Pages

Hutan Kunci Bagi Sasaran Pembangunan

Hutan dunia memainkan perang penting dalam peralihan ke ekonomi hijau, tapi pemerintah perlu berbuat lebih banyak guna menjamin hutan tersebut dikelola secara berkelanjutan

Pelet Kayu, Bahan Bakar Alternatif Rendah Emisi

Penggunaan wood pellet (pelet kayu) sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil untuk industri besar, kecil, dan rumah tangga menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan dengan minyak tanah dan gas.

COP19 Warsawa : Indonesia Paparkan Inisiatif Hijau Dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

"Green Initiatives on Protected Forest, Production Forest and National Parks" COP-19/CMP-9 UNFCCC, Warsawa, Polandia (15/11/2013).

Forest Landscape Restoration: Enhancing more than carbon stocks

ITTO co-hosted a discussion forum on “Forest Landscape Restoration: Enhancing more than carbon stocks” at Forest Day 6, convened during UNFCCC COP18 in Doha, Qatar.

Sunday, April 21, 2013

Pendanaan Iklim, Indonesia Tak Perlu Berutang


JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia diperkirakan masih berutang sekitar Rp 20 triliun dari berbagai sumber pendanaan untuk menjalankan proyek-proyek perubahan iklim. Sebagai negara berkembang dan terdampak, sekaligus memiliki kawasan hutan 120 juta hektar, berutang dinilai tidak tepat.

"Indonesia yang punya oksigen (hutan). Mereka (donor) yang seharusnya bayar," kata Balthasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup, Kamis (18/4/2013), di Jakarta. Ia ditemui seusai membuka 3rd Indonesia Climate Change Education Forum & Expo yang digelar Dewan Nasional Perubahan Iklim di Jakarta Convention Center, Senayan.



Ia ditanya mengenai hasil analisis Koalisi Anti Utang (KAU) yang menyebutkan Indonesia berutang Rp 20 triliun (2,3 miliar dollar AS) dari negara maju. Dana itu lebih difokuskan pada program mitigasi, terutama pada sektor konversi lahan (land use, land-use change and forestry/ LULUCF), bukannya mengutamakan keselamatan rakyat terdampak.

Menurut Kambuaya, angka-angka besaran utang tersebut belum diketahui pasti. Namun, ia memastikan akan mengeceknya.

Arief Yuwono, Deputi Menteri LH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, mengatakan, bantuan berupa pinjaman atau hibah terkait pendanaan iklim bukan merupakan bentuk jual beli karbon. Pada tingkat global, masalah perubahan iklim dikaitkan perdagangan karbon. Negara maju membayar sejumlah dana atas emisi karbon yang mereka hasilkan kepada negara penyerap karbon, termasuk Indonesia, yang di antaranya melalui pemeliharaan keutuhan hutan.

Terkait pelepasan emisi itu, pada pertemuan kelompok negara dengan perekonomian besar (G-20) di Pittsburgh, AS, tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan mengurangi 26-41 persen emisi gas rumah kaca pada tahun 2020. Pernyataan ini mengejutkan, kemudian hal itu ditegaskan lagi dalam COP XV Kopenhagen, Denmark 2010.

Balthasar mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup sebagai focal point soal perubahan iklim telah menghitung pencapaian nasional penurunan emisi. "Sampai tahun ini, pencapaiannya 18 sekian persen," ucapnya.

Ia yakin pada tahun 2020 penurunan bisa ditekan hingga memenuhi janji Presiden Yudhoyono. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan setiap sektor yang berperan melepas emisi, seperti lingkungan hidup (limbah dan sampah), kehutanan (LULUCF), pertanian (pupuk), perhubungan (transportasi), dan perindustrian. (ICH)

Sumber :
http://sains.kompas.com/read/2013/04/19/18494662/Pendanaan.Iklim.Indonesia.Tak.Perlu.Berutang

Sunday, April 14, 2013

Carbon Dioxide Removal Can Lower Costs of Climate Protection


Directly removing CO2 from the air has the potential to alter the costs of climate change mitigation. It could allow prolonging greenhouse-gas emissions from sectors like transport that are difficult, thus expensive, to turn away from using fossil fuels. And it may help to constrain the financial burden on future generations, a study now published by the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) shows. It focuses on the use of biomass for energy generation, combined with carbon capture and storage (CCS). According to the analysis, carbon dioxide removal could be used under certain requirements to alleviate the most costly components of mitigation, but it would not replace the bulk of actual emissions reductions.



"Carbon dioxide removal from the atmosphere allows to separate emissions control from the time and location of the actual emissions. This flexibility can be important for climate protection," says lead-author Elmar Kriegler. "You don't have to prevent emissions in every factory or truck, but could for instance plant grasses that suck CO2 out of the air to grow -- and later get processed in bioenergy plants where the CO2 gets stored underground."

In economic terms, this flexibility allows to lower costs by compensating for emissions which would be most costly to eliminate. "This means that a phase-out of global emissions by the end of the century -- that we would need to hold the 2 degree line adopted by the international community -- does not necessarily require to eliminate each and every source of emissions," says Kriegler. "Decisions whether and how to protect future generations from the risks of climate change have to be made today, but the burden of achieving these targets will increase over time. The costs for future generations can be substantially reduced if carbon dioxide removal technologies become available in the long run."

Balancing the financial burden across generations

The study now published is the first to quantify this. If bioenergy plus CCS is available, aggregate mitigation costs over the 21st century might be halved. In the absence of such a carbon dioxide removal strategy, costs for future generations rise significantly, up to a quadrupling of mitigation costs in the period of 2070 to 2090. The calculation was carried out using a computer simulation of the economic system, energy markets, and climate, covering a range of scenarios.

Options for carbon dioxide removal from the atmosphere include afforestation and chemical approaches like direct air capture of CO2 from the atmosphere or reactions of CO2 with minerals to form carbonates. But the use of biomass for energy generation combined with carbon capture and storage is less costly than chemical options, as long as sufficient biomass feedstock is available, the scientists point out.

Serious concerns about large-scale biomass use combined with CCS

"Of course, there are serious concerns about the sustainability of large-scale biomass use for energy," says co-author Ottmar Edenhofer, chief-economist of PIK. "We therefore considered the bioenergy with CCS option only as an example of the role that carbon dioxide removal could play for climate change mitigation." The exploitation of bioenergy can conflict with land-use for food production or ecosystem protection. To account for sustainability concerns, the study restricts the bioenergy production to a medium level, that may be realized mostly on abandoned agricultural land.

Still, global population growth and changing dietary habits, associated with an increased demand for land, as well as improvements of agricultural productivity, associated with a decreased demand for land, are important uncertainties here. Furthermore, CCS technology is not yet available for industrial-scale use and, due to environmental concerns, is controversial in countries like Germany. Yet in this study it is assumed that it will become available in the near future.

"CO2 removal from the atmosphere could enable humankind to keep the window of opportunity open for low-stabilization targets despite of a likely delay in international cooperation, but only under certain requirements," says Edenhofer. "The risks of scaling up bioenergy use need to be better understood, and safety concerns about CCS have to be thoroughly investigated. Still, carbon dioxide removal technologies are no science fiction and need to be further explored." In no way should they be seen as a pretext to neglect emissions reductions now, notes Edenhofer. "By far the biggest share of climate change mitigation has to come from a large effort to reduce greenhouse-gas emissions globally."

Source :
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130412132403.htm

Tuesday, April 9, 2013

Masalah Perubahan Iklim di Indonesia dan Solusi Antar Generasi


Oleh Agus Supangat

Beberapa kajian dan proyeksi iklim dari lembaga dalam maupun luar negeri menunjukkan bahwa iklim di Indonesia telah mengalami perubahan, meskipun analisis ilmiah maupun data-datanya masih terbatas. Dari beberapa kajian tersebut tampak bahwa perubahan iklim memberi dampak terhadap multisektor.


Proyeksi iklim selalu mengandung ketidakpastian. Mengapa? Karena tantangan terbesar adalah melakukan kuantifikasi terhadap ketidakpastian tersebut untuk meningkatkan daya gunanya dalam mengambil keputusan.

Dalam hal proyeksi iklim berdasarkan Global Climate Model (GCM), setidaknya terdapat tiga sumber ketidakpastian yang harus diperhitungkan, yaitu skenario emisi gas rumah kaca, sensitivitas iklim global terhadap emisi gas rumah kaca (pemilihan model GCM), dan respon sistem iklim regional terhadap pemanasan global (model downscalling).

Catatan geologi dan crhyospheric perubahan iklim serta hasil observasi baru-baru ini menunjukkan bahwa sistem iklim berubah pada semua skala waktu dari beberapa tahun ke usia Bumi. Semua proses fisika, kimiawi, dan biologis mempengaruhi sistem iklim pada skala waktu puluhan, ratusan, dan ribuan tahun.

Sebagai contoh, gletser di puncak Jaya Wijaya berfluktuasi pada skala waktu dari tahunan sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Sejak revolusi industri, gas karbondioksida dipancarkan melalui pembakaran bahan bakar fosil dan akan diserap, didaur ulang, kemudian bergerak di antara atmosfer laut serta biosfer selama puluhan sampai ribuan tahun.

Hal paling penting dalam sains kebumian adalah data dari hasil pengamatan yang memadai. Tanpanya, prediksi tak akan terlalu banyak manfaat untuk mengambil keputusan. Penyempurnaan perlu terus dilakukan untuk mengatasi keterbatasan data maupun metodologi kajian perubahan iklim di Indonesia sehingga mampu memenuhi nasional akan kebutuhan informasi soal perubahan iklim yang lebih akurat.

Pengembangan dan perbaikan model sebagai alat, tidak banyak gunanya tanpa data. Jika kita tak mulai bergerak mulai hari ini, data pengamatan akan hilang selamanya. Kesulitan besar bagi para ilmuwan adalah mencoba memahami dan memprediksi sistem iklim dengan durasi terbatas ditambah data pengamatan yang sangat tidak memadai dibandingkan usia Bumi.

Sebagai gambaran, termometer baru ditemukan awal abad ke-17. Pengamatan atmosfer dengan cakupan global baru dilakukan akhir perang dunia kedua. Bahkan pengamatan laut skala global baru dimulai awal 1990-an. Terlebih lagi data bahang untuk gletser Greenland dan Antartika yang baru digarap awal abad 21. Data paleo memberikan catatan beberapa variabel (misalnya konsentrasi rata-rata karbondioksida global dari inti es) tetapi masih kasar dengan presisi terbatas untuk skala ruang dan waktu tertentu.

Gelombang permukaan laut memiliki periode dominan kurang dari satu detik. Gagasan untuk memahami fenomena seperti demikian merupakan gagasan tidak masuk akal. Para ilmuwan mencoba memahami sistem iklim namun harus berhadapan dengan masalah sulit untuk memahami fenomena fisik yang melebihi skala waktu dan rentang kehidupan manusia. Siapa yang mengklaim dapat memahami dampak gangguan besar terhadap sistem iklim berdasarkan data 10 tahun?

Memahami perubahan iklim akhirnya merupakan masalah bagi beberapa generasi. Sebuah generasi ilmuwan harus berkarya untuk kebutuhan generasi penerus, tidak berfokus hanya pada produktivitas ilmiah sesaat. Model iklim saat ini mungkin akan terbukti dalam 100 tahun mendatang. Dengan sampel cukup, kalibrasi secara hati-hati, pengendalian kualitas, dan data arsip untuk elemen kunci sistem iklim maka suatu model iklim akan sangat berguna. Masalah antar-generasi ini dihadapi pemerintah atau presiden dari partai apapun.

Prakiraan cuaca dan layanan cuaca nasional sering dianalogikan dengan masalah iklim. Tapi pengamatan dengan durasi lama memerlukan pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan keperluan jangka pendek, seperti dalam prediksi cuaca.

Penggunaan data cuaca sebagai catatan iklim telah banyak dilakukan namun kalibrasi yang tidak memadai membuat dokumentasi menjadi amat lemah. Selain itu, terjadi kesenjangan temporal dan perubahan teknologi yang tidak terdokumentasi atau bahkan kurang dipahami. Pada akhirnya, penggunaan data tersebut terbukti meragukan dan tidak berguna.

Penggunaan sensor kelembaban pada radiosonde adalah contoh kasus perubahan teknologi dan kompromi perbedaan serius antar negara dalam menggunakan data cuaca untuk studi iklim (Thompson dkk.) sekaligus menunjukkan betapa sulitnya interpretasi data yang tampak sederhana untuk kemudian ditetapkan sebagai suhu permukaan laut.

Instansi pemerintah saat ini sudah dapat memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan mendesak dari masyarakat, misalnya dalam meramalkan gelombang badai. Namun pemerintah belum melakukannya dengan baik dalam pengamatan jangka panjang.

Merancang, memelihara, dan mengatasi evolusi teknis pengamatan iklim adalah persoalan sulit yang butuh wawasan mendalam terhadap sifat masalah, teknologi, serta potensi yang tersedia. Ini tidak dapat dilakukan melalui kebijaksanaan sistem anggaran tahun ke tahun.

Yang dibutuhkan adalah paradigma kebijakan yang masih asing bagi sistem anggaran pemerintahan konvensional dengan jangkauan sampai puluhan tahun dan seterusnya. Ketidaksinkronan anggaran tahunan membuat semua program berisiko. Contohnya yaitu pembangunan sistem pengamatan iklim yang dimulai dengan administrasi namun berakhir dengan persoalan politik sehingga fatal akibatnya.

Menggambarkan dan memahami variabilitas puluhan tahun di laut bukan perkara mudah. Perlu kajian ilmiah yang jujur mengakui perlunya catatan jauh lebih lama daripada observasi yang tersedia sekarang. Ilmuwan muda tertarik pada fenomena tersebut namun tidak dapat melakukannya dalam jangka panjang. Jika masyarakat tidak menemukan cara untuk mendukung karir ilmiah yang diarahkan pada masalah tersebut, kita tak akan pernah memahami masalah mendasar yang penting ini.

Apa yang harus dilakukan?

Beberapa contoh yang relatif berumur panjang yaitu lembaga yang terfokus seperti universitas. Meskipun kesinambungan intelektualnya dapat diperdebatkan, universitas-universitas menunjukkan kemungkinan penciptaan infrastruktur dan perangkat penelitian iklim yang berguna antar-generasi.

Pendekatan yang mungkin dilakukan membutuhkan dedikasi sektor swasta atau pribadi dengan mempertahankan para ilmuwan terbaik yang bersedia mencurahkan sebagian waktu mereka untuk mengawasi aliran data bagi para ilmuwan generasi masa depan.

Cara lainnya adalah mempertahankan organisasi yang memiliki kompetensi ilmiah dan teknis selama puluhan hingga ratusan tahun. Sektor publik, swasta, nasional, dan lembaga mitra internasional memerlukan langkah ini untuk mengatasi kebijakan anggaran tahunan yang konvensional sehingga lebih akurat, menyajikan manajemen perkembangan teknologi yang jauh lebih baik, dan memperdalam pemahaman sehingga terhindar dari ketertinggalan dan penurunan kualitas.

Tanpa menggarisbawahi perubahan iklim sebagai masalah antar-generasi, proyeksi iklim dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim akan tetap kurang sempurna dan jauh dari kata memadai dalam menghadapi tantangan yang membentang di depan mata.

Oleh :
Dr Agus Supangat bertugas di Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim sebagai Koordinator Divisi Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan

Sumber :
http://sains.kompas.com/read/2013/04/05/19264229/Masalah.Perubahan.Iklim.di.Indonesia.dan.Solusi.Antar-generasi

Surya University Pelopori Pendidikan Green Economy

Pernah dengar istilah green economy? Sebuah pemahaman baru yang mengaitkan antara persoalan ekonomi dengan isu lingkungan. Lalu bagaimana jika istilah ini dijadikan sebagai suatu program studi dalam suatu universitas? Sebuah gebrakan revolusioner dilakukan oleh Prof. Yohanes Surya, Ph.D, beliau bersama dengan dibangunnya Universitas Surya juga mendirikan Faculty of Green Economy & Digital Communication.

Univeristas yang didirikan pada 10 Januari 2013 ini dimaksudkan untuk menjadi universitas berbasis riset terkemuka di dunia sejajar dengan univeristas berbasis riset lainnya seperti Harvard University dan Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Amerika Serikat.


Dengan didirikannya program studi ini diharapkan kelak akan banyak anak bangsa yang ahli dalam bidang green economy dan bisa membantu bangsa Indonesia memanfaatkan potensi lingkungan alamnya terkait aplikasinya dalam bidang ekonomi.

Karena Surya University di desain sebagai research based university, maka universitas ini memiliki beberapa pusat penelitian. Para peneliti di pusat penelitian ini akan membawa hasil penelitiannya ke ruang kelas, sehingga para mahasiswa akan mampu belajar langsung dari para peneliti-peneliti tersebut. Dalam bidang green economy, Universitas ini memiliki pusat penelitian : Indonesia Center for Green Economy (ICGE).

Sumber : http://www.surya.ac.id


Monday, April 8, 2013

Istanbul Tuan Rumah Konferensi tentang Hutan


KOMPAS.com - Istanbul menjadi tuan rumah konferensi internasional tentang hutan. Dihelat sejak Senin (8/4/2013), konferensi yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu bakal berlangsung sampai dengan 19 April 2013. "Hadir 197 anggota dan negara-negara pengamat,"kata penyelenggara sebagaimana warta AP.



Agenda utam konferensi adalah pengukuran dan penerapan pengelolaan hutan berkesinambungan. Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Pejabat Sekretariat Jenderal PBB untuk Urusan Sosial dan Ekonomi Wu Hongbo dan 50 menteri kehutanan seluruh dunia ikut berpartisipasi.

Data PBB menunjukkan, kini 30 persen dari seluruh dunia adalah hutan. Hutan sebanyak itu mendukung kehidupan 1,6 miliar penduduk miskin dunia.

Namun begitu, sekarang, setiap tahun 13 juta hektare hutan raib lantaran perkembangan kehidupan manusia. Inggris mencatat angka terbesar tergerusnya hutan.

Sekarang, hutan makin memainkan peran penting mereduksi pemanasan global. Pasalnya, hutan pula yang menghisap emisi karbon dunia.

Sumber :
http://internasional.kompas.com/read/2013/04/08/17242833/Istanbul.Tuan.Rumah.Konferensi.tentang.Hutan

Friday, April 5, 2013

Menteri LH Balthasar (Paris Forum) : Green Industry for a Sustainable Economy


Jakarta (ANTARA News) - Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menjadi panelis pada Paris Forum dengan tema "Green Industry for a Sustainable Economy" yang digelar di ibukota Prancis, Jumat.

Paris Forum digelar sejak Kamis (4/4) yang diselenggarakan United Nation Environment Programme (UNEP), United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO) dan Agence Francaise Development (AFD).



Forum tersebut dihadiri kalangan pemerintah, dunia usaha, dan perwakilan lembaga-lembaga PBB. Di antaranya dihadiri oleh Menteri Ekologi Prancis, Direktur Jenderal UNIDO, Direktur Eksekutif UNEP dan berbagai kalangan dunia usaha.

Menteri Balthasar Kambuaya dalam forum tersebut mengatakan, Indonesia telah memasuki skema green economy dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan program.

Skema kebijakan yang diterapkan dengan menerapkan standar dan kriteria pada setiap kegiatan industri. Kawasan-kawasan industri harus memenuhi kriteria lingkungan agar dapat tercapai kegiatan industri yang berkelanjutan.

Paradigma ekonomi hijau ini dibahas dengan menampilkan tiga topik utama yaitu ekonomi hijau untuk pertumbuhan yang hijau:dari tenaga kerja sampai produktivitas sumberdaya alam.

Topik kedua adalah terkait regulasi, kebijakan dan skema keuangan, serta topik ketiga mengenai industri hijau untuk memperkuat ekonomi.

Kesimpulan Paris Forum menghasilkan sinergi antara pemerintah sebagai regulator dan kalangan industri sebagai pelaku adalah kunci keberhasilan green economy.

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/367242/menteri-lh-balthasar-panelis-paris-forum
Paris Forum >> http://www.unido.org/parisforum2013.html

Sunday, March 31, 2013

3rd Indonesia Climate Change Education Forum & Expo (18-21 April 2013)

The 3rd Indonesia Climate Change Education Forum & Expo is a mean of information and communication to bring forward the strategic issues of the climate change among students, in undertaking the education of the climate change adaptation and mitigation, which based based on the proper science.





3rd Indonesia Climate Change Education Forum & Expo (3rd ICCEFE)
Jakarta Convention Center, 18-21 April 2013


Sumber : http://dnpi.go.id/portal/id/program/agenda/290-3rd-iccefe

Wednesday, March 20, 2013

Proyek A/R CDM pertama di Indonesia diluncurkan!


Selasa, 19 Maret 2013, bertempat di Gampong Pande, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, diluncurkan proyek reforestasi hutan bakau bertajuk "Mangrove Restoration and Coastal Greenbelt Protection in the East Coast of Aceh and North Sumatra Province, Indonesia". Proyek ini merupakan proyek aforestasi/reforestasi (A/R) Clean Development Mechanism yang pertama mendapat persetujuan Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas MPB) dengan pengembangnya Yayasan Gajah Sumatera (Yagasu) dan penyandang dana, konsorsium Livelihoods Fund.



Turut hadir dalam acara peluncuran ini adalah Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim/Anggota Komnas MPB, Dr. Yetti Rusli; Koordinator Divisi Perdagangan Karbon DNPI/Sekretariat Komnas MPB, Dicky Edwin Hindarto; perwakilan konsorsium penyandang dana, dan para pemangku kepentingan lokal (masyarakat, pemerintah daerah). Setelah sambutan-sambutan dari pengembang dan pemangku kepentingan, acara diakhiri dengan penanaman bakau oleh perwakilan-perwakilan para pemangku kepentingan.

Proyek ini sendiri bertujuan merehabilitasi 5000 hektar lahan bakau yang sudah rusak di Aceh dan Sumatera Utara dengan melakukan penanaman kembali dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Proyek akan dilaksanakan di 39 desa pesisir di Aceh dan Sumut serta diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sampai 2.323.500 ton setara-CO2. Hutan bakau sendiri sangat banyak manfaatnya, antara lain sebagai habitat ikan dan kepiting, penahan angin dan gelombang, serta sumber bahan baku pangan alternatif. Di seputaran Gampong Pande, telah ada 48 hektar lahan yang ditanami bakau sebagai bagian dari proyek ini.

 

Lokasi penanaman Bakau di Gampong Pande, Banda Aceh



Penganan berbahan baku bakau



Sambutan dari Staf Ahli Menteri Kehutanan/Anggota Komnas MPB, Dr. Yetti Rusli



Berfoto setelah menanam bakau bersama

Dalam proyek ini, Livelihoods Fund melakukan investasi berupa dana pembibitan dan penanaman bakau serta menyediakan dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana bergulir digunakan sebagai modal awal usaha masyarakat sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat tidak tergiur untuk merusak lahan bakau yang sudah ditanami. Kredit karbon (Certified Emission Reduction) yang nantinya dihasilkan akan digunakan oleh salah satu anggota konsorsium Livelihoods Fund, yaitu Danone Group, untuk meng-offset emisinya secara sukarela.

Saat harga CER di pasar spot Eropa sangat rendah, kurang dari 0,5 euro per ton CO2, skema bisnis seperti ini memungkinkan pengembang mendapatkan harga karbon kredit yang layak untuk membiayai proyek. Persyaratan dari pembeli bahwa proyek harus mempunyai aspek pengembangan masyarakat yang tidak terpisahkan dari sisi penurunan emisi juga memberikan warna lain bagi proyek ini.

Dalam kondisi pasar karbon yang tengah lesu, proyek ini memberikan bukti bahwa pasar karbon masih bisa memberikan insentif untuk merealisasikan proyek penurunan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi nyata pada pengembangan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. (AS).

Sumber :
http://dnpi.go.id/portal/id/berita/berita-terbaru/294-proyek-ar-cdm-pertama-di-indonesia-diluncurkan

Tuesday, March 12, 2013

Dr. Ir. Yetti Rusli, M.Sc : Mitigation and Adaptation on Climate Change


Padang, MinangkabauNews -- Padang Mayor says climate change is one of the biggest environmental issue of this century. We are required to work in synergy and help tackle climate change by action quickly, accurately, and take advantage of existing solutions.



Mitigating the impact of disasters resulting from climate change, would be a major topic in the problems facing the impact of climate change, to empower the community as the vanguard creating disaster preparedness.

It was announced by the Mayor of Padang DR. Fauzi Bahar, M.Si as a keynote speaker at the International Seminar On Climate Change "Mitigation and Adaptation" Inna Muara Hotel in Padang, Monday (11/3).

The seminar was organized by the Geography Program STKIP PGRI of west Sumtara followed lecturers State universities and private colleges in the territory Kopertis X and students STKIP PGRI of West Sumatra. Also attending as a speaker Prof. Dr. Rizaldi Boer of IPB, Dr. Ir. Yetti Rusli, M.Sc from the Ministry of Forestry, Dr. Paul Burgers from Utrecht University, Netherlands.

Fauzi explained, disaster mitigation in Padang was also conducted on aspects of regulation, supervision and coaching groups of people who are members of the Group of Disaster Preparedness (KSB) at 104 Village in Padang.

In addition, to deal with the threat of tsunami, Pemko Padang had set for the new building that has 2 or more floors of a building to provide shelter to the building.

"And now, Padang government is preparing the construction of 100 shelters scattered red zone region," said Fauzi.

Added to the threat of landslides and flash floods, Padang government continue to make efforts to "war" against illegal loggers. And sprain greening in the city of Padang.

"To combat illegal loggers, are expected information from the public," said Fauzi.

Fauzi appealed to the people of Padang to keep the environment, and reduce outdoor activities, given the information from the city of Padang BMKG weather states that reach 32 º Celsius.

He saids Like it or not, global warming is real; it is human-caused, and we need to do something about it. There is no more luxury for us to underestimate the impact of human activities to the environment. The frightening part is, since we all interconnected in a global ecosystem, any destruction to the environment will eventually affects every body through what known as the global effect.

There are at least three things we can all do and should try to lessen our pressure to the environment – or even prevent future disasters: 1. Repairing the existing damage that has already occurred; 2. Introducing and encouraging the use of alternative energy resources that is clean and ecologically friendly; and 3. Developing green technologies through innovations to conserve natural resources. This Seminar will be focussing on discussing these three points, under the theme: Green Technology Innovations for A Sustainable Society.

This International Seminar is organized by the Faculty geography, STKIP Sumbar. In essence, this Seminar is also a manifestation of concerns by the faculty members on the continuing destructions of our environment, and an expression of this faculty to promote the use of green technology in the society. It is hoped that this seminar could help promoting green lifestyle through the use of green technology in this country, and to raise public awareness on the need to be innovative and to produce climate smart processes and products.

The Seminar will include keynote addresses, invited papers, tutorials, and contributed papers, to be conducted in March 11, 2013, with keynote speech by Prof. Dr. Rizaldi Boer dari IPB, Dr. Ir. Yetti Rusli, M.Sc from the Ministry of Forestry, Dr. Paul Burgers from Utrecht University, Netherlands and Mayor of Padang, DR. H. Fauzi Bahar. (006)

Sumber :
http://minangkabaunews.com/artikel-3310-fauzi-beware-of-climate-change.html
http://tanah.faperta.ipb.ac.id/index.php/35-semina1/325-seminar-stkip-geo
http://www.padangmedia.com/1-Berita/79775-Mengatasi-Perubahan-Iklim--Waspadai-Tangan-Manusia.html

Monday, March 11, 2013

Menyongsong Model Proyek Karbon Bangkalan Madura

Makam Syekh Muhammad Kholil atau bebek goreng gurih nan menggiurkan. Ikon  wisata spiritual dan kuliner itulah yang biasanya kerap diingat orang tentang Kabupaten Bangkalan, Madura. Selain, tentu saja, karapan sapi yang melegenda.Kabupaten yang berada di ujung paling barat Madura itu kini lebih mudah diakses berkat kehadiran Jembatan Suramadu.Sebuah karya monumental yang berhasil menyatukan daratan Pulau Jawa dan Madura.Lewat jembatan tersebut, kini hanya perlu waktu tidak lebih dari setengah jam dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mencapai Bangkalan. Atau 2 jam jika ditempuh dari Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. Walhasil kini tidak perlu repot lagi antre menggunakan jasa penyeberangan feri yang bisa memakan waktu 3—4 jam.



Pemandangan yang kerap terhidang begitu menginjak bumi Bangkalan adalah hamparan lahan kering kerontang.Itu pun tidak lupa diimbuhi oleh udara panas yang menyengat. Jika musim penghujandatang, lahan kering itu berganti menjadi hamparan padang rumput yang ditumbuhi ilalang. Pemandangan itu jamak dijumpai di seantero Bangkalan, tidak hanya di seputaran Jembatan Suramadu.Menurut Data Statistik RRL Jawa Timur (2007) lahan kritis di kabupaten yang sebelah baratdan selatan-nya berbatasan dengan Selat Madura itu diperkirakan mencapai 66,797 hektar (ha). Jumlah itu setara dengan 52% dari total areal luas kabupaten yang mencapai 127.518 ha.

Padahal sejatinya Bangkalan menyimpan mutiara terpendam: sebuah kawasan yang dipenuhi rerimbunan pohon yang menghadirkan atmosfer teduh dan udara nan sejuk. Untuk mencapainya tidaklah sulit, hanya 30 menit dari Jembatan Suramadu.Letaknya berada di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.Di wilayah tersebut mudah dijumpai struktur tegakan beragam jenis tanaman.Tidak heran pemandangan yang tersaji bukan lagi menyerupai kebun tapi struktur hutan alam yang memiliki beberapa strata.Memasuki wilayah ini bak memasuki surga yang tersembunyi diantara hamparan lahan tandus di seputaran Bangkalan yang dibiarkan liar tidak terurus.
“Pohon kafir”
Hadirnya wilayah hijau tersebut bukanlah proses semudah membalikkan telapak tangan. Sebelum 1970-an dimana wilayah Geger tidak ubahnya seperti wilayah lain di Bangkalan. Bukit dan lahan-lahan yang ada tandus dan kering kerontang.Seluas mata memandang hanya hamparan tanah kering yang tersaji. Tidak heran setiap hujan yang mengguyur perbukitan di wilayah Geger akan menghasilkan banjir di wilayah Arosbaya yang berjarak 10 km arah barat dari Geger.
Kondisi itu berubah pada 1970-an saat H Muhammad Soleh beserta santri Pondok Pesantren Darrul Ittihad mulai menghijaukan lahan gundul di seputaran Kecamatan Geger. Saat itu tanaman akasiaAcacia auriculiformis menjadi andalan. Mafhum saja tanaman pionir itu cepat tumbuh dan tahan banting dengan kondisi tanah yang kurang subur.
Nyatanya tidak mudah merubah pola fikir masyarakat untuk gemar menanam.Apalagi, menurut H Noer Yanto SP, penyuluh yang turut mendampingi penanaman pada 1970, aroma politik turut pula mewarnai.Pada saat itu sedang marak pemilihan umum dan warga yang umumnya fanatik pada satu partai politik tertentu menganggap bahwa setiap bantuan bibit dari pemerintah yang dikuasai oleh suatu partai sebagai sesuatu hal yang terlarang.Tidak heran muncul istilah “pohon kafir” sebagai sebutan haramnya seseorang menanam pohon bantuan dari pemerintah.Namun, usaha penanaman tidak mudah patah arang.Lewat berbagai edukasi dan penyuluhan yang melibatkan tokoh agama setempat, masyarakat mulai menerima dan antusias terhadap program penanaman.
Hasilnya sungguh mujarab.Bukit kering kerontang hilang berganti rerimbunan hijau pohon.Perlahan pula pekarangan warga pun mulai rimbun oleh beragam jenis tegakan pohon.Pemandangan yang lazim dijumpai di Geger kini adalah perbukitan subur dengan aneka pohon jati, akasia, mahoni, pulai, serta tumbuhan buah-buahan.Bila dulu air menjadi barang langka, kini mata air bermunculan di mana-mana.Tidak ketinggalan cericit suara tonggeret sebagai pertanda kualitas lingkungan yang baik. Pun suara burung menjadi pemandangan sehari-hari yang memanjakan telinga.
Dampak positif tidak hanya dinikmati warga Geger.Penduduk Arosbaya yang dulu selalu kelimpungan diterjang banjir setiap tahun, sejak 2001 tidak lagi merasakan bahaya mengancam akibat limpasan air dari perbukitan di sekitar Geger.Setelah seabreg penghargaan tingkat provinsi, pada 1988 masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Gunung Mere diganjar penghargaan Kalpataru kategori penyelemat lingkungan dari pemerintah pusat.
Hutan lestari
Perjuangan tidak selesai dengan diraihnya beragam penghargaan bergengsi. Pada 2010, kelompok tani Gunung Mere meleburkan diri menjadi sebuah unit pengelolaan hutan atau Forest Management Unit (FMU) dengan nama Gerbang Lestari. FMU ini merupakan gabungan kelompok tani dari 3 desa yaitu Geger, Kombangan dan Togubang, semuanya berada di Kecamatan Geger.
Di tahun yang sama FMU Gerbang Lestari memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) untuk pengelolaan lahan seluas 2.889 ha. Sertifikat itu dikeluarkan oleh PT Mutu International Certification yang diakreditasi oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).LEI sendiri merupakan organisasi nirlaba beranggotakan lembaga-lembaga pengembang sistem sertifikasi hutan yang kredibel serta didukung oleh para pemangku kepentingan kelestarian hutan.
Walhasil memperoleh sertifikat PHBML dari LEI merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Dalam proses memperoleh sertifikat, FMU Gerbang Lestari memperoleh bimbingan teknis pengelolaan hutan lestari dari LSM Persepsi dari Wonogiri. Cerita sukses pengelolaan hutan di Geger sendiri sepatutnya digaungkan dan menjadi model contoh bagi wilayah lain di sekitar Bangkalan dan kabupaten lain.
Kebun Energi Masyarakat
Upaya kelestarian hutan bukanlah sebuah proses yang selesai begitu diraih sertifikat. Apalagi wilayah FMU sendiri masih dijumpai beberapa hamparan lahan kosong yang belum ditanami.Perlu kesungguhan dan upaya terus menerus agar kelestarian tetap terjaga.Salah satunya adalah konsep mengenai pengelolaan hutan lestari yang mendasarkan diri pada struktur sosial budaya yang khas dengan pelibatan kelembagaan sosial yang kuat lewat pemanfaatan lahan yang tersedia guna mewujudkan industri alternatif energi terbarukan.
Konsep tersebut yang tertuang dalam proyek Enhancing Sustainable Management of Community-based Wood pellets Production as Biomass Energy to Support Low Carbon Economy and Climate Change Mitigation in Bangkalan, Madura, East Javanyatanya mampu memikat hati Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Tidak ketinggalan pula staf ahli Menteri Kehutanan bidang lingkungan dan perubahan iklim Dr Yetti Rusli, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDAS-PS) Kementerian Kehutanan, IDEAS Consultant, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) serta pihak terkait untuk memberi dukungan bagi proyek energi biomassa berbasis masyarakat.
Proyek ini didesain, pertama, mengembangkan kebun energy biomassa (Biomass Energy Estate yang selanjutnya disingkat BEE). Lahan yang dimanfaatkan adalah lahan kosong yang akan ditanami oleh kayu energy yaitu kaliandra merah Calliandra callotyhrsus. Jenis ini dipilih selain mampu memperbaiki kualitas kesuburan tanah, juga adapatif terhadap kondisi iklim yang ekstrim serta memiliki nilai kalori yang tinggi jika dibakar. Keunggulan lain adalah bungainya disukai oleh lebah serta daun dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selain itu setelah dipanen, trubus-annya mampu tumbuh cepat mencapai 3 m dalam jangka waktu 6 bulan.
Hasil panen dari BEE ini berupa batang-batang kayu kalindra yang selanjutnya digunakan sebagai suplai bahan baku industri wood pellet berbasis masyarakat. Luas BEE sendri ditargetkan mencapai 170 ha guna memenuhi kesinambungan kebutuhan bahan baku  bagi industri wood pellet. Kedua, mengembangkan industri wood pellet berbasis masyarakat sebagai penghasil sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.Pembangunan industri wood pellet berbasis masyarakat ini meliputi pembangunan pabrik berkapasitas 1 ton wood pellet per jam. Hal lain adalah mengembangkan jaringan pemasaran untuk memasarkan produk wood pellet menyasar pasar lokal ataupun ekspor.
Dibayangi keterbatasan dana, proyek ini tidak lupa melakukan beragam aktivitas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan. Termasuk memastikan kesiapan masyarakat lokal dalam mengadopsi teknologi industri wood pellet, menyediakan BEE untuk memastikan kesinambungan bahan baku serta membuat tatakelola yang baik dan disepakati bersama mengenai pengelolaan industri yang disepakai oleh kelompok tani. Kombinasi dua desain itu diharapkan mampu melahirkan dampak positif tidak hanya dari sisi ekologi, namun juga aspek sosial, budaya dan ekonomi.Untuk menilai dampak proyek ini dimulai dari penetapan sebuah “baseline data” sosial, ekonomi, dan lingkungan di awal proyek. Di akhir proyek dan pasca proyek akan pula dihitung nilai delta setiap aktivitas ebagai bahan analisis evaluasi dampak yang ditimbulkan dari keberadaan proyek ini.
Perhitungan karbon
Sesuai dengan judul proyek yang menyinggung mengenai mitigasi perubahan cuaca, net carbon emissionakan dihitung untuk melihat sejauh mana dampak proyek ini memberikan kontribuasi pada mitigasi perubahan iklim. Hal itu dilakukan guna mendukung program pemerintah  Rencana Aksi Nasional/Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD GRK). Perhitungan “baseline data” kandungan karbon hutan di beberapa tipe hutan rakyat di FMU Gerbang Lestari akan dilakukan di awal proyek. Selain itu dihitung pula nilai serapan karbon di BEE pada waktu-waktu tertentu. Secara teknis, nilai total kandungan karbon pada tahun ke ((n+2)-n) akan menghasilkan nilai delta karbon.
Selain itu produk wood pellet sendiri sejatinya merupakan tipe energi terbarukan yagn bisa menggantikan bahan bakar fosil terutama batubara. Batubara yang tersimpan dalam perut bumi akan melepaskan gas karbondikoksida (CO2) jika dibakar sehingga menimbulkan emisi karbon yang cukup tinggi. Jika pemanfaatan wood pellet bisa menggantikan posisi batubara sebagai bahan bakar alternatif, maka CO2 yang dibebaskan ke udara sebagai hasil pembakaran merupakan carbon neutral. Artinya, karbon yang dilepas sama dengan karbon yang diserap.
Diharapkan gerakan penanaman kaliandara ini meluas tidak hanya di seputaran Kecamatan Geger. Tujuannyaagar dampak yang terjadi akan semakin luas sehingga memudahkan dalam menghitung level emisi pada areal yang lebih luas. Proyek ini sendiri secara khusus sejalan dengan gerakan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dalam rangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi, konservasi, manajemen pengelolaan  hutan berkelanjutan (sustainable management of forest) serta peningkatan cadangan karbon.
Daru Asycarya
Project Manager
Sumber :
http://greenmadura.or.id/2013/02/menyongsong-model-proyek-karbon-bangkalan/

Saturday, March 2, 2013

Pelet Kayu, Bahan Bakar Alternatif Rendah Emisi


BOGOR, Indonesia (27 Februari 2013)_Penggunaan wood pellet (pelet kayu) sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil untuk industri besar, kecil, dan rumah tangga menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan dengan minyak tanah dan gas.

“Pelet kayu termasuk ramah lingkungan. Selain emisi CO2 yang dikeluarkan dari hasil pembakarannya rendah, juga berasal dari bahan baku terbarukan yang bersifat carbon neutral,” jelas Gustan Pari, peneliti utama pada Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan (Pustekolah), saat ditemui di Bogor, Selasa (26/2).

Pelet kayu dapat disebut sebagai carbon neutral karena dianggap tidak menambah emisi CO2 ke atmosfer. Semasa pertumbuhan, pohon ini telah menyerap CO2 dengan jumlah yang diserap dapat lebih besar daripada yang dilepaskan. “Bahkan bisa menjadi karbon negatif,” lanjut Gustan.

“Emisi CO2 dari pelet kayu sekitar sepuluh kali lebih rendah dibandingkan dengan batu bara dan bahan bakar minyak serta delapan kali lebih rendah daripada gas,” ungkap Ir. Subarudi, M.Wood, Sc., peneliti di Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan (Puspijak) di Bogor, Selasa (26/02), mengutip data yang disajikan oleh PT Solar Park Indonesia.

PT Solar Park Indonesia adalah industri yang telah menghasilkan pelet kayu skala komersial. Mereka bekerja sama dengan Perum Perhutani dalam hal penanaman kayu energi seperti kayu, kaliandra, kemladingan, dan gamal. Pelet kayu juga bisa dibuat dari tanaman energi lain seperti akasia auriculiformis, maesopsis, dan tanaman tertentu seperti pohon willow dan alder.

Pelet kayu digunakan sebagai sumber energi untuk pemanas ruangan pada musim dingin dan energi penghasil listrik (carbon for electricity). Pelet kayu dapat juga digunakan sebagai sumber energi di rumah tangga untuk keperluan memasak.  Pelet kayu menghasilkan rasio panas yang relatif tinggi antara output dan input-nya (19:1 hingga 20:1) dan energi sekitar 4,7kWh/kg.

Penelitian dan pemanfaatan pelet kayu didorong oleh kebutuhan adanya energi alternatif biomassa pengganti minyak bumi yang semakin mendesak karena harga minyak mentah yang akan terus meningkat dan akan habis. Selain itu, adanya upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), juga membuat pelet kayu menjadi salah satu pilihan tepat bagi masyarakat dan industri baik kecil, menengah, maupun besar.

Keunggulan lain pelet kayu adalah mengoptimalkan pemanfaatan berupa limbah seperti serbuk kayu sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, yang biasanya dibuang begitu saja. Pelet kayu juga memberi nilai tambah pada proses pengolahan kayu serta meningkatkan  profitabilitas usaha kecil.

Pelet kayu berbentuk silindris dengan diameter 6-10 mm dan panjang 1-3 cm dan memiliki kepadatan rata-rata 650 kg/m3 atau 1,5 m3/ton. Pelet kayu dihasilkan dari berbagai bahan biomassa, terutama limbah serbuk gergaji dari pabrik penggergajian kayu dan serbuk limbah veneer dari pabrik kayu lapis atau palet daur ulang.

“Prosesnya sangat sederhana, bahan baku dikeringkan sampai kadar air maksimal 10% selanjutnya dipres dengan tekanan tinggi dan dipanaskan pada suhu sekitar 120-1800C, untuk proses kering. Sedangkan untuk proses basah bisa menggunakan bahan baku dengan kadar air tinggi, ditambah tepung kanji dan air kemudian dipres dengan tekanan tinggi tanpa pemanasan. Kedua sistem ini dilakukan secara kontinu,”  jelas Gustan lebih lanjut.

Nilai tambah

Berdasarkan data hasil penelitian pada Jurnal Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol.9 No.4 Desember tahun 2012, penggunaan pelet kayu sebagai bahan bakar dapat meningkatkan keuntungan usaha. Dalam jurnal tersebut, Dra. Setiasih Irawanti, M.S. dkk , menyatakan nilai tambah, keuntungan dan margin yang dihasilkan adalah paling tinggi ketika menggunakan bahan bakar sebetan dan pelet kayu, sebaliknya paling rendah ketika menggunakan gas.

Demikian pula kontribusi biaya input bahan bakar lebih rendah menggunakan sebetan dan pelet kayu, sebaliknya tertinggi bila menggunakan gas. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian nilai tambah pengolahan tahu di Kabupaten Banyumas dan Cianjur. Pada uji coba pengolahan tahu goreng menggunakan pelet kayu diperoleh nilai tambah pengolahan sebesar Rp 11.459 per kg kedelai, keuntungan sebesar Rp 8.309 per kg kedelai, dengan sumbangan input pelet kayu 13,5%. Sementara untuk penggunaan gas diperoleh nilai tambah Rp 8.160 per kg, keuntungan Rp 6.560 per kg, dan sumbangan input bahan bakar gas 17,4 %.

“Penggunaan bahan bakar gas secara teknis  dan ekonomis menarik untuk disubstitusi dengan bahan bakar biomassa, baik menggunakan sebetan atau pelet kayu. Memang pelet kayu adalah salah satu jenis bahan bakar biomassa yang belum dikenal oleh masyarakat atau bahkan belum beredar di pasardalam negeri sehingga masih perlu disosialisasikan,’’ ujar Setiasih.   (RW/FORDA)***


Ditulis oleh: Ratna Widyaningsih