Pages

Hutan Kunci Bagi Sasaran Pembangunan

Hutan dunia memainkan perang penting dalam peralihan ke ekonomi hijau, tapi pemerintah perlu berbuat lebih banyak guna menjamin hutan tersebut dikelola secara berkelanjutan

Pelet Kayu, Bahan Bakar Alternatif Rendah Emisi

Penggunaan wood pellet (pelet kayu) sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil untuk industri besar, kecil, dan rumah tangga menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan dengan minyak tanah dan gas.

COP19 Warsawa : Indonesia Paparkan Inisiatif Hijau Dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

"Green Initiatives on Protected Forest, Production Forest and National Parks" COP-19/CMP-9 UNFCCC, Warsawa, Polandia (15/11/2013).

Forest Landscape Restoration: Enhancing more than carbon stocks

ITTO co-hosted a discussion forum on “Forest Landscape Restoration: Enhancing more than carbon stocks” at Forest Day 6, convened during UNFCCC COP18 in Doha, Qatar.

Friday, September 7, 2012

“GREEN PRODUCT” KEHUTANAN VERSUS ISSUE LINGKUNGAN

Issue lingkungan pemanasan global akibat emisi CO2 penggunaan energi fosil yang terus meningkat di negara-negara maju telah menjadi keprihatinan dunia. Namun belakangan isue pemanasan global ini bergeser dan mencuat menjadi isue deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang yang dituding sebagai penyumbang terbesar emisi CO2.

Wednesday, August 22, 2012

Pengelolaan Hutan dan Aliran Air di Indonesia


Dampak pembangunan terhadap kesehatan dan kehidupan

Sumber daya hutan dan daerah aliran sungai Indonesia tidak memberi kontribusi yang seharusnya terhadap pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan sosial serta kesinambungan lingkungan. Malahan, area hutan terancam degradasi, fragmentasi dan kehancuran. Seperempat "kawasan hutan negara" kekurangan tutupan pohon. Dalam tahun-tahun terakhir, Indonesia kehilangan area hutan sampai 2 juta hektar per tahun, sebagian besar karena penebangan liar dan konversi tahan yang didorong kapasitas pemrosesan berlebihd an kurangnya pengelolaan dan penegakan hukum yang efektif. Hilangnya hutan merusak kehidupan pedesaan, layanan ekosistem dan kemampuan Indonesia untuk mencapai sasaran pengentasan kemiskinan. Tata kelola hutam yang buruk merusak iklim investasi, potensi ekonomi pedesaan serta daya saing dan reputasi Indonesia. Tindak pidana di hutan memperburuk masalah anggaran dan perimbangan keuangan, serta mengalihkan pendapatan masyarakat yang dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan tujuan pembangunan. Bersamaan dengan bergeraknya Indonesia dari transisi menuju stabilisasi dan pertumbuhan, ada peluang besar untuk membantu pemerintah menemukan cara baru dalam mengelola kawasan hutan melalui kemitraan dengan masyarakat lokal, memberi kontribusi terhadap demokrasi, keadilan, kesetaraan, investasi sektor pedesaan, pekerjaan dan pertumbuhan.

Akar permasalahan

Perundangan di Indonesia menetapkan tujuan jelas untuk sektor kehutanan: output ekonomi, distribusi manfaat yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan daerah aliran sungai dan konservasi. Tujuan-tujuan konsisten dengan kebijakan Bank Dunia mengenai pengelolaan hutan, yang dibangun di atas tiga tujuan yang saling berhubungan: menguatkan potensi hutan untuk mengentaskan kemiskinan, mengintegrasikan hutan dalam pembangunan ekonomi berkesinambungan, dan melindungi nilai hutan global. Namun, Indonesia belum berhasil mencapai tujuan-tujuan ini, terutama dalam area kesinambungan dan kesetaraan. Tujuan Bank Dunia adalah membantu Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan dan komitmen pengelolaan hutan serta mempromosikan dialog kebijakan yang lebih luas di antara pemangku kepentingan sektor hutan.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
 Download Laporan: Strategic Options for Forest Assistance in Indonesia  (6mb)


Strategi pemerintah
Sektor kehutanan Indonesia telah lama mengalami krisis, namun banyak pengamat dan analis yakin bahwa dukungan berkelanjutan dari donor terhadap kehutanan penting dan kemungkinan keberhasilan saat ini lebih tinggi dibandingkan di masa lalu. Hal ini karena demokratisasi dan desentralisasi pemerintah menciptakan tekanan politik yang positif. Presiden terpilih Indonesia memiliki komitmen terhadap tata pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi. Perilaku dan peran pemerintah, perusahaan-perusahaan besar dan masyarakat sipil mulai berubah. Pengambilan keputusan pusat lebih konsultatif dan transparan. Pemerintah daerah menjadi lebih tanggap dan bertanggung jawab. Masyarakat sipil dan dunia usaha membangun kembali hubungan yang lebih konstruktif. Dalam Departemen Kehutanan, proses evolusi dan reformasi bertahap menghasilkan peluang baru keterlibatan yang berarti.


Bantuan Bank Dunia dan donor utama lain
Di sektor kehutanan, strategi bantuan Bank Dunia dalam tiga tahun terakhir mengarah pada peningkatan pengelolaan dan tata pemerintahan untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan, konservasi, pembangunan dan dialog kehutanan yang berkesinambungan. Bank Dunia dapat membantu Indonesia dalam dua cara utama: pertama, mendukung peningkatan kebijakan dan praktik manajemen untuk membantu Indonesia mencapai tujuan dan komitmennya sendiri; dan kedua, mempromosikan dialog yang lebih luas di antara para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tujuan pengelolaan hutan jelas, realistis dan diterima secara luas.


Kesenjangan strategis dalam strategi pemerintah dan tanggapan donor
Walaupun kerangka kerja hukum Indonesia termasuk wajar, kebijakan dan praktik pengelolaannya sering tidak konsisten dengan kerangka kerja tersebut. Pengelolaan yang baik harus dibangun di atas lembaga yang bertanggung jawab, negara hukum dan kebijakan yang sehat. Langkah-langkah menuju pengelolaan hutan yang lebih terstruktur akan membantu menciptakan prediktabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban yang diperlukan untuk peningkatan tata pemerintahan. Ada peluang untuk berfokus pada peningkatan reformasi yang telah ada, dukungan terhadap pemenang, penyediaan dukungan analitis untuk pendekatan baru, dan klarifikasi kebijakan dan lingkungan perundangan.

Reformasi diperlukan untuk:
membuat informasi tersedia secara transparan; mendukung prakarsa Pemerintah mengenai penebangan liar dan restrukturisasi industri; melindungi area konservasi yang ada; mengklarifikasi peran, tanggung jawab dan insentif di bawah desentralisasi; serta mendukung dialog dan kemitraan. Pada saat yang sama, ada kebutuhan untuk mengenali pendekatan di masa lalu yang tidak efektif dan cara-cara baru melakukan bisnis yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keterlibatan dan keefektifan yang baru.


Source : http://go.worldbank.org/P90YIHG1V0

Tuesday, August 21, 2012

Arctic sea ice likely to hit record low next week

Faster Arctic Ocean melting is
just one of global warming's positive feedback loops

(Reuters | 20/8) - Sea ice in the Arctic Ocean is likely to shrink to a record small size sometime next week, and then keep on melting, a scientist at the U.S. National Snow and Ice Data Center said on Monday.

"A new daily record ... would be likely by the end of August," said Ted Scambos, lead scientist at the data center, which monitors ice in the Arctic and elsewhere. "Chances are it will cross the previous record while we're still in sea ice retreat."

The amount of sea ice in the Arctic is important because this region is a potent global weather-maker, sometimes characterized as the world's air conditioner. This year, the loss of sea ice in the Arctic has suggested a possible opening of the Northwest Passage north of Canada and Alaska and the Northern Sea Route by Europe and Siberia.

As parts of the Arctic melted, 2012 also set records for heat and drought in much of the Northern Hemisphere temperate zone, especially the continental United States.

This summer could see the ice retreat to less than 1.5 million square miles (4 million square km), an unprecedented low, Scambos said.

The previous record was set in 2007, when Arctic ice cover shrank to 1.66 million square miles (4.28 million square km), 23 percent below the earlier record set in 2005 and 39 percent below the long-term average from 1979 to 2000.

However, 2007 was a jaw-dropping "perfect storm" of conditions that primed the area for thawing sea ice: warmer and sunnier than usual, with extremely warm ocean water and winds all working together to melt the Arctic.

Last year, Arctic sea ice extended over the second-smallest area on record, but that was considered to be closer to a "new normal" rather than the extreme conditions of 2007, NSIDC said then.

This year is similar to 2011, Scambos said by telephone from Colorado. The melt season started between 10 days to two weeks earlier than usual in some critical areas including northern Europe and Siberia.

SIGNS OF CLIMATE CHANGE

If the sea ice record is broken this month, that would be unusually early in the season; last year's low point came on September 9, 2011.

Typically, the melting of Arctic sea ice slows down in August as the Northern Hemisphere moves toward fall, but this year, it has speeded up, Scambos said. "I doubt there's been another year that had as rapid an early August retreat," he said.

Overall, the decline of Arctic sea ice has happened faster than projected by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change five years ago, according to NSIDC data ( here  ).

To Scambos, these are clear signs of climate change spurred by human activities, notably the emission of heat-trapping greenhouse gases including carbon dioxide.

"Everything about this points in the same direction: we've made the Earth warmer," he said.

This summer has also seen unusual melting of the ice sheet covering Greenland, with NASA images showing that for a few days in July, 97 percent of the northern island's surface was thawing. The same month also saw an iceberg twice the size of Manhattan break free from Greenland's Petermann Glacier.

The change is apparent from an NSIDC graphic showing current Arctic ice cover compared with the 1979-2000 average, Scambos said. The graphic is online at nsidc.org/arcticseaicenews/  .

"What you're seeing is more open ocean than you're seeing ice," he said. "It just simply doesn't look like what a polar scientist expects the arctic to look like. It's wide open and the (ice) cap is very small. It's a visceral thing. You look at it and that just doesn't look like the Arctic Ocean any more."

(Editing by Doina Chiacu)

(This story corrects the name of the agency to U.S. National Snow and Ice Data Center, instead of U.S. National Climate Data Center, in the first paragraph)

Source : http://goo.gl/pVjeB

Thursday, August 16, 2012

10 Sectors for a Greener Planet

Buildings
Construction has consequences - let's construct a better world!
  • Construction and buildings take a large toll on global resources and climate.
  • A home or business energy audit can reduce your building's climate footprint and lead to significant savings in energy costs.
  • Shopping around for home improvements or landscaping? Reduce your impact by seeking out low-impact construction and landscaping firms.
  • You can support a resource-efficient Green Economy by taking charge of the buildings in your life. GreenUp!

Fisheries

Seafood is delicious and healthy - but depleting our fish stocks isn't!
  • Overfishing in many parts of the world threatens to deplete future fish stocks. We can avoid this by working now to promote sustainable fishing practices. 
  • Research ecolabels in your area and buy seafood products that have been harvested sustainably.
  • By choosing sustainably harvested seafood, you send a message to producers that you support a Green Economy for fisheries. GreenUp

Forestry

Forests support livelihoods, societies and cultures, our climate, and a plethora of wildlife and ecosystems.
  • Deforestation accounts for close to 20% of the world’s greenhouse gas emissions.
  • Sustainably managed forests can continue to support communities and ecosystems without damaging environment and climate.
  • Use electronic files to reduce your demand for paper products, and seek out timber and paper products that come from certified sustainable forests.
  • When you support certified sustainable forest products, you support a healthy environment and sustainable livelihoods. GreenUp!

Transport

Congestion, pollution, traffic accidents . . . there's a better way!
  • Riding alone in your car isn't just environmentally and economically inefficient, it's lonely!
  • Carpooling or taking public transport reduces environmental impacts and economic costs while strengthening community.
  • Walking or riding a bike for short trips is good for your health - and the environment's, too!
  • When you choose alternative transportation methods, you support a Green Economy in the transport sector. GreenUp!

Water

Use water wisely!
  • Billions of people worldwide lack access to clean drinking water or improved sanitation services - and population growth will worsen the problem.
  • Taking small steps towards wise water use can help conserve this precious resource.
  • Turn off the tap when you're not using it, wait until you have a full load to run your laundry or dishwasher, limit shower time, and don't water your lawn right after a rain.
  • Resource efficiency is key to a Green Economy and water is one of our most important resources. GreenUp!

Agriculture

Use your consumer power to support local, organic and sustainable agriculture!
  • The population is growing! It's time to support sustainable agriculture to ensure our ability to feed EVERYONE.
  • Grow your own veggies, eat in-season, and shop local farmers' markets.
  • When you buy local, organic, and sustainable food products, you send a message to producers that you support a Green Economy for agriculture. GreenUp!

Energy Supply

Our lifestyles demand energy, but is the demand too great on our resources?
  • The current mainstream energy sources - oil, coal, gas, etc. - are not only harmful to health and environment, they're not sustainable in a world of growing energy needs.
  • You can support the development of clean, renewable energy by choosing businesses and products that invest in them - or by investing in them yourself!
  • While we work towards a transition to renewable energy, consider ways to improve your personal energy efficiency. Turn off lights and unplug appliances when you aren't using them. Don't heat your house when no one's home.
  • You can help build a Green Economy by supporting clean, sustainable energy sources and becoming a model of energy efficiency. GreenUp

Tourism

Tread lightly on your travel destinations.
  • Tourism can be great for local economies, but not if it results in negative environmental and social impacts.
  • The same principles apply to supporting a Green Economy both at home and afar: buy local, travel with others, limit water and energy use, etc.
  • Know before you go: What hotels and travel agencies support ecotourism? How can I limit my impact on sensitive habitats?
  • When you support ecotourism, you help the communities in your travel destinations achieve economic growth without sacrificing environmental and social well-being. GreenUp!

Waste

If everything you buy becomes waste, where will we put it all?
  • Throwing something away means losing the chance to reuse materials and can contribute to methane (the most potent greenhouse gas) emissions from landfills.
  • Electronics in particular are only recycled at a rate of 15% globally.
  • Recycling appropriate materials and composting food waste reduces the impact of landfills as well as the demand on our natural resources to produce more materials.
  • Learn about recycling opportunities in your community and support a more resource-efficient Green Economy. GreenUp!

Manufacturing and Industry

It's no big secret that industry and manufacturing have been rough on the environment - but things can change, and you can help!
  • Industry and manufacturing drive employment and economic growth in many countries, but is it worth it to employ someone to pollute?
  • Be a wise consumer - support businesses that have sustainability plans, use ecolabels, and invest in renewable energy.
  • Greenwashing is everywhere! But many companies are sincerely committed to achieving sustainability. Do your homework and ask questions.
  • When you choose a sustainable business over a 'business-as-usual,' you send the message that it's time for industry and manufacturing to transition to a Green Economy. GreenUp!

Friday, August 10, 2012

What is the Green Economy?

The global financial crisis that began in 2007, and is still resonant today, is considered by many economists as the worst financial crisis since the Great Depression of the 1930s. One of the key lessons we can draw from this experience is that running economies the way we’ve always done, doing business as usual, is clearly not an option. The new Green Economy is therefore a proposal for an alternative and far more sustainable way of doing business.

A green economy is described as one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. In other words, we can think of a green economy as an economic environment that achieves low carbon emissions, resource efficiency and at the same time is socially inclusive.

The Green Economy Initiative

The UNEP-led Green Economy Initiative, launched in late 2008, provides a comprehensive and practical working mechanism, through analysis and policy support for investing in green sectors and in greening environmental unfriendly sectors.

The Green Economy Initiative has three main activities, which are to produce a Green Economy Report and related research materials, which will analyse the macroeconomic, sustainability, and poverty reduction implications of green investment in a range of sectors; to provide advisory services on ways to move towards a green economy in specific countries; and to engage a wide range of research, non-governmental organizations, business and UN partners in implementing the Green Economy Initiative.

Green jobs

So why the fuss? Regardless of the environmental benefits and options for sustainability, investment into a Green Economy is captured in several reports as an agent for creating millions of new jobs, such UNEP’s Green Jobs report. One of the main engines for economic growth is a higher rate of employment, which both reduces a burden on the economy and gives consumers the purchasing power to sustain lives through supporting industries.

By 2008, over 2.3 million people in just six leading countries in green jobs were employed in this low-carbon sector (China, Denmark, Germany, India Spain, and the United States). The Green Economy is therefore not just a passing environmental fad but is one of the best solutions available for sustainable economic growth that recognizes the social component.

Source : http://www.unep.org/wed/greeneconomy/

Thursday, August 2, 2012

Penggundulan Hutan Indonesia Tinggal 0.5 juta Hektar per Tahun

Jakarta Penggundulan hutan di Indonesia memang masih terjadi. Namun dalam sepuluh tahun terakhir, tingkat penggundulan hutan terus menurun signifikan setelah pemerintah menerapkan kebijakan moratorium izin baru pembukaan hutan dan menolak perpanjangan izin yang sudah ada.

"Laju deforestasi kami telah menurun dari 3,5 juta hektar per tahun, menjadi kurang dari setengah juta hektar per tahun dalam periode dekade," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal ini disampaikan SBY dalam pidatonya mengenai Sustainable Gworth with Equity. Pidato disampaikannya dalam acara di Kampus CIFOR (Center for International Foresty Research), Situ Gede, Bogor, Rabu (13/6/2012).

Situasi demikian jauh berbeda dibandingkan era 1970 hingga 1980-an ketika pengelolaan hutan yang berkelanjutan belum menjadi kebijakan. Pemerintah kala itu membuka peluang kepada siapa saja melakukan penebangan hutan sepanjang mendatangkan manfaat ekonomi bagi pembangunan.

"Tampaknya hal yang logis untuk dilakukan saat itu. Kami punya banyak hutan, kita harus mengurangi kemiskinan dan kami butuhkan untuk tumbuh ekonomi kita. Akibatnya, ada saat kita mengalami deforestasi yang sangat serius," papar SBY.

Menyadari kebijakan tersebut keliru sebab mendatangkan konsekuensi ekologis luar biasa bagi warga, pemerintah melakukan koreksi. Kebijakan tersebut ditiadakan dengan menolak ijin pembukaan ijin baru dan perpanjangan ijin yang sudah ada, larangan ekspor kayu gelondongan, optimalisasi lahan gambut, memberantas penebangan liar serta mendorong penghijauan kembali lahan hutan.

"Kami melewati sebuah hukum yang permanen akan menghemat 35 % hutan tropis hujan," imbuh SBY.

Pada saat bersamaan, program "1 Juta Pohon" telah menembus target secara luar biasa. Selama dua tahun terakhir, jumlah bibit pohon yang telah ditanam di berbagai lahan gundul seluruh Indonesia tercatat mencapai 3,2 miliar batang pohon. 

"Singkatnya, untuk mempromosikan kebijakan kehutanan yang berkelanjutan kami mengambil pelajaran dari masa lalu, menemukan masalah serius, membuat penyesuaian, memperkenalkan kebijakan baru dan reformasi model pembangunan. Kami tidak menyalahkan masa lalu, tetapi kami mengambil tindakan untuk memperbaiki masa depan," ujar SBY.

Bukan berarti semua program tersebut berjalan lancar-lancar saja. Di lapangan ada saja hambatan teknis dan semoat berkembang opini miring mengenainya yang kemungkinan didorong oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. 

"Di dalam semua ini, kemauan politik sangat penting sebab tidak selalu mudah memajukan kebijakan yang ramah lingkungan. Tapi itu perlu dan benar untuk dilakukan. Jadi kita mendorong keras untuk hal itu meski beberapa perlawanan," jelas SBY.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/06/13/180856/1940696/10/penggundulan-hutan-indonesia-tinggal-05-juta-hektar-per-tahun

Sunday, July 29, 2012

Indonesian President makes speech at CIFOR on “sustainable growth with equity”

Bogor, Indonesia (13 June 2012)_By the President of the Republic of Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, at the Center for International Forestry Research (CIFOR).
--------------------------------
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Your Honour Ms Frances Seymour, the Director General of CIFOR,
Excellencies Ministers and Ambassadors,
Chiefs of International Organisations,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen.
Let me begin by expressing my appreciation to the Center for International Forestry Research (CIFOR) for organising this event. Let me also congratulate CIFOR for its strong contribution to Indonesia for the past twenty years in the field of forestry research, education and development training. Indeed, it has become a global scale international organisation in the field of forestry.
A TIMELY MEETING
This event could not be more timely.  Next week, I will depart to Mexico to attend the G-20 Leaders meeting in Los Cabos.  Right after that, I will go to Brazil to attend the Rio+20 Summit in Rio.  In September, at the invitation of the UN Secretary-General, I will travel to New York to attend the High Level Panel Post-2015 Development Agenda.  In all these places, we all hope for constructive outcomes that will make us feel better about the future direction of the world.
A WORLD IN DURESS
Our planet is under duress. The human race faces enormous challenges. Our common future is filled with hope, but it is also riddled with questions.  Big questions.
It took tens of thousands of years for the human race to reach 1 billion people around 1800.  It took merely 13 years for humanity to reach the last billion since 1999.  The good news is that world population will peak and stabilise at around 9 billion, perhaps by around 2045.
But A LOT will happen between now and 2050.  There will be major economic, environmental, social changes – not to mention political and security changes.
Economically, for example, the world GDP will expand dramatically.  In Asia alone, by 2050, in an optimistic scenario, the combined GDP of its economies will reach some US$ 161 Trillion.  According to the ADB, 90 percent of that growth will come from the Asia-7: China, India, Japan, South Korea, Malaysia, Thailand and Indonesia.
As prosperity spreads, the number of countries climbing up the ranks of middle-income countries will grow, and so will – we hope – the number of countries graduating to advanced economy status.
This will be coupled with the continued growth of the middle-class.  The Economist reported not long ago that, for the first time in history, half of the world population can be loosely defined as middle-class.  And this phenomenon will intensify.  In Asia, AN ADDITIONAL 2 billion people will join the middle-class by 2050. Indeed, this middle-class phenomenon – always dreamed-of but only occasionally achieved in previous centuries – will become a key feature of the 21st century.
The global landscape will also change due to rapid urbanisation, which will rise in parallel with the proliferation of mega-cities. In Indonesia, we crossed that 50 percent mark of urbanised population 4 years ago.  By 2025, 65 percent of our population will live in cities.
In short, we are heading towards 9 billion people, along with their needs and means.  That amounts to a lot of mouths to feed.  A lot of people to produce for.  A lot of economies to power up.
The problem is : our natural ecosystems and regenerating bio-capacity are being severely degraded, therefore compromising the ability of the planet to sustain life.  Our natural resources are depleting, some rapidly.  Natural ecosystems are threatened.  Water, land and air are getting increasingly polluted. Water reserves are falling. Soil erosion is leading to desertification. Global warming is already happening. And species are dying out faster than their innate rate of extinction.
A WORLD OF PARADOX
We are living in a world of cruel paradox.
It is a world of plenty, but it is also a world growing inequity.
It is a world marked by a sea of opportunity, but it is also a world of rising scarcity.
It is a world of wonderful connectivity, but it is also a world burdened by rising insecurity.
We are already seeing a worrying rise in resources competition, some of which have turned into conflict – and the possibility of war cannot be totally dismissed.
This cruel, dangerous paradox cannot be addressed by wishing it away.  It cannot be resolved by ad hoc policy fixes here and there.  It cannot be resolved just by allocating more resources to those issues. What is required is a fundamental reinvention and reorganisation of societies throughout the world. It also requires the international system to work more coherently and more purposely to address what is inherently a global problem.
A TIME TO CHOOSE
I believe we CAN turn plenty into better equity.  We can maximise opportunity while minimising scarcity.  And we can use connectivity to promote security.
But to achieve all this, the time to choose is NOW.  And the time to Act is NOW.
What are our choices ?
We can choose to continue to exhaust the present course, the same course that has been in place for decades and centuries. A world where we obsessively chase after economic growth without regard for ethics or the environment.  A world of excessive exploitation of resources, and insatiable consumerism.  A world driven by “greed” rather than “need”.
If we go down this path, we will only find more of the same.  It will lead us to more environmental degradation.  More deforestation.  More pollution.  More global warming.  More endangered species.  More conflict between man and nature.  And ultimately, more desperation for the human race.
THE NEW WAY
The other option is to chose a different course, and to break from the practice of the past where we need to.
We can opt for a different way.  A new way that would guarantee a better future for world economies and citizens.
For this ‘new way’ to succeed, participation must be top bottom and bottom up.  We are encouraged by the high-level of environmental activism among Governments, international organisations and NGOs in recent years.  Ultimately, however, we need participation from the smallest unit in society, which is the individual.  It is the individual who will ultimately have to make the choice of what he or she will buy, eat, drink, waste or burn.  And it will not be an easy choice because more and more individuals will have greater purchasing power and the luxury of options in his life.  Unless we change the excessive consumption habit of world citizens, we will all run into a brick wall.
As we grapple to overcome problems of scarcity, we are well advised to go back to what is essential: to fulfill the simple hope and basic needs of our citizens.  I believe their hope is rather simple: they want to be assured of a peaceful and prosperous life, and they want to live free from the fear of what the future holds for them and their children. I have found that somehow, the more people modernize, the more they yearn for simplicity and a happy life.  When we are able to meet the basic needs of our citizens, we will establish a much stronger foundation for national and international security.
Today, we are seeing seismic power shifts in the international system. New emerging powers are changing the weight of the world, and shaping the new global agenda.
The changing international landscape should do more than to add to the already large crowd of power holders.  They must also contribute to better resolutions of global problems. Thus, more than power shifts, we need a paradigm shift.
We need a new way of looking at the world, and a new way to work the world.
Now is the time to promote “sustainable growth with equity”.  Many refer to sustainable development with equity as “development that meets the needs of the present, without compromising the ability of future generation to meet their own needs.”
Equity is critical because it is about fairness.  It is about justice.  Without equity, we end up with restlessness and anxiety.  Without equity, we end up with marginisation.  Without equity, we end up with hopelessness and without a sense of shared destiny.
Economic growth and justice are mutually reinforcing. And participation of economic actors in an inclusive and comprehensive way will not only increase justice, but also strengthen the sustainability of growth. It will also reduce inequality and development gap as well as balance economic, social and environmental objectives, for the present and future generations.
This is why in the G-20 Leaders discussions on the fixing the world economy, I have always stressed the importance of the “inclusive” growth, because without this element, growth would be twisted.  I am pleased that the G-20 have now been persistent in calling for a “strong, balanced, inclusive and sustainable growth” in the world economy.
A key part of sustainable growth with equity is recognising that the serious climate and environmental problems that planet Earth faces are not imagined – it is REAL.  Climate change is man-made, and its solutions are also man-made.  We must arrest the growing trend of “ecological footprint” deficit worldwide.  According to one estimate, among the 20 largest economies in the world, 15 are in a position of ecological footprint deficit.  Among others, Brazil, Argentina, Canada, Russia and Indonesia are in a state of ecological footprint surplus. Only by turning ecological footprint deficit into surplus can we achieve a “sustainable life”.
To be sure, we cannot achieve “sustainable growth with equity” without addressing climate change.  They are two sides of the same coin.  In Indonesia, many of our islands and their inhabitants are already threatened by sea level rise.  And rising temperatures and extreme weather patterns have already affected crop yields, a phenomenon that is expected to continue in the years to come.  This is, of course, happening throughout the Asia Pacific.
That is why sustainable forestry is critical to our efforts at sustainable development as well as to our climate mitigation efforts.
Our forests cover 69 percent of Indonesia’s land area and 31 percent of the global land. They hold a massive number of biodiversity that needs to be sustained.  As a mega-diverse country, we have about 12 percent of the world’s mammals, 16 percent of the world’s reptiles and amphibians, 17 percent of the world’s birds, 25 percent of fish species, and over 38,000 of plant species.  We consider this God-given rich biodiversity as enormous national treasures.
It is worth reminding that sustainable forestry was not always an obvious policy choice. In the 1970s and 1980s, Indonesia favoured a different forestry policy.  Put in other words, our forestry policy was to allow anyone to cut our forests so long as it gave benefits to development.  It seemed the logical thing to do back then. We had lots of forests; we had to reduce poverty; we needed to grow our economy.  As a result, there was a time when we experienced very serious deforestation.
Today, such a policy is no longer tenable.  Losing our tropical rain forests would constitute the ultimate national, global and planetary disaster.  That’s why Indonesia has reversed course by committing to sustainable forestry. We passed a law that would permanently conserve 35 percent of our tropical rain forests.
We have also applied a moratorium for new permits on primary natural forests and peat lands to improve our forest and peat land management system. This new policy enhances the efforts to reduce our deforestation and thus contribute significantly to the reduction of greenhouse gasses emissions. I am pleased to inform that our deforestation rate has declined from 3.5 million hectares per year to less than half a million hectares per year in a decade period.
I am also heartened by the progress of the One Billion Indonesia Trees for the World (OBIT) program.  I am pleased to inform you that in the past two years we have planted some 3.2 billion trees – not 3.2 million, but 3.2 BILLION trees.
In short, to promote sustainable forestry, we took stock of the situation, found serious problems, made quick adjustments, introduced new policies, and reformed our development model.  We did not blame the past, but we took action to correct the future.
Indeed, there are a variety of effective tools that we can use to promote sustainable growth with equity.
We can use policy measures.  Governments can pass laws and regulations that would place sustainability at the heart of social activities; and also incentivise and reward activities that reinforces sustainability.  Governments can take the lead in raising public awareness.  Governments can also undertake measures to help spread opportunity and provide a hand-up to those at the bottom of economic ladder, for example by promoting micro-credit.
We can also do more to alter our lifestyle so that it becomes climate and eco friendly, and fits harmoniously with our green growth agenda.  In an era of hyper consumerism, this will require a great deal of public education – in our home, in our schools, and in our work place.
And we can also use more technology.  Whether we are talking about food security, energy shortage, or climate security, a great deal of our problems can be resolved with technological innovation. I believe that, more than ever, technology will be the greatest driver of change in the 21st century.  I am pleased that we are now seeing a new trend where emerging economies too are becoming centers of new innovation, and are spending more of Research and Development.  This is a good sign.  The important thing is that, where possible, all this innovation is not only invented but shared with others for mutual benefit.  Governments, the private sector and NGOs can all do their part in making this happen.
Ladies and gentlemen, promoting “sustainable growth with equity” will be a constant learning experience.  As it is with me.  When I came to office as President in 2004, my development mantra had 3 basic components: pro-growth, pro-poor, pro-jobs. Three years later, in 2007, Indonesia successfully hosted the UN Climate Conference in Bali, and ever since then we became very active in global climate diplomacy. And we expanded our development strategy: not just pro-growth, pro-poor and pro-jobs, but also pro-environment.  Today, environmental sustainability is at the heart of all long-term development plans, both at the national and local levels.
In all this, political will was crucial and remains crucial.  It was not always easy to environmentally sound policies.  But it was necessary, and it was the right thing to do.  So we pushed hard at it despite some resistance.
Why is political will important ?
Because in most cases, the solutions are actually simple, but they are hard to achieve.  Reduce emissions. Consume less. Shift to renewables.  Conserve forests.  Save energy.  Share technology.  Take global action.
These prescriptions are all known to us. They are part of the global conscience. They are supported by public opinion. But too often the solutions become stuck in narrow self-interests, short-sighted politics and rigid diplomacy – or a combination of them.
There are two major issues that will affect the prospect of sustainable growth with equity.  The MDGs and the Kyoto Protocol.
On MDGs, we have indeed come a long way in our efforts to reach the MDG targets, for example: in reducing poverty, reducing child mortality, promoting basic education, and others.  Despite on-going concern over global financial stability this year, we must make use of the next few years to make maximum gains on these MDG targets until 2015.
We must now begin to think about what the international community need to do after 2015, when the present over arching development framework for MDG will end.
The MDG is arguably the most ambitious global development project ever undertaken in history.  What is certain is that we still plenty of developmental work to do.  What is certain is that by 2015 we will have a better foundation for development as a result of MDG programs, and that we will have a rich body of lessons learned, both from successes and failures.  We will need to do all this during the MDG Mid-Term Summit Review Review next year.  Let us make sure that the post-2015 post-MDG global development framework be long-term, comprehensive, resourcesful, ambitious, global and able to built upon the achievements of the MDGs.
Another milestone global treaty is one that will expire at the end of this year is the Kyoto Protocol.  The international community has made some progress since Kyoto Protocol was first signed.  We have achieved common understanding and willingness to reduce greenhouse gas emission.  A number of countries have voluntarily committed to reduce the greenhouse gas emission. Indonesia’s target for 2020 is reducing 26 percent of the greenhouse gas emission – or 41 percent with international support.
Carbon market is already established – even though its work is still far from what was initially expected.  Even though the world GDP dropped 0.6 percent in 2009, the volume of carbon trade still demonstrates surprising resiliency – with the market value increased about 6 percent. At this time, the driving force of carbon market is still dominated by European countries which are now facing economic and financial crises.
In the spirit of common and differentiated responsibility, Indonesia believes that developed countries should take the lead in reducing emissions, but developing countries should also do more.  Unfortunately, not all developed countries which are the emitters of greenhouse gas have agreed to the Kyoto Protocol.  And the fact remains : many developed countries have failed to fulfill their commitments which were agreed in Kyoto. Also, programs that link efforts to reduce greenhouse gas emission with programs of technology transfer and poverty reductions in developing countries (non-annex) did not work as expected and targeted.
The first commitment of the Kyoto Protocol ends at the end of this year.  We expect to have an interim arrangement for a second period commitment which will last either five years to 2017, or eight years to 2020, which will be decided in Doha, Qatar. However, that second commitment is still no substitute for a global climate treaty that is still elusive to this day.  It also faces the challenge of how to galvanise the interest of the carbon market to the second commitment.
Whatever the outcomes, we need to ensure that there is good synergy between the post-2015 post-MDG global development framework and the emerging global climate architecture.  Their goals are, after all, mutually reinforcing.
We need to ensure that the post-2015 framework of global development collaboration be built upon the principles of equality and open participation to all stakeholders. It must be aimed to empower the poor in developing countries. It must uphold the principles of cooperation and common responsibility that benefit all countries. And It must give greater role and access for emerging countries to participate actively in the efforts to reduce poverty and address environmental issues.
And whatever the framework, it should inch us closer to strong, balanced, inclusive, and sustainable economic growth.  What does that mean?
Strong growth includes being able to fulfill the increasing basic needs.  It means being able to create a higher employment opportunity than the current growth of the working age population.  It means being able to provide increasing supply of resources, while also able to increase the income level above the inflation rate, to increase the people’s purchasing power.
Balanced growth refers to growth which does not rely solely on the consumption and government budget, but also supported by investment and exports, and vice versa.  It signifies growth in terms of both demand and offer.  It means growth that is neither concentrated on one or two countries, nor dependent only on one economic sector or area. A quality growth needs to be supported by the development of secondary and tertiary sectors, and should not only rely on the extraction and exploitation of natural resources.
In 2025, Indonesia aims to have an economic structure in which the 55 percent is supported by the tertiary sectors, the 36 percent by the secondary sectors, and the rest by the primary sectors. To accomplish this target, Indonesia plans to downstream the primary sectors and to provide additional values to the mining, forestry, agricultural and fisheries products. The increasing level of the production output is balanced by the improvement of the quality of the environmental resources.
Inclusive growth indicates an increase in every country’s access to technology, information, and capital in order to strengthen international connectivity.  It requires fair access to production, distribution, and consumption, which emphasises the aspect of affordability.  It also necessitates increasing participation of micro-small and medium enterprises in the production process to create a strong and inclusive economic structure.
Finally, sustainable growth points to the existence of an optimal balance between economic, socio-cultural and environmental aspects.  Here, economic growth needs to be supported by investments in people and technology. Indonesia plans to extend the limit of compulsory education program for children from the age of nine to the age of 12, starting the year 2013.  No exploitation of resources should exceed its biological regenerative capacity.
RIO+20 AND THE WAY FORWARD
Next week, I will join a number of world leaders and thousands of participants from all over the world for the Conference on Sustainable Develop-ment in Rio de Janeiro to mark the 20th anniversary of the Earth Summit.
The event will be an opportunity for world leaders to renew their political commitment on developing a global green economy through sustainable development and poverty eradication.
I will use the opportunity to send a message and call for action for the sustainable development agenda in the post-Rio + 20.
Lets take responsibility for the future of human race and for mother earth.  All citizens of the world.  Developed and emerging and developing nations.  International and regional organizations. Private sectors.  Environmentalist.  All stake-holders.
We must avoid the dangerous trap of a waiting game.  Consensus building – especially on global stage – will take time to build.  We know the problems.  We know the solutions.  We must act now.
We are now in the midst of an uncertain global economic picture, especially with events in Eurozone economies and the upcoming referendum in Greece.  We all have a stake in the speedy recovery of Eurozone economies.  What happens there remind us that no economy – no matter what their upward trajectory is – should take their growth for granted.  It also reminds us that unemployment is a potentially explosive global problem.
Indonesia too was hit during the global financial crisis of 2007 but back then we took swift action to prevent the worst from happening.  We quickly convened meetings with all stakeholders – including corporate leaders and labour – and made sure they understood the importance of having no lay-offs.  In our view, the Government could be broke, but not the people.  As a result, we kept growth resiliently at around 4.5 percent during the height of global financial crisis and bounced back to 6.5 percent last year.
That experience taught us that confronting challenges head on, while trying to be one step ahead of the problems. When the international climate negotiations faced a deadlock, Indonesia broke grounds – and indeed broke ranks – by announcing a new policy that we would aim to reduce emissions by 26 percent by 2020 and up to 41 percent with international assistance.
And when faced with growing economic and environmental pressures, we responded by adopting the national policy of “sustainable growth with equity”.
It is with that same belief in the power of courage and the power of creative solutions that Indonesia seeks to work with all our international partners to find answers to the major issues of our time.
I thank you.

Click here for a transcript of the President’s speech
Click here for photos from the President’s visit to CIFOR.

Wednesday, July 25, 2012

Laju Deforestasi Terus Mengalami Penurunan


BOGOR, (PRLM).- Laju deforestasi terus mengalami penurunan. Hal ini berimbas juga pada pengurangan emisi karbon di Indonesia.

Demikian dikatakan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementrian Kehutanan, Yuyu Rahayu di Bogor, Senin (23/7).

Yuyu menyebutkan tingkat deforestasi atau kehilangan hutan di tahun 2000-2006 berada pada angka 1,25 juta hektare per tahun.

Namun, angka ini menyusut relatif drastis di tahun 2009-2011 yakni 0,45 juta hektare hutan per tahun. "Artinya usaha reboisasi, intensifikasi pengelolaan hutan, penyuluhan dan penekanan ilegal logging cukup berhasil," kata Yuyu.

Menurut dia, ada sekitar 675 ribu lahan hutan yang bisa diselamatkan per tahun karena adanya sejumlah program kementrian kehutanan tersebut.

Meski demikian, pemerintah dan masyarakat masih harus mewaspadai kemungkinan kebakaran hutan akibat kekeringan. Sebab, kebakaran hutan yang besar akan kembali menaikkan laju deforestasi.

Dengan sekitar 675 ribu hektare hutan yang berhasil diselamatkan ini juga telah menurunkan emisi karbon hingga 489 juta ton karbon.

Lebih lanjut dikatakan Yuyu, penanaman pohon tidak sekadar menanam dan menambah pohon yang ada, tetapi lebih kepada pemberdayaan masyarakat untuk mengelola pohon tersebut sehingga bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat.

Sementar itu, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim Dr. Ir. Yetti Rusli mengatakan diperlukan data representatif yang jelas tentang kondisi biomassa hutan kita.

Menurut dia, Indonesia masih miskin data sehingga angka emisi karbon yang sudah dihasilkan pun angkanya masih belum representatif. Meski, hasilnya tidak akan jauh dari data yang sudah dikeluarkan. "Kita harus menunjukkan akurasi data," katanya.

Selain itu, Indonesia juga masih mencari-cari partner yang siap membeli emisi karbon kita. "Australia menyatakan siap tahun 2015, sedangkan Jepang masih on going disccussion," lanjut Yetti.

Diakui Yetti, sejumlah pihak sudah memulai pembelian karbon ini. Namun, skalanya kecil dan baru dalam taraf pembelajaran. Disebutkan Yetti misalnya Gunung Walat yang merupakn proyek IPB dengan Jepang serta hutan di Sumatera Barat dengan Belanda.

Lebih lanjut dikatakan Yetti, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia sehingga memainkan peran yang sangat penting dalam penyerapan CO2 untuk menurunkan emisi dunia.

Peran ini telah ditunjukkan pemerintah melalui peraturan presiden Nomor 61/2011 tentang rencana aksi nasional GRK. Pemerintah juga berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26 persen pada tahun 2060 dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.

Jika sudah terbentuk pasar karbon dalam mekanisme REDD+, Indonesia berkomitmen mengurangi gas karbon di atas 41 persen tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

Sumber :
http://www.pikiran-rakyat.com/node/197151

Saturday, July 7, 2012

RIO+20 : Inikah Masa Depan yang Kita Inginkan?

Para pemimpin dunia dituntut untuk tidak membuang kesempatan bersejarah dan segera beraksi di Rio+20.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon dalam sambutannya membuka Konferensi Pembangunan Berkelanjutan atau yang dikenal dengan nama Rio+20 semalam di Brasil.

Ban Ki-moon menyeru pada lebih dari 100 kepala negara dan pemerintahan yang hadir dalam konferensi tersebut untuk mengubah “kata-kata menjadi aksi” guna memastikan dunia meraih masa depan yang kita inginkan. “Jangan membuang-buang kesempatan, semua mata tertuju pada kita,” ujar Ban Ki-moon.

Lebih dari 40.000 peserta menghadiri konferensi pembangunan berkelanjutan ini termasuk walikota, anggota parlemen, staff PBB, perwakilan bisnis, lembaga masyarakat dan organisasi-organisasi lokal maupun internasional.

Dalam pertemuan ini juga dibahas rancangan teks “The Future We Want” atau “Masa Depan yang Kita Inginkan” yang berisi 283 poin terkait upaya mengurangi kemiskinan dan upaya menerapkan ekonomi hijau serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dari pengamatan Hijauku.com, hanya dua poin dalam dokumen “The Future We Want” yang secara tegas memutuskan aksi bersama. Yang pertama adalah poin 84 mengenai pembentukan forum politik tingkat tinggi antarpemerintah (a universal intergovernmental high level political forum) yang akan menggantikan Komisi Pembangunan Berkelanjutan (Comission on Sustainable Development). Dan poin 86 mengenai rencana negosiasi format dan struktur dari forum tersebut di Sidang Umum PBB.

Komitmen guna memerkuat peran Program Lingkungan PBB (UNEP) juga dinyatakan dalam poin 88. UNEP akan menjadi otoritas utama yang mengarahkan agenda lingkungan dunia dan membantu penerapan pola pembangunan yang berkelanjutan. Upaya memerkuat UNEP ini dilakukan dengan menjamin ketersediaan dana dan memerkuat peran UNEP dalam penyebaran informasi lingkungan.

Kritik muncul pada poin-poin lain yang penting namun tidak mendapatkan perhatian dan aksi yang tegas. Kumi Naidoo, Direktur Eksekutif Greenpeace International dalam siaran persnya menyatakan, Rio+20 telah gagal memenuhi prinsip ekologi, ekonomi dan keadilan (equity). “Kita dijanjikan ‘Masa Depan yang Kita Inginkan’ namun yang ada (di Rio+20) hanyalah visi bersama untuk (terus) mengeksploitasi bumi, menguras laut dan merusak hutan,” ujarnya.

Beberapa poin penting mengenai upaya mengurangi kemiskinan, menjamin keamanan pangan, air, sanitasi dan energi – yang menjadi bagian dari Target Pembangunan Milenium, MDGs – muncul tanpa target dan keputusan yang jelas dan terkesan hanya mengulang komitmen sebelumnya.

Demikian juga poin mengenai perubahan iklim. Walaupun menyadari bahwa perubahan iklim adalah masalah terbesar bagi kemanusiaan, tidak ada target tegas untuk mengurangi gas rumah kaca yang konsentrasinya kini terus meningkat. Konsentrasi CO2 – yang merupakan gas rumah kaca terbesar – di sejumlah wilayah dunia sudah mencapai 400 PPM, melampaui batas aman yaitu 350 PPM.

Sangat lambannya aksi ini disadari oleh Ban Ki-moon. Menurut Ban, sejak dilaksanakannya Konferensi Bumi (Earth Summit) 20 tahun yang lalu, belum banyak kemajuan yang diraih menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Hal ini diperparah oleh konflik politik dan kepentingan antara negara-negara maju yang seharusnya memimpin peralihan ke ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Konferensi Bumi (Earth Summit) yang juga berlangsung di Rio de Janeiro, telah menetapkan Agenda 21 – cetak biru konsep pertumbuhan ekonomi yang bisa menjamin keadilan sosial dan menjaga lingkungan.

Dengan berlangsungnya Konferensi Pembangunan Berkelanjutan, “kita diberikan kesempatan kedua,” ujar Ban. “Saatnya untuk berpikir secara global dan lokal. Saatnya memulai lagi di Rio+20.”

Source : http://www.hijauku.com/2012/06/21/inikah-masa-depan-yang-kita-inginkan/


View Larger Map

Tuesday, July 3, 2012

Hutan Kunci Bagi Sasaran Pembangunan


PBB, New York ( Berita ) :  Hutan dunia memainkan perang penting dalam peralihan ke ekonomi hijau, tapi pemerintah perlu berbuat lebih banyak guna menjamin hutan tersebut dikelola secara berkelanjutan, demikian laporan Organisasi Pertanian dan Pangan PBB (FAO) yang dikeluarkan Senin (18/6).

“Hutan dan pepohonan pertanian adalah sumber langsung pangan, energi dan penghasilan kontan bagi lebih dari satu miliar warga paling miskin dunia,” kata Eduardo Rojas-Briales, Asisten Direktur Jenderal FAO, di dalam komentar di dalam siaran pers yang mengomentari laporan tersebut.

“Pada saat yang sama, hutan memerangkap karbon dan mengendalikan perubahan iklim, mencegah penggurunan,” katanya. “Penanganan hutan secara berkelanjutan menawarkan banyak manfaat –dengan kebijakan dan program yang tepat, sektor itu dapat mengarah ke jalan menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.”

Laporan tersebut, dengan judul The State of the World’s Forests 2012 (SOFO 2012), dijadwalkan secara resmi diajukan dalam acara yang diselengarakan oleh FAO dan mitranyanya dalam Konferensi PBB mengenai Pembangunan Berkesinambungan (Rio+20), yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil.

Pertemuan tingkat tinggi Rio+20 berlangsung pada 20-22 Juni, dan direncanakan dihadiri oleh lebih dari 100 kepala negara dan pemerintah, serta ribuan anggota parlemen, wali kota, pejabat PBB, kepala pejabat pelaksana dan pemimpin masyarakat sipil. Tujuannya ialah untuk membentuk kebijakan baru guna meningkatkan kemakmuran, mengurangi kemiskinan dan memajukan keadilan sosial serta perlindungan lingkungan hidup.

SOFO 2012 menyatakan penggunaan sumber daya hutan secara lebih baik dan lebih berkesinambungan dapat memberi sumbangan penting guna menghadapi banyak tantangan inti yang dibahas di Rio+20.

Laporan tersebut menyatakan penanaman modal dalam industri yang berlandaskan kayu dapat membuka lapangan kerja, menciptakan aset dan membantu mengaktifkan kehidupan jutaan orang di daerah pedesaan.

Sebanyak 350 juta orang paling miskin di dunia, termasuk 60 juta masyarakat asli, tergantung atas hutan untuk keperluan sehari-hari mereka dan kelangsungan hidup jangka panjang, katanya.

Laporan itu juga menyoroti bagaimana industri yang berlandaskan hutan di seluruh dunia memicu proses dan produk baru yang kompetitif untuk menggantikan bahan yang tak terbarukan, dan dengan melakukan itu terbuka lah jalan menuju ekonomi bio karbon rendah.

Laporan tersebut juga menyatakan hutan yang berkelanjutan menawarkan sumber energi alternatif yang terbarukan.

“Membakar kayu mungkin merupakan metode paling tua yang digunakan manusia untuk memperoleh energi, itu memang bagus tapi sudah usang,” kata Rojas Briales sebagaimana dikutip Xinhua –yang dipantau ANTARA di Jakarta, Selasa. Ditambahkannya, energi kayu masih menjadi sumber energi yang dominan bagi lebih dari sepertiga penduduk dunia, terutama bagi orang miskin. (ant/Xinhua/Oana )

Sumber :
http://beritasore.com/2012/06/19/hutan-kunci-bagi-sasaran-pembangunan/

Sunday, July 1, 2012

Sisa Hutan Indonesia Hanya 45 Juta Hektare


REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan, mengatakan selama ini sisa hutan yang dimiliki Indonesia hanya 45 juta hektare. Sebelumnya, ada 136 juta hektare hutan. Namun, karena kayu dari hutan banyak diambil oleh Hak Pengusaha Hutan (HPH), akibatnya, hutan yang masih ada tinggal sekian.

"Terjadi eksploitasi besar-besaran di hutan Sumatra, Kalimantan, dan Indonesia timur," kata Zulkifli Hasan pada National Congres IMMERTI 2012 dan Seminar Nasional di Universitas Lampung (Unila), Kamis (22/3). 

Dia mengatakan perubahan iklim terjadi karena tidak seimbangnya lima hal pokok, air, udara, tanah, alam, dan lingkungan. Menurunnya jumlah areal hutan sangat berpengaruh pada perubahan iklim itu. Karena itu, pihaknya sudah mencanangkan 657.117 ha penanaman hutan kembali yang tersebar pada 104 kabupaten/kota.

Ia mengatakan dulu Lampung masuk provinsi terkaya kedua dan ketika di Sumatra. Karena Lampung penghasil lada terbesar. Sekarang, kata dia, provinsi ini masuk termiskin ketiga dan kedua.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/22/m19slg-sisa-hutan-indonesia-hanya-45-juta-hektare