70 persen hutan konservasi di Bengkulu rusak

Bengkulu (ANTARA News | 12/11/2012) - Kawasan hutan konservasi di Provinsi Bengkulu yang luasnya sekitar 45.000 hektare hingga saat ini 70 persen sudah rusak akibat perambahan.

Kerusakan kawasan hutan konservasi itu disaksikan Plt Gubernur Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah lewat udara, kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Anggoro Dwi Sujiarto, Senin.

"Kami bersama Plt Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah dan instansi terkait melihat kerusakan kawasan hutan itu lewat udara selama dua jam penerbangan, Minggu (11/11)," katanya.

Selama ini berdasarkan laporan di lapangan kerusakan hutan itu berkisar 40-60 persen, namun setelah dilihat lebih tinggi yaitu sekitar 70 persen.

Ia menjelaskan, kawasan hutan konservasi yang ditinjau itu ada sembilan titik dan tujuh kawasan antara lain utan buru Bukit Kabu, Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba, hutan konservasi di Lebong, hutan Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat dan TWA Pantai Panjang Kota Bengkulu.

Dari jumlah itu rusak paling tinggi terjadi di kawasan hutan buru Bukir Kabu di Kabupaten Seluma dari luas 9.036 ha rusak 75 persen antara lain oleh perambah.

Selain itu hutan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba di kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang dari 13.000 ha sudah rusak 45-60 persen.

Kawasan hutan paling rusak terjadi di wilayah Kabupaten Kepahiang yaitu dijadikan perambah menjadi kebun kopi dan sayuran karena ketinggiannya di atas 1.200 meter dari permukaan laut.

Demikian juga TWA pantai panjang selain di gusur untuk jalan wisata, juga dijadikan kawasan perumahan dan lapangan golf, ujarnya.

Plt Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan untuk menekan kerusakan kawasan hutan di Bengkulu termasuk hutan konservasi antara lain memantapkan rencana tata ruang dan rencana wilayah (RTRW).

Para bupati diimbau untuk memprdakan RTRW secara baku, sehingga jelas batas kawasan hutan lindung dan hutan masyarakat.

Selain itu para perambah diimbau untuk meninggalkan lokasi sebelum tim terpadu turun ke lapangan karena bila tim sudah turun, maka akan dilakukan proses hukum, katanya.
(ANTARA)

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/343039/70-persen-hutan-konservasi-di-bengkulu-rusak

Read More

Masyarakat Baduy Konsisten Lestarikan Hutan

Lebak (ANTARA News  | 11/11/2012) - Masyarakat komunitas Suku Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten sangat konsisten menjaga pelestarian hutan dan lahan, kata Ketua Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (Wammby) Kasmin Saelani di Rangkasbitung, Minggu.

Ia mengatakan hingga saat ini masyarakat Baduy menjaga pelestarian lingkungan untuk keseimbangan ekosistem alam juga kelangsungan hidup manusia.

Hutan yang rusak akan menimbulkan banjir, longsor dan kekeringan. Karena itu, kata dia, pihaknya terus menjaga kawasan hutan Baduy agar tidak terjadi kerusakan dengan melarang penebangan pohon.

Saat ini kawasan hutan hak ulayat Baduy seluas 5.101,85 hektare sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 hingga kini terjaga dengan baik.

"Masyarakat Baduy tidak boleh melakukan penebangan pohon maupun perusakan hutan sebab kalau hutan itu rusak tentu akan menimbulkan malapetaka bagi manusia dan ekosistem lainnya," kata Kasmin.

Menurut dia, masyarakat Baduy yang tinggal di kawasan Gunung Kendeng berlokasi di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, merupakan sebagai hulu air wilayah Provinsi Banten.

Kawasan wilayah hulu Baduy memiliki beberapa daerah aliran sungai (DAS), di antaranya Ciujung, Cisimeut, Ciberang, dan Cimadur.

"Kami sangat komitmen menjaga pelestarian hutan dan lahan untuk mengantisipasi bencana alam," ujarnya.

Ia menyebutkan masyarakat Baduy sejak nenek moyang hingga sekarang tetap menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai pilar kehidupan.

Bahkan, kawasan Baduy hingga kini tidak memiliki jalan aspal.

"Kami melarang warga luar memasuki hutan hak ulayat Baduy dengan membawa angkutan, seperti motor, mobil, dan truk sebab kendaraan bisa merusak hutan kawasan Baduy," katanya.

Kasmin mengatakan kepedulian warga Baduy terhadap pelestarian lingkungan sangat besar, selain menjaga hutan-hutan lindung juga melakukan penanaman berbagai jenis pohon.

Selain itu, lanjut dia, warga Baduy tidak boleh melakukan penebangan dan harus seizin lembaga adat.

"Kami sangat cinta hutan, maka menjaga dan melestarikan agar hutan tidak rusak," ujar Kasmin yang juga keturunan Baduy dan kini anggota DPRD Provinsi Banten.

Kepala Desa Kanekes yang juga tokoh adat Baduy Daenah mengatakan bahwa pihaknya tetap sangat konsisten menjaga gunung-gunung dan hutan yang ada di Provinsi Banten agar tetap terpelihara kelestarianya.

Pelestarian hutan dan gunung, kata dia, untuk menghindari dari segala bencana alam seperti banjir, longsor, dan pemanasan global.

"Kami terus mengawasi hutan dan lahan agar tidak terjadi penebangan liar yang dilakukan masyarakat luar kawasan Baduy," katanya.

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/342936/masyarakat-baduy-konsisten-lestarikan-hutan

Read More

Menhut Ajak KNPI Kerja Sama Lestarikan Hutan

Menhut ~ Zulkifli Hasan

Lombok Barat, NTB (23/10 ~ ANTARA News) - Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan mengajak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bekerja sama melestarikan hutan yang terus mengalami kerusakan akibat perambahan liar.

"Mari kita berhenti bertengkar. Saya mengajak KNPI berdemo, tapi demo menanam pohon," katanya pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KNPI, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa.

Pada kesempatan itu Menhut juga menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Taufan E. N Rotorasiko mengenai upaya pelestarian kawasan hutan.

Menurut Zulkifli, KNPI bisa berperan banyak dalam mendukung upaya program pelestarian dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program Kementerian Kehutanan adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kementerian Kehutanan sudah mencanangkan HKm seluas 600 ribu hektare (ha) pada 2010 dan seluas 700 ribu ha pada 2011.

Pengelolaan HKm tersebut diberikan kepada masyarakat yang tinggal di pinggir kawasan hutan dengan syarat tidak boleh melakukan penebangan kayu, namun hanya mengambil manfaat berupa hasil hutan non kayu.

"KNPI bisa mengambil peran dalam program itu agar jangan sampai lahan yang sudah dicanangkan itu salah sasaran," ujarnya.

Program Kemhut yang juga bisa didukung oleh KNPI, kata dia, adalah program Kebun Bibit Rakyat (KBR).

Program KBR merupakan salah satu program prioritas Kemhut yang telah dilaksanakan sejak 2010, guna menyiapkan bibit berkualitas dalam jumlah yang cukup mendukung program penanaman di areal lahan sasaran rehabilitasi hutan dan lahan di seluruh Indonesia.

Selai itu, kata Zulkifli, pihaknya juga menyediakan dana bagi masyarakat yang memiliki lahan untuk ditanami pepohonan. Masyarakat bisa memperoleh dana pinjaman senilai Rp20 juta untuk satu hektare lahan yang akan ditanami.

Dana tersebut dikembalikan setelah sembilan tahun masa peminjaman dengan bunga sekitar lima hingga enam persen.

"Mudah-mudahan KNPI bisa bekerja sama menjalanan program penghijauan dan tidak lagi ramai berkegiatan di hotel-hotel, tapi turun ke desa-desa untuk mendukung program penghijauan bersama dengan pemerintah," ujarnya.
(KR-WLD/M025)

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/340132/menhut-ajak-knpi-kerja-sama-lestarikan-hutan

Read More

Indonesia berpotensi besar untuk pembangunan rendah emisi karbon

Jakarta (15/10 ~ ANTARA News) - Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar mengatakan Indoesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan rendah emisi karbon.

Contoh konkrit dari potensi itu adalah dengan mengganti penggunaan sumber tenaga fosil ke non-fosil. 

"(Sumber daya) bukan minyak bumi yang paling besar adalah geothermal," katanya saat peluncuran Indonesia Climate Change Day.



Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi energi alternatif berupa tenaga air angin, biomasa, dan tenaga surya. 

Selain penggunaan energi alternatif, cara yang paling cepat untuk mendukung pembangunan rendah emisi karbon adalah dengan melakukan penghematan energi misalnya mematikan lampu di siang hari.

Menurutnya, energi panas bumi yang digunakan di Indonesia baru sekitar empat hingga enam persen. 

"Kita punya 100, tapi yang kita pakai cuma empat sampai enam. Padahal kita negara kedua yang punya potensi panas bumi tinggi," tegasnya.

Hal itu disebabkan biaya yang tidak murah untuk mulai menggunakan energi panas bumi.

"Dan itu mesti masuk ke hutan-hutan lindung. Jadi, urusannya panjang," jelasnya.

Sumber : http://goo.gl/TIlCo

Read More

Dr. Yetti Rusli : Pentingnya Pemahaman Green Development di PT

“Green Campus” adalah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kampus,  dalam implementasi pembangunan nasional sektor kehutanan terutama dalam melestarikan sumber daya hutan dan seluruh kekayaraan keanekaragaman hayati. Flora, fauna dan lingkungan yang dimiliki oleh sumber daya hutan Indonesia. Dunia kampus adalah dunia pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang handal, professional dan tangguh. Oleh karenanya untuk dunia kampus,  konsep green economy seyognyalah diperkenalkan dan disepahamkan sebagai konsep green development yang menekankan pada keseimbangan pertumbuhan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan melalui pengembangan kurikulum perguruan tinggi.

Kampus harus mampu menjadi lading pengembangan ilmu dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya buatan; pengembangan potensi sosial masyarakat; pengembangan pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan Kampus harus mampu menjadi mitra pemerintah dari yang tertinggi sampai ketingkat desa dalam memberikan pengembangan advis pengembangan kebijakan public, reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme birokrat Kampus juga harus mampu menjadi mitra masyarakat dalam meningkatkan motivasi, inovasi dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan.

Demikian point penting paparan orasi ilmiah dengan tema “Green Campus, Pentingnya Pemahaman Green Development di Lingkungan Intsitusi Perguruan Tinggi” yang disampaikan DR, Ir. Yetti Rusli, MSc  mewakili menteri kehutanan RI, Zulkifli Hasan, SE MM dalam acara wisuda USNI ke XVI bertempat di Manggala wanabakti Jl Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat kamis 11/10.

Untuk lulusan wisudawan terbaik Yayasan Abdi karya memberikan seperangkat Ipad sebagai bentuk apresiasi dan komitment YADIKA  dalam partisipasi  kontribusi positif dibidang pembangunan pendidikan. Selamat menjadi Sarjana USNI kepada seluruh Wisudawan/I. Humas

Sumber : disini

Read More

Indonesia-Jerman sepakati peningkatan kerja sama kehutanan

London (ANTARA News) - Indonesia dan Jerman sepakat untuk melakukan penguatan kerja sama dalam rangka mengisi kemitraan komprehensif Indonesia-Jerman di bidang kehutanan sebagai tindak lanjut kunjungan Kanselir Merkel ke Indonesia Juli lalu.

Hal itu terungkap dari kunjungan Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan ke Jerman selama dua hari dalam rangka peningkatan kerjasama kehutanan Indonesia-Jerman yang telah berlangsung selama 45 tahun, demikian Counsellor Pensosbud KBRI Berlin, Ayodhia Kalake kepada ANTARA London, Rabu.

Dalam kunjungan kerja ke Jerman Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan menjadi pembicara utama dalam roundtable discussion dengan pemangku kepentingan di Jerman yang diadakan KBRI Berlin di Bonn dihadiri sekitar 50 peserta dari kalangan pemerintah Jerman, peneliti, LSM, akademisi, media, kalangan bisnis, dan mahasiswa Indonesia di Jerman.

Dialog dibuka secara resmi Dubes RI Berlin, Dr. Eddy Pratomo yang berlangsung secara interaktif dalam mengupas berbagai isu kehutanan terkini di Indonesia seperti masalah moratorium izin konversi hutan alam dan lahan gambut, Demonstration Activity REDD+, konflik lahan, penyelesaian tata ruang.

Dalam dialog juga dibahas masalah System Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan negosiasi dengan Uni Eropa terkait Voluntary Parnertship Agreement (VPA) dan EU Trade Regulation 2013, pemberantasan illegal logging, program penanaman 1 milyar pohon, dan tata kelola kehutanan.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Zulkifli Hasan melakukan pembicaraan bilateral dengan Wakil Menteri Pertanian, Pangan dan Perlindungan Konsumen Republik Federal Jerman, Peter Bleser.

Dalam pertemuan itu disepakati kedua negara akan melakukan penguatan kerjasama dalam rangka mengisi kemitraan komprehensif Indonesia-Jerman di bidang kehutanan sebagai tindak lanjut kunjungan Kanselir Merkel ke Indonesia Juli lalu, melalui Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) yang telah berjalan, termasuk implementasi REDD Plus.

Selain pengembangan energi terbarukan seperti energi biomass dari hutan tanaman (wood pellet) terkait program penghentian energi nuklir di Jerman pada 2022 dimana Indonesia memiliki peluang pasar di Jerman.

Capaian penting lainnya dari kunjungan Menteri Zulkifli Hasan ke Jerman adalah penyerahan penghargaan dari Kementerian Lingkungan dan Energi Negara Bagian Hessen kepada Menteri Kehutanan RI atas kerjasama kehutanan yang telah terjalin selama lebih dari 45 tahun antara Indonesia dan Jerman.

Penghargaan diberikan Wakil Menteri Lingkungan dan Energi Negara Bagian Hessen, Wein Meister kepada Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan, disaksikan Dubes Dr. Eddy Pratomo, dan Sekjen Kementerian Kehutanan RI, Hadi Daryanto dan Dirjen Kehutanan Kementerian Lingkungan dan Energi, Carsten Wilke, di Wiesbaden .

Menteri Zulkifli Hasan melakukan kunjungan lapangan ke KPH Chaussehaus Wiesbaden seluas 13.000 ha, melihat pengelolaan hutan produksi lebih dari 200 tahun termasuk untuk rekreasi, perlindungan hutan dan produksi kayu. (ZG)

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/337825/indonesia-jerman-sepakati-peningkatan-kerja-sama-kehutanan

Read More

Moratorium Hutan Inisiatif Indonesia

Jakarta (ANTARA News 1/10) - Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Agus Purnomo menegaskan bahwa penandatanganan Inpres No 10/2011 mengenai penundaan izin tebang hutan sementara selama dua tahun untuk kawasan hutan primer dan gambut merupakan inisiatif pemerintah Indonesia sendiri dan bukan paksaan dari pihak lain.

"Moratorium ini murni inisiatif Indonesia tanpa paksaan dari negara lain atau iming-iming uang," ujar dia saat pemaparan buku 'Menjaga Hutan Kita: Pro-Kontra Moratorium Hutan dan Gambut', di Jakarta, Senin.



Inpres tersebut, menurutnya, merupakan langkah awal kebijakan pemerintah untuk mengelola hutan lebih baik dan efektif.

"Pemerintah Indonesia melakukan komitmen untuk memoratorium lahan gambut jauh sebelum melakukan kerjasama REDD+ di Oslo, Norwegia," katanya.

Selama ini, ujar dia, Indonesia ikut berpartisipasi dalam penurunan karbon dan gas emisi rumah kaca di persepsikan karena iming-iming pendanaan sebanyak 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp9 triliun ataupun proyek besar antar negara.

"Padahal tidak ada proyek besar sama sekali, uang itu akan ada jika pengurangan emisi terjadi," ujar dia.

Fasilitas pembayaranpun, kata dia, harus di verifikasi dan diukur oleh pihak ketiga. "Jika memang ada perubahan rencana kerja dan terbukti bisa menurunkan emisi gas rumah kaca maka negara yang bersangkutan memang berhak mendapatkan pembayaran," ujar dia.

Norwegia berperan sebagai negara yang bisa membayarkan uang tersebut karena tidak bisa berkontribusi menurunkan emisi melalui hutannya.

Sementara sejumlah negara menolak membuat komitmen serupa, contohnya China yang tidak mau menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) selama negara maju tidak berkontribusi menurunkan emisi dalam jumlah yang lebih besar.

"Sedangkan Amerika tidak mau melakukan komitmen baik penurunan gas rumah kaca maupun menyumbangkan uang kepada negara yang bersedia melakukannya. Ini suatu hal yang tidak bisa dipaksakan," ujar dia.

Seperti diketahui, Indonesia berkomitmen untuk bisa menurunkan emisi gas rumah kaca dan karbon sebanyak 26 persen pada 2020 mendatang dengan menandatangani moratorium lahan gambut dan primer dengan kompensasi dana sebesar 1 miliar dolar AS.

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/336254/moratorium-hutan-inisiatif-indonesia

Read More

Documents - 2008

2008 - REDD ITTO : Tropical Forests and Climate Change
http://www.mediafire.com/download/gc1c53409469njl/redd+itto+tropical+forests+and+climate+change.pdf

2008 - Statistik Kehutanan Indonesia Th.2007
http://www.mediafire.com/?ylgbx5tds8pqql8

2008 - Kondisi Hutan Produksi Saat Ini (Lokakarya Penerapan Multisistem Silvikultur)
http://www.mediafire.com/?j3bofndidahac98

2008 - Indonesia and Japan reach agreement (new remote sensing)
http://www.mediafire.com/view/?2bjfbc8jg57f7h1

2008 - Climate Change and Forest
http://www.mediafire.com/?rbsxbmcarn5ece3

Read More

25 Hektar Hutan di NTT Ludes Terbakar

Dugaan menguat, hutan Bangga Rangga itu dibakar perambah.

VIVAnews (23/9) - Hutan lindung Bangga Rangga di Manggara Timur Nusa Tengara Timur mengalami kebakaran hebat. Diduga kebakaran itu dilakukan secara disengaja. Ini keempat kalinya kebakaran terjadi. Akibatnya, 25 hektar areal hutan ludes terbakar.

"Pelaku pembakaran hutan diduga kuat dilakukan mereka yang selama ini mengincar kawasan ini untuk dijadikan peladangan liar. Mereka berasal dari sejumlah desa yang bermukim di sekitar Bangga Rangga," kata Kepala Badan Konservasi dan Sumberdaya Alam Wilayah Ruteng, Ora Yahanes, Minggu petang 23 September 2012.



Dugaan menguat, hutan Bangga Rangga yang terkenal rimba itu sedang "dikeroyok" para perambah dari berbagai Desa di Kecamatan Poco Ranaka. Selain rusak karena dibakar, hutan ini gundul akibat penebangan liar untuk dijadikan lahan perkebunan.

Dari 32.246 hektar hutan, sebanyak 3.500 hektar sudah dijadikan perkebunan liar. Jika ditambah dengan lokasi yang terbakar, maka luas areal yang rusak mencapai 3.525 hektar.

Meski sering melakukan Patroli hutan, petugas sulit mengidentifikasi para perambah. "Yang kami temukan hanya balok dan papan hasil penebangan liar. Pondok mereka kami bongkar dan tanaman perambah warga dicabut. Namun pemiliknya lolos," kata Ora.

Dalam waktu dekat akan dilakukan operasi besar-besaran di kawasan Hutan Lindung Bangga Rangga.

Kepala Desa di lokasi terdekat daerah Wejang Mali, Paulus Jemui, ini merupakan kebakaran yang keempat di bulan September ini. Yang terparah terjadi pada Sabtu kemarin,lokasi kebakaran sangat dekat dengan jalan raya.

"Kebakaran yang terjadi pada kilometer 26 kemarin adalah yang terbesar, kebakaran dari pagi hingga petang, sepanjang pinggir jalan raya," jelas Paulus.

Sumber :
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/353669-25-hektar-hutan-di-ntt-ludes-terbakar

Read More

Proyek REDD+ Merang hasilkan teknik pendugaan cadangan karbon lahan gambut

Pengukuran karbon menghasilkan data karbon
pada biomassa pohon. Foto oleh James Maiden/CIFOR

Bogor (14 September 2012) Kerjasama pemerintah Indonesia dan Jerman dalam Proyek Percontohan REDD Merang (MRPP) di Sumatera Selatan, menghasilkan kontribusi penting berupa panduan “Teknik Pendugaan Cadangan Karbon Lahan Gambut”.

Publikasi ini diterbitkan gratis untuk umum dalam bentuk cetak.  Perangkat lunak juga akan disediakan setelah penghitungan karbon hutan guna meningkatkan akurasi data selesai dimodifikasi. Termasuk integrasi format data Inventarisasi Menyeluruh Berkala (IHMB) dan NFI.

“Kami buat dengan sistim terbuka (open source), saling terkoneksi dengan sesama pengguna panduan ini,” kata Solichin Manuri, penulis dan peneliti utama yang sekarang bekerja pada GIZ-FORCLIME. Praktisi kehutanan, termasuk komunitas hutan yang tertarik akan proyek REDD+ juga dapat belajar sendiri menghitung potensi karbon wilayah mereka, tambahnya.

Diharapkan perangkat lunak tersebut dapat memfasilitasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mengolah dan menganalis data-data hasil inventarisasi yang telah maupun yang akan dilakukan.

Selain itu, metode ini juga bersifat tumbuh kembang. Artinya pihak – pihak yang terlibat dalam proyek REDD+ diharapkan aktif memasukkan informasi sebanyak-banyaknya dengan memakai perangkat ini.

“Jadi makin banyak data masuk dan tersambung satu sama lain, makin kaya data yang bisa dibagikan dan digunakan bersama-sama,” kata Chandra Agung Septiadi, rekan peneliti Solichin.

Dalam publikasi ini, Agus Dwi Saputra rekan peneliti yang lain mengatakan, mereka juga membuat prosedur serta metode pengukuran cadangan inventarisasi karbon hutan. Termasuk  pengembangan persamaan alometrik biomassa pohon dan perhitungan dugaan cadangan karbon hutan.

Penyempurnaan Data

Menurut Solichin, publikasi ini menampilkan metode pengukuran karbon yang lebih  detil dibandingkan dengan publikasi di tahun 2009 berjudul Panduan Inventarisasi Karbon Hutan Rawa Gambut. Di publikasi terbaru ini dilengkapi dengan penjelasan teknik tentang akurasi penghitungan karbon, pengembangan persamaan alometrik hingga penghitungan total cadangan karbon di tingkat proyek.

“Tidak hanya terfokus pada teknik inventarisasi hutan, pembuatan sampling desain plot dan pengukuran parameter plot,“ katanya dan menerangkan koreksi data terbaru menyangkut 
penambahan luas lahan pengukuran sampai di wilayah pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin usaha di Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. “Supaya pengusaha kayu tertarik terlibat dalam upaya pengurangan emisi di areal produksi mereka,” ujarnya lagi.

Teknik Penelitian

Menurut Chandra, pengukuran karbon hutan mirip inventarisasi hutan. “Bedanya, pengukuran karbon lebih terperinci untuk menghasilkan data karbon pada biomasa pohon,“ katanya dan menerangkan penghitungan karbon dilakukan detil mulai dari kayu, pohon mati, serasah, tumbuhan di atas dan bawah pohon dan kandungan tanahnya.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menguji coba teknik melalui survei kedalaman gambut dan survei potensi karbon. “Kami menggunakan pendekatan Tier 3, yaitu pengukuran langsung di lokasi proyek.”

Tier adalah tingkat kerincian faktor emisi perubahan cadangan karbon. Tier 1 mengacu data global rujukan Panel Internasional Perubahan Iklim (IPCC) tidak memerlukan pengukuran di lapangan, dan Tier 2 menggunakan data-data yang diperoleh dari penelitian di tingkat nasional. “Kami ingin hasil data referensi level emisi (REL) yang lebih akurat dan kredibel,” tambah Chandra.

Penentuan REL adalah langkah pertama utama+, kata Louis Verchot, peneliti perubahan iklim dari CIFOR. “Selain berfungsi mengukur efektifitas pelaksanaan proyek REDD+, REL juga menghitung berapa besar uang yang harus dibayarkan dari kegiatan pengurangan emisi,” kata Louis.

Di dalam mekanisme insentif REDD+ pembayaran ditentukan beberapa hal. Seperti penilaian berdasarkan kinerja (pay based on performance), pemakaian standar perhitungan karbon yang absah, termasuk menentukan tingkat referensi emisi (REL).

Diadopsi menjadi salah satu contoh

Metodologi hasil Solichin dkk juga berhasil diadopsi menjadi salah satu model pengukuran dan pendugaan cadangan karbon hutan gambut oleh Kementerian Kehutanan. Keterangan ini berikan oleh Rolf Krezdorn, Direktur Program MRPP.

Ia menerangkan, metode penelitian yang dipakai Solichin dkk bersesuaian dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), terutama mengenai pengukuran karbon dan pengembangan alometrik.

Data IHMB dan national forest inventory (inventarisasi kehutanan nasional) milik Kemenhut tersebut, kami manfaatkan untuk peningkatan jumlah plot yang berkontribusi dengan tingkat akurasi pengukuran, penjelasan dari Agus. “Jadi tidak melenceng dan berada pada jalur yang sama dengan Kemenhut,” katanya lagi.

Lokasi uji coba dilakukan di areal seluas 24 ribu hektar di kawasan hutan Merang, salah satu kawasan hutan rawa gambut yang masih tersisa di Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memberikan ijin daerah ini dijadikan proyek percontohan berdasarkan kesepakatan teknis antara Kementerian Kehutanan dan Lembaga Kerjasama Internasional Jerman (GIZ) MRPP, 26 Juli 2010 lalu.

MRPP yang berakhir Desember 2011 lalu, adalah salah satu dari 44 program demonstration  activity atau proyek percontohan REDD+. Kerjasama bilateral dengan Jerman dalam MRPP ini terutama berkaitan dengan pengkajian metodologi dan teknologi dalam penerapan mekanisme REDD+.  (BK/CIFOR)*

Ditulis oleh: Budhy Kristanty 

Sumber : http://www.redd-indonesia.org

Read More

Menhut : Hutan bagus Indonesia tinggal 60 juta hektare

Foto udara lokasi penebangan di kawasan hutan Kalimantan Timur, Senin (16/7). Hasil riset Heart of Borneo (HoB) menyebutkan hutan alam seluas kurang lebih 22 juta hektar di wilayah Kalimantan dan sekitarnya terancam oleh alih fungsi ke pertambangan dan perkebunan sawit. 

Tuban, Jawa Timur (ANTARA News) - Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa hutan bagus di Indonesia sampai saat ini hanya tinggal 60 juta hektare.

"Sampai sekarang tinggal 60 juta hektare hutan bagus di seluruh daratan di Tanah Air," ujarnya kepada wartawan usai melakukan penanaman pohon di lahan tambang milik Semen Gresik di Tuban, Rabu.

Sedangkan hutan yang mengalami masa kritis sampai saat ini luasnya sekitar 90 juta hektare yang termasuk area milik rakyat.

Kendati demikian, Zulkifli Hasan mengaku hutan di Indonesia sudah melampaui masa kritis dibandingkan sebelumnya.

Pihaknya mengimbau kepada semua masyarakat untuk tidak menebang pohon sembarangan dan melindungi hutan bagus di Indonesia.

"Kami sangat butuh peran serta petani dan masyarakat dalam melindungi hutan. Jika menemukan ada pembalakan atau penebangan liar, segera ditindaklanjuti," kata menteri yang juga politisi asal Partai Amanat Nasional tersebut.

Sebagai langkah menciptakan kembali hutan bagus, pihaknya tidak akan berhenti menyosialisasikan dan meminta masyarakat melaksanakan program pemerintah dalam hal penghijauan atau reboisasi.

Bahkan Zulkifli yakin jika mulai saat ini semua bekerja sama dan bahu-membahu melakukan penanaman pohon maka tidak lebih dari 30 tahun lagi hutan di Indonesia kembali hijau.

Sementara itu, Ketua Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL) Indonesia Teguh Ardi Srianto mengaku prihatin dengan jumlah hutan bagus di Indonesia saat ini.

Menurut dia, penebangan pohon secara liar sebagai bagian dari penjualan kayu ilegal sangat mempengaruhi berkurangnya hutan di Indonesia.

"Selain penjualan kayu ilegal, pengalihfungsian hutan untuk kawasan tanaman produksi dan pemukiman juga berpengaruh. Sehingga itulah yang menyebabkan kritisnya hutan kita," papar Teguh.
(*)

AntaraNews : 12 September 2012 
Link : http://www.antaranews.com/berita/332562/hutan-bagus-indonesia-tinggal-60-juta-hektare

Read More