.com/?ibk14b7czzuqeb4

2011 - Finding effective ways to implement REDD+ in Lombok
http://www.mediafire.com/?k4akm4iw50fobad

2011 - Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi - Kemenhut
http://www.mediafire.com/?og32wdwd1e46hdv

2011 - Companionship on Carbon in The Region
http://www.mediafire.com/view/?zei5if2y63j4qb0

2011 - 7th Policy Board meeting of the UN-REDD Programme
http://www.mediafire.com/view/?9a9dzpb8z81a428

2010 - Surat Pengangkatan Dr. Ir. Yetti Rusli, M.Sc sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan & Perubahan Iklim
http://www.mediafire.com/view/k9kw5offffrchu7/Staf_Ahli_Menteri_Kehutanan_Bidang_Lingkungan.pdf

2010 - Prosiding Seminar Dampak Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Revisi RTRWP Terhadap Neraca Karbon Dalam Kawasan Hutan
http://www.mediafire.com/view/yj12sp16ozy5qge/DAMPAK_PERUBAHAN_PERUNTUKAN_DAN_FUNGSI_KAWASAN_HUTAN_DALAM_REVISI_RTRWP_TERHADAP_NERACA_KARBON_DALAM

2010 - SFM Financing Fact & Challenges
http://www.mediafire.com/view/?gxnp51939sesyom

2010 - Economic Incentive Policies for REDD+ in Indonesia: Findings from the OSIRIS Model
http://www.mediafire.com/view/?z83d0dyq6sw590x

2008 - REDD ITTO : Tropical Forests and Climate Change
http://www.mediafire.com/download/gc1c53409469njl/redd+itto+tropical+forests+and+climate+change.pdf

2008 - Statistik Kehutanan Indonesia Th.2007
http://www.mediafire.com/?ylgbx5tds8pqql8

2008 - Kondisi Hutan Produksi Saat Ini (Lokakarya Penerapan Multisistem Silvikultur)
http://www.mediafire.com/?j3bofndidahac98

2008 - Indonesia and Japan reach agreement (new remote sensing)
http://www.mediafire.com/view/?2bjfbc8jg57f7h1

2008 - Climate Change and Forest
http://www.mediafire.com/?rbsxbmcarn5ece3

2007 - The National Forest Policies Related to Climate Change
http://www.mediafire.com/view/?21z828oaijiwhp6

2007 - Integrating Global Forest Policies into National Policies (UNFCCC Bali)
http://www.mediafire.com/view/?b9ypkvtsun4x6c6

2007 - Identifikasi Desa dalam Kawasan Hutan
http://www.mediafire.com/view/?7polpp45eql8jki

2007 - HESSEN-FORST Geschäftsbericht
http://www.mediafire.com/?jcdck3iflqatebt

2007 - Fokus Kegiatan Baplan Kemenhut 2007
http://www.mediafire.com/?lhcl71yfegh0pg5

2007 - Berburu Pasar Karbon ke Australia (MFP II)
http://www.mediafire.com/?8en15l1hg3rbfyv

2006 - Prosiding Workshop Program Kehutanan Nasional : Perencanaan  Pembangunan Kehutanan Berbasis Ekosistem Pulau Kecil (Dr.Ir. Yetti, M.Sc sebagai Kepala Baplan RI)
http://www.mediafire.com/?d3q84pwkklzgsr7

2006 - Strategic Options for Forest Assistance in Indonesia
http://www.mediafire.com/view/?zbq1w6ey2f59q87

2006 - Pedoman Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model
http://www.mediafire.com/view/?1oqebm5ztk5nt47

2003 - The Policy of Ministry of Forestry on Social Forestry
http://www.mediafire.com/view/?29d9de96kq20c24

1999 - [Dissertation] The Indonesian Plywood Industry, Environmental Conservation Policy, and The Long-Run Market Adjustment
http://www.mediafire.com/?xmsf8uyqjyqbpma

1991 -  [Thesis] Forest Taxation and the Wood Products Industry in Indonesia
http://www.mediafire.com/download/1jjlti99v6jg0nr/1991+-+Forest+Taxation+and+the+Wood+Products+Industry+in+Indonesia.pdf

Read More

PENATAAN RUANG KUNCI BERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) menjadi kunci atas penataan ruang untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.  Menurut Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Setyo Moersidik, karena itu diperlukan harmonisasi UU PLH No. 23 tahun 1997 dengan UU Penataan Ruang No. 26 tahun 2007.

“Ada lima aspek dalam salah kelola lingkungan yaitu kemiskinan, kebodohan, keserakahan, pilihan teknologi yang tidak tepat serta pengelolaan yang tidak memadai,” ucap Setyo dalam Temu Pakar Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) di Jakarta, Rabu (27/6).

Prinsip penerapan UU PLH dalam perspektif tata ruang dilakukan melalui konservasi dan preservasi atas sumber daya alam (SDA), menserasikan-seimbangkan SDA, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan serta menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas mutu dan keberlanjutan ruang.

Pendekatan PLH menurut Setyo terbagi menjadi tiga yaitu ekonomi dengan menjadikan sumber daya dalam kisi dan instrument ekonomi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, regulasi melalui instrument hokum yang mengatur pengelolaan sumber data tanpa mengabaikan peran serta masyarakat dan unsur terkahir yaitu masyarakat melalui pelibatan pihak-pihak yang berfungsi dalam pengelolaan sumber daya.

 Sementara itu anggota Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Yetti Rusli dalam materinya tentang pemantapan keberadaan hutan untuk pelestarian lingkungan hidup mengungkapkan hutan sebagai satu kesatuan ekosistem tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan dan negara.

“Semakin kecil hutan dibagi-bagi, semakin besar potensi terganggunya ekosistem,” terang Yetti.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka (RPJ) Menengah, dan RPJ Panjang Kabinet Indonesia Bersatu disebutkan pembangunan kehutanan diarhakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya hutan dan meningkatkan ketaatan terhadap tata ruang dan pengendalian kerusakan hutan.

Menurut Yetti, dampak degradasi dan deforestasi antara lain aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Dampak ekologi diantaranya kekeringan, kebakaran, hutan, banjir, erosi hingga hilangnya keragaman hayati. Sementara aspek sosial antara lain perubahan tata  nilai dan menguatnya potensi konflik sosial. (rnd)

Dokumentasi artikel bersumber dari :
http://www1.pu.go.id/uploads/berita/ppw280607put.htm

Read More