Pages

Hutan Kunci Bagi Sasaran Pembangunan

Hutan dunia memainkan perang penting dalam peralihan ke ekonomi hijau, tapi pemerintah perlu berbuat lebih banyak guna menjamin hutan tersebut dikelola secara berkelanjutan

Pelet Kayu, Bahan Bakar Alternatif Rendah Emisi

Penggunaan wood pellet (pelet kayu) sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil untuk industri besar, kecil, dan rumah tangga menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan dengan minyak tanah dan gas.

COP19 Warsawa : Indonesia Paparkan Inisiatif Hijau Dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

"Green Initiatives on Protected Forest, Production Forest and National Parks" COP-19/CMP-9 UNFCCC, Warsawa, Polandia (15/11/2013).

Forest Landscape Restoration: Enhancing more than carbon stocks

ITTO co-hosted a discussion forum on “Forest Landscape Restoration: Enhancing more than carbon stocks” at Forest Day 6, convened during UNFCCC COP18 in Doha, Qatar.

Thursday, June 6, 2013

Document - 1991

Saturday, June 1, 2013

Riset: Mengapa menanam lebih banyak pohon selalu merupakan ide bagus ?

Bogor, Indonesia (12 April 2013)_Suatu kajian strategis terbaru sebagai kesiapan terhadap dampak perubahan iklim menunjukkan bahwa perluasan hutan di penjuru bumi dengan menanam lebih banyak pohon adalah ide bagus yang tak terbantahkan. Namun jika tidak ditanam dengan tepat, pembuat kebijakan mungkin hanya akan membuang sumber daya dan berakibat tidak sesuai harapan, tulis sebuah riset oleh Center for International Forestry Research (CIFOR).

Masalahnya terletak pada fakta sederhana bahwa kita tidak pernah tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan andai bumi semakin memanas: “Bagaimana kita bisa merencanakan  adaptasi sementara pemodelan iklim sendiri penuh dengan ketidakpastian?” jelas Emilia Pramova, Peneliti CIFOR dan penulis utama Forests and trees for social adaptation to climate variability and change.

Adaptasi berbasis ekosistem, yang bertujuan untuk melindungi jasa ekosistem – seperti purifikasi udara oleh pepohonan atau penyerapan air oleh tanah – terlihat sebagai ”win-win solution” yang akan membantu melindungi manusia dari dampak memanasnya bumi lewat efek pendinginan, serta penyerapan karbondioksida oleh hutan.

Tetapi kesemuanya ini adalah hal baru, Pramova berkata, sehingga membuat rancangan strategi akan sangat sulit.

“Terdapat banyak sensasi tentang bagaimana adaptasi berbasis ekosistem berpotensi sangat efektif sekaligus juga murah, jadi kami memutuskan untuk menunggu dulu adanya bukti aktual ilmiah mengenai hal ini,” lanjutnya.

“Mulai terlihat jika ternyata tidak begitu banyak penelitian tentang adaptasi berbasis ekosistem yang telah dilakukan.”

Namun, penelitian yang telah dilakukan secara kolektif menggambarkan dengan jelas dan tanpa keraguan bahwa strategi adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem memiliki potensi besar untuk melindungi baik manusia maupun areal dari efek perubahan iklim. Hal ini kebanyakan terjadi karena meningkatnya tutupan pohon akan menghasilkan manfaat lain bagi manusia, terlepas dari seberapa besar peningkatan temperatur global yang terjadi.

Pramova dan peneliti pendamping menyatakan bahwa manfaat ini secara umum dibagi menjadi lima kategori.

Pertama, hutan-hutan baru dapat menyediakan hasil-hasil nyata semisal kayu dan madu, meningkatkan dan menambah keragaman penghidupan.

“Hal ini memperlihatkan bahwa penting untuk menjaga jasa ekosistem, bukan hanya demi alam namun juga demi manusia,” ujarnya.

Contohnya para peneliti di Tanzania, Peru dan Honduras menemukan bahwa di saat air mengalami tekanan dan gagal panen atau setelah terjadinya bencana alam, masyarakat masih bisa memanfaatkan hutan untuk membuat arang, kayu bakar, mengambil buah-buahan, jamur dan sumber daya lain, sebagai cadangan.

Kedua, penanaman pohon di areal pertanian mampu mengatur air dan tanah, meningkatkan hasil produksi pangan. Riset di Malawi dan Zambia menunjukkan bahwa lebih banyak pohon akan membantu tanah menjaga nitrogen dan air, dan riset lain di India mendokumentasikan tentang peningkatan budidaya gandum.

Ketiga, daerah aliran sungai (DAS) hutan mampu mengurangi hilangnya air akibat kekeringan tanah serta membantu mengurangi kerentanan terjadinya banjir karena badai yang kerap terjadi.

Keempat, hutan semisal mangrove mampu melindungi kawasan pantai – sebuah keharusan terlepas dari ancaman naiknya temperatur mengingat topan, badai dan siklon akan terus mengancam.

“Adaptasi berbasis ekosistem adalah pilihan tanpa penyesalan yang sederhana,” terangnya.

Kelima, menanam lebih banyak pohon di kawasan perkotaan bisa jadi berdampak sangat penting untuk kehidupan masyarakatnya mengingat perkotaan akan terus mengalami kenaikan temperatur.

Menggantikan tanah dan pepohonan dengan beton dan bangunan menimbulkan efek pemanasan di areal perkotaan, di mana kawasan perkotaan akan memanas lebih cepat ketimbang kawasan perdesaan yang lebih hijau: kota-kota di New Jersey akan lebih panas sekitar 2.7 hingga 3.3 derajat Celsius daripada wilayah perdesaan. Di Manchester, hanya dengan meningkatkan tutupan hijau sebanyak 10% mampu mengurangi temperatur hingga 2.2 derajat.

Namun dari semua kasus tersebut, lanjutnya, bukti tentang manfaat adaptasi berbasis ekosistem sangat kuat di tingkat lokal, sayangnya lemah di perspektif bentang alam yang lebih luas.

“Kami tahu dengan pasti bahwa terdapat bukti kuat di tingkat lokal, semisal masyarakat penghuni hutan yang memanfaatkan hasil hutan, namun bukti lain semakin memudar seiring meluasnya tingkatan,” terangnya.

“Kita harus memahami sesuatu dari perspektif ekologis yang lebih luas – jika kita menanam spesies pohon tertentu di hulu sebuah DAS misalnya, bagaimana hal ini akan memengaruhi suplai air di kawasan hilir jika kekeringan terjadi?”

“Kita harus lebih melibatkan pengetahuan ekologis untuk memastikan bahwa tidak ada yang dikorbankan dan justru sebaliknya bagaimana hal tersebut menghasilkan lebih banyak manfaat bersama.”

Sumber :
http://blog.cifor.org/15072/riset-mengapa-menanam-lebih-banyak-pohon-selalu-merupakan-ide-bagus

Tuesday, May 28, 2013

Perubahan iklim ganggu ketersediaan pangan

Malang (ANTARA News) - Pakar pertanian Universitas Brawijaya Malang, Prof Kurniatun Hairiah, menyatakan ketersediaan pangan akhir-akhir ini terganggu oleh adanya perubahan iklim.

"Perubahan iklim dapat berdampak langsung melalui perubahan biofisik dan sumber daya lahan terhadap produksi tanaman, baik tanaman pangan maupun nonpangan," kata Kurniatun di Malang, Kamis.



Selain perubahan iklim, katanya, menurunnya produktivitas tanaman pangan tersebut juga disebabkan oleh penciutan lahan karena peningkatan permukaan air laut.

Bahkan, lanjutnya, pada tahun 2050 diprediksi luas lahan sawah akan semakin menyusut karena tergenang atau tenggelam akibat muka air laut meningkat serta meningkatnya salinitas tanah.

Ia memperkirakan penurunan luas baku lahan sawah terbesar berada di Jawa, Bali dan Sulawesi. Perubahan iklim tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam perencanaan dan pengembangan wilayah, pendidikan, kesehatan akibat berkurangnya daya beli masyarakat terhadap produk pertanian.

Luas baku lahan sawah di Jawa dan Bali saat ini mencapai 3.309.264 hektare, tahun 2050 diprediksi akan menurun sekitar 5,52 persen yang berpengaruh terhadap hasil panen setara beras yang mencapai 1,932 juta ton.

Sementara di Sumatera yang memiliki luas baku lahan sawah 2.340.642 hektare, pada tahun 2050 diperkirakan menurun sekitar 0,01 persen atau 3.170 hektare dan kerugian mencapai 0,024 juta ton beras.

Untuk mengendalikan perubahan iklim tersebut, strategi dan kebijakan umum Kementerian Pertanian adalah memposisikan program aksi adaptasi pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura sebagai prioritas utama.

Selain itu, lanjut Kurniatun, juga menambah pembangunan sarana irigasi, peningkatan diversitas tanaman dan seleksi tanaman tahan kekeringan.

"Program mitigasi juga tetap dilakukan, yakni upaya penyerapan CO2 di udara dan menyimpannya dalam tanaman atau tanah, baik melalui ekosistem hutan atau pertanian dalam jangka waktu panjang," ujarnya.

Guna memadukan strategi adaptasi dan mitigasi itu, katanya, ada cara yang cukup relevan, yakni agroforestri yang memaksimalkan lahan dengan berbagai jenis tanaman, termasuk di kawasan hutan.

"Agriforestri ini juga mampu menurunkan emisi karbon sekitar 20 persen. Kalau agroforestri terus ditingkatkan luasannya, dapat dipastikan emisi karbon akan terus menurun," ujarnya.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/376207/perubahan-iklim-ganggu-ketersediaan-pangan

Sunday, May 26, 2013

Konsumsi Makanan Lokal untuk Mengurangi Jejak Karbon

Jakarta, 21 Mei 2013. Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) hari ini menyelenggarakan diskusi dengan tema Pemanfaatan Bahan Makanan Lokal sebagai Peluang Mengurangi Jejak Karbon.

Sebesar 30% emisi gas rumah kaca global berasal dari sektor pertanian dan produksi makanan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, maka gabungan antara pengangkutan produk makanan, pendinginan, perilaku konsumen dan pengelolaan sampah juga meningkat pesat.



Beberapa faktor yang berdampak terhadap iklim termasuk posisi produk yang dikonsumsi dalam rantai makanan, energi yang digunakan untuk produksi, metode organik atau dengan bahan kimia, dan seberapa jauh makanan tersebut diangkut sampai ke meja makan. Berbagai hal ini secara langsung meningkatkan jejak karbon baik jejak karbon individu, organisasi, kegiatan, maupun produk.

Dalam diskusi di DNPI tersebut dipaparkan informasi tentang Jejak Karbon dan Karbon Kalkulator DNPI (kalkulator.dnpi.go.id) yang dapat digunakan untuk menghitung emisi pribadi, emisi rumah tangga dan emisi kantor. Selanjutnya adalah pembelajaran tentang bahan makanan lokal serta kiat-kiat dan strategi pemanfaatannya untuk mengurangi jejak karbon.

Jejak karbon adalah jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan oleh pribadi atau kelompok dalam melakukan kegiatannya per periode tertentu. Satuan jejak karbon adalah ton-setara-CO2 (tCO2e) atau kg-setara-CO2 (kgCO2e).

Makanan yang dihasilkan lebih dekat ke tempatnya disantap akan mengeluarkan emisi lebih sedikit terkait transportasi, lebih segar dan membantu produsen lokal.  Dengan berkurangnya jarak tempuh makanan, berkurang pula kebutuhan untuk mengolahnya dan  untuk pendinginan guna mengurangi pembusukan.

Faktanya, saat ini terdapat bahan makanan yang secara kuantitatif dan kualitatif tidak memadai untuk suatu daerah, sehingga perlu didatangkan dari provinsi dan kabupaten lain yang berjarak jauh, bahkan diimpor.

Memahami sumberdaya yang digunakan untuk produksi makanan akan membuat konsumen lebih peduli terhadap hubungan antara makanan dan perubahan iklim sehingga pilihan yang diambil akan lebih ramah iklim.

Diskusi yang dipandu oleh Amanda Katili dari Divisi Komunikasi, Informasi dan Edukasi DNPI menampilkan nara sumber Arie Parikesit, pegiat kuliner yang bersama Bondan Winarno mendirikan Kelanarasa Culinary Solutions. Arie memperkaya informasi dengan pengalaman dari beberapa negara, termasuk Indonesia, yang memanfaatkan pangan lokal. *****

Materi Presentasi

1. Eat Locally - Arie Parikesit bisa diunduh di sini.

2. Peluang Mengurangi Jejak Karbon dari Pemanfaatan Bahan Makanan Lokal - Debi Nathalia bisa diunduh di sini.

Pres Rilis bisa diunduh di sini

Sumber : http://dnpi.go.id

Sunday, May 12, 2013

Kadar CO2 di Atmosfer Capai Rekor Tertinggi


VIVAnews - Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, konsentrasi karbon dioksida dalam atmosfir melewati titik tonggak lebih dari 300 parts per million (ppm). Terakhir kali gas rumah kaca begitu banyak di udara terjadi beberapa juta tahun yang lalu.

Menurut harian Guardian, Minggu 20 Mei 2013, emisi CO2 setinggi itu terjadi ketika kawasan arktik bebas dari es, padang rumput di gurun sahara dan permukaan laut lebih tinggi 40 meter dari hari ini.



Dua stasiun pemantauan CO2 di gunung berapi Hawaii yang dikelola US National Oceanic and Atmospheric Administration dan Scripss Institution of Oceanogrhaphy merilis data pada Jumat 10 Mei 2013, kadar rata-rata harian co2 di atsmosfir telah tembus 400 ppm untuk pertama kalinya.

Pakar perubahan iklim Scripps, Profesor Ralph Keeling, menyatakan kondisi saat ini akan membuat dunia kembali pada masa waktu tersebut, konsekuensinya peradaban akan hancur. Namun, hal tersebut dapat dicegah bila emisi CO2 dari pembakaran batubara, gas dan minyak dengan cepat dibatasi.

Keeling menyatakan meskipun resesi ekonomi masih terasa, namun ternyata tidak berimbas terhadap emisi global yang terus melambung tidak terkendali. "Ini adalah simbol, titik disaat manusia harus berhenti sejenak dan berpikir ada dimana kita saat ini," katanya.

Ketua the Intergovermental Panel on Climate Change, Profesor Rajendra Pachauri, menyatakan pada awal industrialisasi konsentrasi CO2 baru hanya 280 ppm dan saat ini kadar co 2 di udara telah melewati ambang batas aman.

"Titik saat ini merupakan pengingat bagi para pemimpin dunia untuk meningkatkan kesadaraan realitas ilmiah perubahan iklim," katanya.

Berbagai negara di dunia telah sepakat untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata global yang terus meningkat 1-2 derajat celcius. Namun, International Energy Agency pada 2012 lalu telah memperingatkan tren emisi saat ini akan membuat dunia memanas hingga 6 derajat celcius.

Analisis dari fosil udara yang terperangkap dalam gunung es kuno dan data lain menunjukkan tingkat ini belum pernah terlihat di bumi selama 3-5 juta tahun. Terakhir bumi mengalami hal ini pada periode Pliosen. Saat itu, suhu rata-rata global 3-4 derajat celcius lebih tinggi dari hari ini, dan 8 derajat celcius lebih tinggi di kutub.

Pada periode tersebut, terumbu karang mengalami kepunahan utama, dan hutan tumbuh hingga ke ujung udara samudera arktik, yang saat ini daerah tersebut merupakan tundra. Tundra adalah sautu area tanpa pohon akibat rendahnya suhu lingkungan.

"Saya pikir ada kemungkinan ekosistem dahulu akan dapat terjadi kembali," kata Richard Norris, pakar lingkungan Scripps. Sistem iklim bumi membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan peningkatan panas yang terperangkap oleh emisi rumah kaca yang tinggi.

Mencair Cepat

Dia memprediksi kecepatan peningkatan emisi rumah kaca terus meningkat hingga 75 kali leboh cepat dibandingkan waktu pra industri. Catatan menunjukkan gelombang panas ekstrim dan banjir lebih sering. Pada gilirannya, lautan es akan mencair dengan cepat di Arktik.

"Iklim prasejarah akan membuat manusia akan menghadapi resiko besar dan berpotensi bencana," kata Direktur KEbijakan Grantham Research Institute on Climate Change London School of Economics.

Satu-satunya cara untuk menghindari bencana adalah mengurangi emisi global, mendukung teknologi energi bersih untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Hanya dengan segera engurangi emisi global maka kita dapat terhindar dari konsekuensi penuh memutar kembali jam iklim tiga juta tahun yang lalu sebelum terlambat untuk anak cucu kita," katanya. (ren)

Sumber :
http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/412142-kadar-co2-di-atmosfer-capai-rekor-tertinggi

Friday, May 10, 2013

Bekasi canangkan Kota Hijau


Bekasi (ANTARA News) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu, melakukan pencanangan sebagai daerah Kota Hijau guna meningkatkan kualitas tata ruang.

"Pencanangan ini tak sekadar upaya pemerintah merebut kembali Piala Adipura, tapi juga merupakan kepedulian nyata pemerintah akan kondisi bumi yang semakin panas," ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, di Bekasi, Kamis.

Menurut dia, pihaknya ingin berpartisipasi positif menjadikan bumi lebih nyaman di tengah laju pemanasan global.



"Cara mudah yang kami lakukan dan akan terus digencarkan ialah penanaman pohon," katanya.

Pencanangan tersebut ditandai dengan penanaman pohon yang merupakan simbolisasi dari pencanangan Bekasi Kota Hijau di Taman Alun-Alun Kota Bekasi.

Di sisi lain, penanaman pohon juga bertujuan untuk menambah luas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Prasyarat sebuah daerah harus memiliki minimal 30 persen lahan RTH dari total luas wilayah membutuhkan waktu lama dan biaya tidak sedikit untuk merealisasikannya.

"Namun dengan partisipasi aktif masyarakat, juga perusahaan-perusahaan swasta yang berkegiatan di Kota Bekasi, upaya pemenuhan RTH sesuai standar itu pasti bisa diwujudkan lebih cepat dan murah," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi Dadang Hidayat menyebutkan, Kota Bekasi masih kekurangan 6 persen RTH publik dari yang disyaratkan.

Angka tersebut setara dengan perkiraan area seluas 1.200 hektare.

"Targetnya memang baru pada tahun 2030 nanti terpenuhi standar minimal tersebut. Namun kami terus berupaya supaya dapat mencapainya lebih cepat," katanya.

Salah satu caranya ialah dengan memperketat aturan mengenai pemanfaatan suatu lahan supaya tidak terjadi alih fungsi RTH untuk kepentingan lain. (AFR/KWR)

Editor: B Kunto Wibisono

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/373745/bekasi-canangkan-kota-hijau

Tuesday, May 7, 2013

Implementing Best Practices of Sustainable Forestry for Scaling up Efforts of Climate Change Mitigation and Adaptation

Indonesia believes that the role of ADP is very important for enhancing ambition and to close the ambition gap of policy and actions of climate change mitigation and adaptation.

As we are aware, Bali Action Plan 2007 is a turning point for forest-related mitigation and adaptation as well as land based efforts as stated on Decision 1 and Decision 2 of COP13. The scope of forestry on the Decision 1/CP.13 article 1.b.iii widely accommodates forestry efforts particularly in influencing CO2 cycle by reducing deforestation and forest degradation, conservation of forests, sustainable management of forest and enhancing forest carbon stocks, as today we know as REDD+.

Indonesia had been voluntarily committed to reduce the emissions by 26 up to 41% by 2020 as stated by President Yudhoyono during the G-20 Summit in 2009. This commitment had been regulated through Presidential Decree number 61/2011 concerning the National Action Plan on GHG Emission Reduction, where approximately 87% of the national targets imposing on forest and peatland areas.

Starting with re-explaining our maintained forest cover data in term of climate change, Indonesia had announced the 15 years Indonesia rate of deforestation (refer to UNFCCC COP 18 side event) which decreased significantly from the highest rate of almost 4 million hectares per year between period of 1997-2000 to 0.45 million hectares by 2011. This is our long work program based on international system such as FAO, FRA mention some by María José Sánz Sánchez, and ITTO. The results and methodology have been discussed deeply in the two days international experts meeting in Jakarta recently (refer to Asia Views, March 2013). This is very important for quantifying the carbon forests and also as an instrument of governance.

In line with the Bali Action Plan (REDD, carbon conservation, sustainable forest management, and enhancing forest carbon stock), some best practices have been done mainly combating illegal logging, improving regulations, and more works on the national movement of tree planting program (1 billion trees for the world every year since 2010). Promoting innovation on SFM is included combining forestry program with renewable biomass energy transforming fuel wood knowledge to wood pellet and in the future potential for wood methanol by community and private sector under the Indonesia Climate Change Trust Fund. This is in line with yesterday presentation by Dolf Gielen from IRENA. To mention some of innovation, the root induction system could shorter the economic cycle of teak plantation to only 5 years, and for natural forest we can increase yield by 3 to 10 fold by doing silviculture intensive management system. Indonesia believes we could do much more.

By reducing CO2 in the atmosphere, forestry activities are not only low-carbon activities, in fact they are carbon-neutral activities. Therefore, forestry could address the development, by delivering a high value of green development and economy. This is in line with what Riccardo Valentini  just highlight the global anthropogenic Carbon stays 28% in forests and 46% in the atmosphere. Riccardo Valentini  asked how to balance, so the forestry activities could increase 28% sink and reduce 46% CO2 atmosphere.

Being part of the United Nations Forum on Forests (UNFF), Indonesia would like to highlight the 10th session resolution 2013 which are related to climate change and finance, such as reiterates the vital role and significant contribution of all types of forests in addressing climate change, and to promote the development of both market and non-market-based approaches for sustainable forest management.

Various regulations have also been issued at the ministerial level in Indonesia; those will be adjusted dynamically based on the key stakeholder ability as well as dynamic of the national and the international dialogue.

Forestry also plays an important role for Agriculture. Indonesia as an agriculture country, need to provide crop to feed our growing population, which is now approaching 250 million people. However, at the same time agriculture sector also has to contribute in reducing our GHG emission in support to the national target. The government is now putting the adaptation programs as the top priority for agricultural sector. All of the efforts are now packed and integrated into what so called “Indonesian Carbon Efficient Farming” (ICEF), which is basically an integration of mitigation and adaptation actions especially in the paddy rice field in Indonesia.

Through this important workshop, Indonesia would like to emphasize that the Indonesian forestry and agriculture with its all potential, and the advantages of tropical region, is ready with the initiation and example of best practices for the climate change mitigation and adaptation, and being able to scale up the efforts of achieving the world emission reduction target. The availability of financial and investment scheme are the key component to reach the ambition to transform actions into low carbon development while cleaning up CO2 in the atmosphere.

Through cooperation and knowledge sharing among tropical and non-tropical forest countries, and by expanding the cooperation among countries in the world on sustainable use of forest products, green renewable energy and new commodity of forest carbon through market and non-market mechanism are essential for the best practices related to land use. The rule of cooperation to enhance ambition and to fulfill the gap should be simple but workable, this is a kind of leadership of ADP that we all need.

Bonn, 1st of May 2013
Indonesia Delegates

Presented by:
Dr. Yetti Rusli, MSc.
Senior Adviser to the Minister of Forestry Indonesia on Environment and Climate Change
_____________________________________________________
stronguardian's Climate Change Conference 2013 Bonn album on Photobucket

AD HOC WORKING GROUP ON THE DURBAN PLATFORM FOR ENHANCED ACTION
Second session (ADP 2)
Bonn, Germany, 29 April – 3 May 2013

Link to Workshop Programme:

Thursday, May 2, 2013

Poem of “The TREES FOR BETTER LIFE”


Heal the world by planting trees
Planting more means absorbing more CO2
Planting more means produce more green products
These are the anchor of forest for climate change solution..
HEAL THE WORLD BY PLANTING TREES..

Inspired by Michael Jackson Song "Heal The World"

Dr. Ir. Yetti Rusli, M.Sc


Monday, April 29, 2013

Climate change meeting begins in Bonn


The second session of the ADP, acronym for Ad hoc Working Group on Durban Platform, began in Bonn on April 29, 2013. At the opening session, countries outlined their positions on what they expect of the global deal on climate change, to be decided in 2015 and which will be implemented from 2020 (see box: Country positions).



The ADP, which was launched at the Durban Conference of Parties in 2011 to develop a protocol, a legal instrument or an agreed outcome with legal force, is to complete its work by 2015. Work to fulfill this commitment is under work-stream I of the ADP. The second work-steam of the ADP deals with enhancing mitigation ambition to close the ambition gap until 2020.

Reiterating the fact that the world is losing precious time, UNFCCC executive secretary Christiana Figueres said the world is edging towards global atmospheric carbon dioxide concentrations of 400 parts per million. Last week, the Scripps Institution of Oceanography recorded close to 400 ppm at the Mauna Loa recording station in Hawaii. The institution estimates that if not this year, the 400 ppm mark will definitely be broken next year. This is cause for concern since climate scientists have maintained that carbon dioxide concentrations need to be kept below 350 ppm to keep average temperature rise below 2°C. Anything exceeding that could lead to catastrophic climate change. “One-third of the time allotted to the ADP is gone and the rest of the time must be used wisely,” Figueres added.

But there is a whole history of 20 years of climate change negotiations—and inaction on the part of the developed world to cut greenhouse gas emissions. The fight essentially has been over who will cut emissions and how much. While the principles of the equity and CBDR, enshrined in the Convention, make it mandatory for the developed world or Annex I countries to take emissions reduction, they have either taken little action or their actions have not proved enough to check temperature rise. For instance, it had been agreed at the Bali climate conference in 2007 that the developed world needed to cut 45 per cent greenhouse gas emissions below 1990 levels by 2020 to keep average temperature increase within 2°C. Kyoto Parties would do this by increasing their levels of ambition and non-Kyoto parties, mainly the US, by cutting emissions at comparable levels. But at the Doha climate talks in 2012, as the first phase of Kyoto Protocol ended and the second phase began, the world faced the prospect of low ambition to reduce greenhouse gas emissions on the part of the developed world.

“Developed countries must take the lead and increase the pre-2020 ambition. They must expedite efforts to close the ambition gap,” reiterated Fiji on behalf of the G77 and China group. Other developing countries also made it clear that the new global deal must not be interpreted as trying to rewrite the Convention and must be based on the principles of equity and CBDR. With respect to work-stream II, the demand was unanimous: the developed countries must increase ambition. These issues will be further deliberated through roundtables and workshops over the next five days to try to arrive at some sort of a consensus on the way ahead.


Country positions

Fiji (on behalf of G77 and China)

Work under ADP is under the Convention and its principles. It must not lead to the reinterpretation of the Convention. We need a balanced, ambitious, fair and equitable outcome under the Convention, one that strengthens the multilateral rule based regime

EU

We must close mitigation gap. Under work-stream I, we welcome the workshops and roundtables and under work-stream II, raising ambition is necessary and we must also focus on actions that offer real opportunity in the short-term, phase out of HFCs for instance.

Australia (On behalf of the Umbrella group)

We need global regime that fosters national action. We have had useful conceptual discussions in the past, and now we need to deliver and need more focused discussions. We need an agreement that is applicable to all the parties.

Switzerland (on behalf of the Environment Integrity Group)

By 2015, we must adopt a legally binding agreement. We call for legally binding commitments under the same rules—CBDR and RC and equity. That is the key. We also need to close the ambition gap and increase action. For this we must look both within and outside the Convention.

Swaziland (on behalf of the African group)

Our concern is there is a gap in finance and adaptation. We reiterate that all principles of the Convention must apply in the new deal and that this is no renegotiation of the Convention or its Annexes. We need confidence building measures and providing incremental finance will be one such measure

Nauru (on behalf of AOSIS)

The time to act is rapidly slipping away. There is no other formal process to address climate other than this multilateral process. Failure means death for us.

Nepal (on behalf of LDCs)

Under work-stream I, we need to define the structure and scope of the new deal. We must minimize impact and loss and damage. Adaptation is a very important issue for us. In the long run, mitigation will be the best form of adaptation; otherwise adaptation requirements will far exceed all support anyone can give.

Chile (ILAC)

We are on the brink of new negotiations. Look at issues and linkages. CBDR and RC is a principle for action, not inaction. Combined action is the only hope.

Nicaragua (on behalf of LMDC)

Many people in developing countries survive on less than what each cow receives in subsidies each day. This is the extent of inequity in the world.

Egypt (on behalf of Arab group)

Developing countries have a right to sustainable development and eradicate poverty. Let us not reinterpret the Convention. The outcome should not be mitigation centric; it must contain all aspects emphasized since 2005. We also call on all sides to desist unilateral trade measures.

India (on behalf of the BASIC group)

ADP must take the Bali roadmap ahead. ADP is not to renegotiate, rewrite or reinterpret the Convention. Both work-streams are under the Convention, in particular equity and CBDR and RC. Developed countries must take the lead in finance, technology, capacity-building and support developing countries.

Philippines

Work of the ADP should be under the Convention. Any deviation from the Convention will be counter-productive

Source :
http://www.downtoearth.org.in/content/climate-change-meeting-begins-bonn



Thursday, April 25, 2013

UNHAN Gelar Rakor tentang Peran Pemda Dalam Menunjang Ketahanan Energi

Jakarta, Univeritas Pertahanan (UNHAN) melalui Program Studi Ketahanan Energi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pertahanan tentang “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Ketahanan Energi Nasional”, Rabu (24/4) di kantor Kemhan, Jakarta. Rakor tersebut dihadiri beberapa peserta yang merupakan pimpinan dari sejumlah daerah sebanyak 35 orang Walikota, 40 orang Bupati dan lima Anggota DPRD. Hadir menjadi pembicara kunci Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.



Rakor diselenggarakan dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman betapa pentingnya ketahanan nasional baik ditinjau dari peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dan yang terpenting untuk meningkatkan sistem pertahanan negara yang salah satu pilarnya adalah ketahanan energi nasional.

Menhan dalam sambutannya mengatakan bahwa ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman non militer termasuk ancaman energi. Pertahanan terhadap serangan energi itu sebetulnya bukan domainnya Kemhan, tetapi Kemhan wajib untuk memberikan signal akan pentingnya pertahanan energi dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan bahwa ketahanan energi dapat didefinisikan bagaimana kebutuhan energi itu dapat dipenuhi, yaitu suatu keadaan dimana supply itu memenuhi demand tetapi juga terus berkelanjutan. “Tidak bisa suatu kebutuhan energi itu dipenuhi tetapi hanya sehari dua hari, selebihnya terjadi krisis, itu tidak sustainable, artinya kertahanan energi kita lemah”, jelas Menhan.

Sementara itu Rektor UNHAN Letjen TNI Ir. Drs. Subekti, M.Sc. mengatakan, ketahanan energi merupakan salah satu pilar bagi sistem pertahanan negara, manakala energi ini rentan berpengaruh kepada ketahanan nasional juga akan berimplikasi kepada sistem pertahanan negara.

Oleh karena itu, menurutnya kehadiran para peserta yang merupakan para pimpinan di daerah menjadi penting, karena pada kenyataannya sesuai dengan ketentuan otonomi daerah bahwa gubernur, bupati dan kepala daerah juga merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintah di tingkat daerah yang diberikan otonomi untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerah untuk kesejahteraan rakyat dan menunjang keamanan di wilayahnya.

Kegiatan Rakor yang juga merupakan salah satu upaya UNHAN dalam menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian merupakan kelanjutan dari seminar nasional ketahanan nasional pada tanggal 29 Januari 2013 yang lalu.

Rakor dibagi dalam dua sesi, sesi pertama menghadirkan pembicara antara lain Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Prof. Dr. Herman Agustiawan, Staf Ahli Menteri kehutanan RI Dr. Ir. Yetti Rusli, M.Si, Ketua APKASI/ Bupati Kutai Ir. H Isran Noor, M.Si, Wakil Menteri ESDM Ir. Susilo Utomo, M.Si. Sedangkan pada sesi kedua menghadirkan pembicara antara lain Direktur PNBPKemenkeu Askolani, SE, MA, Direktur SDE, Mineral dan Perambangan Bappenas Montty Giriawan, Phd, Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan, Walikota Bogor Drs. H. Diani Budiarto, M.Si, dan Bupati Bandung Anak Agung Gde Agung, SH.

Bersamaan dengan kegiatan Rakor tersebut, dilaksanakan pula penandatanganan Nota Kesepakatan antara UNHAN dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) yang disaksikan secara langsung oleh Menhan.

Sumber : DMC
http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=1062

Abad Ke-20, Periode Terpanas Bumi dalam 1.400 Tahun


PARIS, KOMPAS.com — Bumi sebenarnya sedang dalam masa pendinginan hingga akhir abad ke-19. Namun, seratus tahun lagi, di abad ke-20, suhu Bumi mengalami peningkatan hingga menjadi yang terpanas dalam periode 1.400 tahun terakhir.

Fakta tersebut terungkap dari hasil penelitian yang dikoordinasikan oleh Past Global Changes (Pages) 2K Network. Hasil penelitian ini dipublikasikan di jurnal Nature Geoscience pada Minggu (21/4/2013).



Penelitian mengungkap, di abad ke-20, temperatur Bumi secara global 0,4 derajat celsius lebih tinggi dari 500 tahun sebelumnya. Hanya Antartika yang tidak menyesuaikan dengan tren ini. Sementara itu, dari tahun 1970-2000, Bumi mencapai suhu terpanas dalam 1.400 tahun terakhir.

"Ada hal umum di semua wilayah Bumi. Pendinginan jangka panjang hingga abad ke-19 yang diikuti dengan pemanasan di semua wilayah, kecuali di Antartika," ungkap Hugoes Goose, pakar klimatologi di Catholic University of Louren, Belgia, seperti dikutip AFP, Minggu.

Beberapa pihak yang skeptis dengan pemanasan global mengatakan bahwa naik turunnya suhu Bumi alami dan pernah terjadi sebelum Revolusi Industri. Suhu Bumi pernah mengalami kenaikan dan penurunan pada Medieval Warm Period dan Little Ice Age.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa kenaikan dan penurunan suhu Bumi bukan hanya oleh sebab alam. Penurunan sebesar 0,1-0,3 derajat celsius per seribu tahun yang terjadi berbalik menjadi pemanasan pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20.

Penelitian sebelumnya mengungkap bahwa pemanasan pada abad ke-20 terkait dengan gas rumah kaca dari bahan bakar. Pemanasan terus terjadi hingga tahun 1970 seiring dengan level karbon dioksida yang ikut meningkat.

Pada Januari, ilmuwan Amerika Serikat menyatakan, tahun 2012 merupakan tahun kesembilan atau kesepuluh terpanas. Tahun 2012 juga merupakan tahun ke-36, dengan suhu Bumi terus memecahkan rekor terpanas sejak 1880.

Sumber :
http://sains.kompas.com/read/2013/04/22/10030859/Abad.Ke-20.Periode.Terpanas.Bumi.dalam.1.400.Tahun